Manila, wartaidaman.com – Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR, Mardani Ali Sera melakukan kunjungan kerja ke Manila, Filipina pada Kamis (6/2/2025).
Sehari kemudian, menghadiri Open Government Partnership (OGP) tahun 2025 yang mempertemukan lebih dari 800 peserta dari 40 lebih negara.
Mereka adalah para pemimpin pemerintahan, aktivis organisasi masyarakat sipil (OMS), dan pakar kebijakan.
Perhelatan yang dibuka Presiden Filipina Ferdinad Marcos Junior tersebut, Mardani didaulat menjadi salah satu panelis di sesi yang bertajuk ‘Pathway toward Transparency of Money in Politics’.
Indonesia memiliki luas sekitar 5,5 juta kilometer persegi dengan 60 persen lautan, 280 juta penduduk, 300 suku bangsa, 700 bahasa lokal dan sejumlah agama.
“Sejak 1998 saat kami melakukan reformasi, tercatat enam kali pemilu dengan yang terakhir pada tahun 2024 lalu,” katanya.
Politisi senior PKS tersebut menjelaskan ihwal upaya konsolidasi demokrasi di Indonesia dan tantangannya.
“Dalam rentang enam kali pemilu, kami berupaya terus untuk mematangkan demokrasi kami agar layak memenuhi standar,” ucapnya.
“Namun kami harus mengakui bahwa ada sejumlah tantangan berat antara lain biaya poltik yang masih mahal.”
Individu yang ingin bertarung di kontestasi politik harus memiliki banyak sumber pendanaan.
“Inilah yang memicu tumbuhnya oligarki politik karena sumber dana tersebut banyak berasal dari perorangan atau kelompok tertentu,” tutur Anggota Komisi II DPR RI ini.
Tantangan lainnya adalah oligarki politik yang mengakibatkan interlocking politics yaitu saling mengunci antara kepentingan politik yang beragam dengan kepentingan oligarki yang lebih dominan.
Kerapkali draf undang-undang dari masyarakat akan diadopsi lebih lambat dibandingkan dengan draf yang ditengarai untuk kepentingan oligarki.
“Oleh karena itu, kami di Indonesia terus beikhtiar untuk menepis dan mereduksi demokrasi prosedural saat ini seperti yang dinilai banyak pihak,” ujarnya.
“Kami terus mendorong menuju demokrasi yang lebih substansial.”
Mardani Ali Sera enyebutkan beberapa upaya untuk mendorong menuju demokrasi substansial.
“Pertama, kami mengusulkan sistem kandidasi tertutup karena sistem terbuka cenderung memicu biaya politik tinggi di mana persaingan tidak sekadar antarparpol namun juga di internal parpol,” ujarnya.
Kedua, mendorong masyarakat luas sebagai whistleblower terkait berbagai pelanggaran di pemiluterutama terkait politik uang.
“Ketiga, kami mengusulkan perbaikan undang-undang terkait pemilu agar setiap individu dan parpol mempublikasikan laporan keuangannya yang lebih transparan,” tututnya.
Di sesi bertajuk ‘Leadership in Action: Ambition and Collaboration for Strategy’ Mardani Ali Sera menekankan komitmen untuk menjadikan DPR lebih modern yaitu parlemen yang lebih terbuka dan melayani masyarakat.
Dia juga melakukan pertemuan dengan 18 OMS Indonesia.
Mardani Ali Sera menyambut baik dan mendukung upaya OMS Indonesia dalam kerangka OGP untuk mendorong pemerintah dan parlemen Indonesia lebih transparan, akuntabel, partisipatif, dan inklusif. (adm)
