WARTAIDAMAN.com
Jakarta :
Pasca kerusuhan yang terjadi bulan lalu, publik dikejutkan dengan munculnya berbagai wacana politik yang menurut kami justru membelokkan arah persoalan.
Presiden Prabowo sudah menegaskan adanya dugaan upaya makar yang sengaja menciptakan instabilitas nasional, mulai dari isu di DPR, demonstrasi berujung bentrokan, hingga penjarahan rumah tokoh publik.
Artinya, negara sedang menghadapi ancaman serius yang seharusnya ditangani dengan langkah hukum yang tegas.
Namun, di tengah situasi genting tersebut, muncul desakan pembentukan Komisi Reformasi Polri yang justru dinilai bergeser ke arah politis.
Narasi yang dibawa oleh Gerakan Nurani Bangsa (GNB) seolah menunggangi peristiwa kemanusiaan, tetapi faktanya tidak menghargai penderitaan rakyat dan kerja keras aparat yang sudah menjaga keamanan.
Polri sejatinya berhasil meredam potensi kerusuhan yang lebih besar.
Para pelaku lapangan pun sudah ditangkap, dan kini tinggal menelusuri dalang serta pendana di balik kerusuhan itu.
Alih-alih memberi apresiasi, wacana reformasi Polri yang digulirkan secara mendadak justru terkesan menyudutkan institusi kepolisian.
Menurut hemat kami, ada indikasi politik tertentu di balik isu ini.
Kemunculan tokoh-tokoh lama, termasuk Mahfud MD, dalam pusaran wacana komisi reformasi Polri menimbulkan pertanyaan serius: apakah isu ini hanya dijadikan karpet merah untuk kepentingan politik individu tertentu?
Abah Ade Adriansyah Utama yang biasa disapa Abah AAU selaku Direktur Eksekutif Komite Pendukung dan Pengawas Presisi Polri (KP3), saya menegaskan bahwa reformasi internal Polri sudah berjalan konsisten, demikian dalam releasenya , Rabu (24/9).
*anwi/ wi/ nf/ 240925
Views: 18
