Politikus Kelahiran Kota Pontianak Kalimantan Barat

WARTAIDAMAN.com   

Sekilas mengenal lebih jauh Menteri UMKM kabinet merah putih Presiden Prabowo Subianto Gibran yang namanya mengingatkan kita dengan nama salah satu pemain sepakbola yang memperkuat kesebelasan Persib Bandung.

Politikus kelahiran Kota Pontianak, Kalimantan Barat, 10 September 1980 itu ditunjuk Presiden Prabowo Subianto untuk memimpin Kementerian UMKM, yang baru dibentuk sebagai hasil pemisahan dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Pemisahan ini bertujuan untuk meningkatkan fokus dalam pengelolaan sektor UMKM yang memiliki potensi besar dengan jumlah pelaku mencapai 60 juta di seluruh Indonesia.

Sarjana Teknik Perminyakan Universitas Trisakti itu bukan politikus anyaran. Maman sebelumnya menjabat sebagai Anggota DPR selama dua periode (2018-2019 dan 2019-2024) dan menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi VII DPR yang membidangi energi, riset, teknologi, dan lingkungan hidup. Ia juga pernah menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar
Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman, menegaskan komitmen Kementerian UMKM dalam mendukung ketahanan pangan melalui pembiayaan penyediaan peralatan untuk mendukung keberlangsungan peningkatan usaha para pengusaha UMKM.

Dalam Rapat Koordinasi Bidang Pangan yang digelar di Palembang, Senin (13/1/2025), Maman menyampaikan, sejumlah langkah strategis untuk memastikan UMKM dapat berkontribusi optimal dalam mendukung ketahanan pangan nasional.

“Kementerian UMKM sedang menyiapkan Peraturan Menteri (Permen) untuk mengalokasikan Rp20 triliun untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus peralatan produksi,” kata Maman.

Program ini, lanjut Maman, bertujuan membantu khususnya petani, peternak, dan pengusaha UMKM di sektor perikanan dalam mendapatkan alat usaha dengan plafon hingga Rp2 miliar. Ia juga menambahkan, adanya pembiayaan alternatif yang ditawarkan melalui Pusat Investasi Pemerintah (PIP).

PIP menawarkan bunga 4 persen untuk pembiayaan UMKM non-KUR. Dukungan ini termasuk untuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk memperluas akses pembiayaan di tingkat desa,” katanya.

Selain itu, Maman mengungkapkan bahwa saat ini dari 46 lembaga penyalur KUR, sebanyak 75 persen penyaluran dilakukan oleh Bank Himbara. Namun, untuk memperluas jangkauan ke UMKM di daerah, peran Bank Pembangunan Daerah (BPD) akan ditingkatkan. (*)

*rh/ wi/ nf/ 160125

Views: 19