Jakarta
Wakil Ketua Komite III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPD) RI, Dailami Firdaus turut menyoroti terkait penjualan LPG ukuran tiga kilogram bersubsidi yang hanya boleh dilakukan pangkalan.
Dailami mengatakan, kebijakan tersebut belum tepat dilakukan karena pangkalan yang bekerjasama resmi dengan PT Pertamina belum cukup banyak.
“Keberadaan pengecer masih diperlukan saat ini. Apalagi, di daerah-daerah yang memang jauh dari pangkalan,” kata Dailami, Selasa (4/2).
Dailami menjelaskan, hal ini sebagaimana terjadi terhadap penjual bensin, terutama di daerah-daerah pelosok yang belum ada POM bensin.
“Keberadaan pengecer ini akan memudahkan konsumen. Biarkan konsumen yang memilih, membeli di pangakalan dengan harga murah atau di pengecer dengan harga lebih tinggi,” ucapnya.
Menurutnya, jumlah pangkalan LPG bersubsidi ukuran tiga kilogram yang belum ideal juga akan berdampak terhadap terjadinya antrean pembelian.
“Antrean ini bisa menimbulkan adanya persepsi kelangkaan. Padahal, faktanya tidak terjadi kelangkaan, tapi hanya banyak pembeli di satu tempat yang menyebabkan antrean,” imbuh Dailami.
Senator dari Dapil DKI Jakarta ini menambahkan, pemerintah perlu memperbaiki rantai distribusi dan menerapkan kebijakan yang tidak meresahkan masyarakat.
“Kalau memang harus pangkalan ya perlu dipermudah atau difasilitasi para pengecer untuk menjadi pangkalan,” terangnya.
Tidak kalah penting, Dailami menegaskan, LPG sebagai bahan bakar untuk memasak harus tersedia di tempat yang buka hingga malam hari.
“Waktu memasak ini sangat beragam, jangan sampai ketika gas habis masyarakat kesulitan karena tempat pembelian tutup,” ungkapnya.
Ia meminta, kementerian dan lembaga terkait bersama pemerintah daerah dapat mengantisipasi dan menindak tegas apabila ada oknum yang melakukan penimbunan LPG ukuran tiga kilogram. Termasuk, jika digunakan oleh mereka yang tidak sesuai kriteria.
“Jangan sampai ada oknum yang mencari keuntungan dibalik penderitaan warga. Harus ditindak tegas,” pungkas Dailami.
*aw/ pjmi/ wi/ nf/ 040325