WARTAIDAMAN.com
Bekasi— Lembaga pendidikan, apalagi di tingkat Taman Kanak-kanak (TK) harus steril dari segala bentuk intimidasi, provokasi dan aksi demonstrasi yang mengedepankan kekerasan. Karena di tingkat ini anak-anak sedang tumbuh dalam pembentukkan karakternya. Jika mereka melihat kekerasan di lingkungan sekolahnya. Atau menyaksikan sesuatu yang berlawanan dengan apa yang diajarkan gurunya, maka pembentukkan karakter yang diajarkan gurunya akan menjadi sia-sia.
Hal ini mengemuka dalam audiensi Para Kepala Sekolah TKN Kota Bekasi dengan Ketua PWI Bekasi Raya Ade Muksin SH dan Ketua Umum Persaudaraan Jurnalis Muslim Indonesia (PJMI) Ismail Lutan di Bekasi, Senin, 19/8.
Audiensi digelar atas permintaan Paguyuban TKN Kota Bekasi yang belakangan ini merasa tidak nyaman oleh berbagai aksi, baik oleh oknum yang mengaku wartawan (wartawan bodrek) maupun LSM-LSM, yang tidak ada relevansinya dengan dunia pendidikan.
Terakhir dialami oleh TKN 6 Bekasi yang tiba-tiba lembaganya diberitakan secara sepihak, tendensius dan tanpa konfirmasi oleh wartawan. Pemberitaan itu sangat merugikan reputasi lembaganya yang dibangun dengan susah payah. Bahkan dari nol. Karena dialah yang ditugaskan Disdik Kota Bekasi merintis TKN 6 tersebut, pada tahun 2019 sehingga menjadi salah satu TKN terbaik di Bekasi.
“Kami para guru sangat tertekan karena sekolah kami diberitakan macam-macam. Harus diingat, kebijakan apa pun yang kami lakukan, selalu kami komunikasikan dengan atasan kami, dan sudah ada kesepakatan antara orang tua dan pihak sekolah. Hal itu dilakukan juga oleh seluruh kepala TKN Kota Bekasi,” tutur Kepala Sekolah TKN 6 Bekasi Ary Mugiasih S.Pd.
Keluhan serupa juga disampaikan oleh Kepala TKN 3 Bekasi Ibu Nunung. Sekolahnya pernah didatangi oleh beberapa orang yang mengaku wartawan. Mereka nanya ini-nanya itu, dan pertanyaannya sangat intimidatif. Tapi ujung-ujungnya si oknum minta ongkos transport.
Ada juga yang dialami oleh Kepala TKN 10 Ibu Eha. Sekolahnya didatangi sejumlah orang yang mengaku wartawan yang menanyakan proses pembangunan gedung sekolahnya. Oknum itu minta data ini itu dan sebagainya. Ujung-ujungnya mereka minta duit juga. Sampai akhirnya, ketika ada orang yang ngaku wartawan dia ‘ngumpet’. Takut diintimidasi.
Banyak lagi keluhan yang disampaikan oleh Kepala TKN Bekasi itu, yang intinya mereka sangat terganggu, bahkan takut jika berhubungan dengan wartawan atau LSM.
Menanggapi hal tersebut, Ketua PWI Bekasi Raya Ade Muksin mengatakan apa yang dialami oleh para Kepala Sekolah TKN Kota Bekasi sangat memprihatinkan. Ia berjanji akan membantu mereka yang merasa terintimidasi oleh ‘oknum’ wartawan dan LSM tersebut.
“Saya sangat prihatin dengan permasalahan yang ibu-ibu alami. Tapi harus diingat itu adalah oknum. Wartawan yang benar, yang tergabung dalam PWI Bekasi Raya tidak akan melakukannya. Kalau ada yang melakukan kami akan tindak sesuai aturan organisasi,” tutur Ade.
Khusus mengenai TKN 6 Kota Bekasi, Ade mengaku, pihaknya dikirimi rilis mengenai dugaan pungutan yang dilakukan. Tetapi pihaknya tidak menerima begitu saja.
“Saya bilang sama teman-teman wartawan PWI Bekasi Raya, jangan dinaikan dulu. Harus ada konfirmasi. Makanya pada saat itu saya meminta kepala sekolahnya untuk melakukan konfirmasi,” terang Ade.
Nyatanya, lanjut Ade, setelah dikonfirmasi dugaan itu tidak benar.
“Jadi kalau wartawan yang benar tidak akan membuat berita sepihak,” tambahnya lagi.
Ade meyakinkan para Kepala TKN Kota Bekasi tidak usah takut berhadapan dengan wartawan atau pun LSM. Kalau ada yang masih ngancam-ngancam bisa melaporkan ke PWI Bekasi Raya.
“Kami sudah membuka kotak pengaduan di website pwibekasi.com. Ibu-ibu bisa lapor kalau ada oknum yang mengaku wartawan mendatangi sekolahnya. Ibu punya hak tolak atas kehadiran mereka. Jadi tidak usah ngumpet-ngumpet. ” tambah Ade.
Menurut Ade tugas wartawan itu sebenarnya cuma dua, yakni klarifikasi dan konfirmasi.
“Nah kalau ada yang melakukan intimidasi atau investigasi, apalagi ujung-ujungnya minta duit transportasi, itu sudah tidak benar. Ibu-ibu harus melawan. Jangan takut, kami akan membantu ibu nanti,” tegas Ade.
Sementara itu Ketua Umum PJMI H. Ismail Lutan mengaku sangat sedih dengan kondisi yang dialami oleh para kepala TKN Kota Bekasi itu. Namun menurutnya, hal itu bukan cuma terjadi di Bekasi tetapi juga di daerah lain.
“Kondisi ini sudah kadung parah. Karena memang ada sejumlah oknum yang mengaku wartawan menjadikan sekolah sebagai sapi perahan. Kunci mereka untuk memeras adalah mengulik-ngulik penggunaan dana BOS. Bahkan mereka menggilir beberapa sekolah untuk mendapatkan uang transport. Mirisnya, ada yang ‘ditempeli’ dengan uang Rp. 50.000,- saja oleh kepala sekolah agar tidak ‘brisik’. Bayangkan cuma dengan uang Rp. 50.000,- ? Makanya ia menyarankan kepada para kepala sekolah itu, jangan sekali-sekali memberi oknum itu uang transport. Jika sekali diberi mereka akan datang lagi, dan teman-temannya juga akan mengerubungi, ” tutur Ismail Lutan yang juga Pimpinan Umum parahyangan-post.com ini.
Ismail Lutan meminta Dinas Pendidikan memberikan perlindungan kepada guru dan kepala sekolah agar mereka terproteksi dari praktek-praktek kotor yang mencemarkan lembaga pendidikan tersebut, sehingga guru dapat mengajar dengan aman dan nyaman.***
