WARTAIDAMAN.com
Jakarta
Presiden Prabowo Subianto tidak main-main dalam menjaga kebocoran kas negara, ketegasan Prabowo dalam upaya mengurangi beban APBN salah satunya adalah menghapus sejumlah PSN di jaman Presiden Jokowi.
Total dari 204 PSN di era Jokowi hanya 48 proyek yang akan dilanjutkan Prabowo, itupun harus mengimbangi keuangan negara. Hal itu guna menguatkan pondasi keuangan dalam negeri yang dalam kurun waktu belakangan ini sering dirampok oleh para pejabatnya.
Mungkin sebagian besar masyarakat belum banyak yang mengetahui tentang hal ini, inilah cara Presiden Prabowo menghadirkan negara ditengah rakyatnya.
Terkait dengan hal tersebut, beberapa pengamat menilai dengan dihapusnya beberapa PSN di era presiden Jokowi, merupakan bentuk dari ketegasan Presiden Prabowo. Dan ini memberi bukti bahwa Prabowo bukanlah bonekanya Jokowi seperti yang selama ini digambarkan oleh sebagian masyarakat.
Pengamat Analis Politik, Hendri Satrio menilai apa yang dilakukan Presiden Prabowo bukan untuk menjauhkan dirinya dari Jokowi, karena setiap pemimpin memiliki pandangan berbeda terkait dengan program dan kebijakan yang diambil.
“Ini bukan tentang apakah Prabowo ingin menjauhi Jokowi, ataukah ini adalah eranya Pak Jokowi ditinggalkan oleh Pak Prabowo. Bukan begitu,” kata Hensa kepada wartawan.
Namun sebagian besar masyarakat sangat setuju dengan langkah yang diambil oleh Presiden Prabowo itu, sebab selama era Jokowi pelaksanaan PSN dibeberapa daerah telah menggerus rasa keadilan masyarakat, banyak tanah rakyat yang diambil paksa dengan dalih proyek PSN.
Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat per Juli 2024, Proyek Strategis Nasional (PSN) era pemerintahan Joko Widodo di 134 titik dalam pelaksanaannya telah merampas tanah rakyat hingga 571 ribu hektare. Proyek-proyek ini tersebar di berbagai bidang, dari energi, infrastruktur, pangan, pabrik, hingga real estate.
Sekretaris Jenderal KPA, Dewi Sartika mengatakan, dengan memberi label PSN, Presiden Jokowi melahirkan keputusan yang mengakibatkan terjadinya perampasan tanah, penggusuran dan kriminalisasi rakyat. PSN Jokowi telah merampas demokrasi, kebebasan, hak hidup dan hak atas tanah rakyat.
Mungkin saja niat Jokowi ketika waktu menetapkan PSN bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Namun pada kenyataannya oleh oknum-oknum dilapangan digunakan untuk mengkriminalisasi dan merampas hak-hak masyarakat.
Oleh karena itu kita memerlukan kepemimpinan yang kuat, kita perlu seorang pemimpin yang memiliki pengetahuan besar tentang sistem pemerintahan, agar kebijakannya tidak disalahgunakan oleh para pembantunya. Dan bersama Presiden Prabowo kita berjuang untuk mengembalikan hak rakyat yang telah di rampok.
Kalau bukan sekarang kapan lagi, Kalau bukan Ita siapa lagi ?
“SALAM INDONESIA RAYA”
*anwi/ pjmi/ wi/ nf/ 080625
Views: 8
