WARTAIDAMAN.com
Oleh: Noorhalis Majid
Ambin Demokrasi |
Dalam forum Ambin Demokrasi (21/6/2024), muncul pertanyaan, mungkinkah lahir gagasan-gagasan besar yang mampu membawa Kalimantan Selatan melesat menyaingi provinsi dan bahkan tempat-tempat lain di dunia, di tengah situasi demokrasi yang tidak saja brutal tapi juga “kriminal”?
Adakah calon pemimpin lahir dan memikirkan apa yang bisa dilakukan terhadap lubang-lubang besar pasca tambang yang setiap hari meluas menganga meninggalkan masalah kemanusiaan, bila perhelatan demokrasi diongkosi cukong tambang itu sendiri?
Adakah muncul pemimpin yang mampu mengembangkan secara lebih inovatif tentang gagasan Banjarbakula, tidak sebatas soal konektivitas transportasi, pengelolaan sampah, air bersih dan pemukiman? Tapi bagaimana menjadi sentra yang dapat menggerakkan kemajuan ekonomi dengan cepat?
Begitu juga dengan titik-titik sentra kawasan lainnya yang tersebar di berbagai kabupaten. Hal apa yang akan diprioritaskan dari masing-masing sentra tersebut, agar menjadi penggerak ekonomi masyarakat sekitarnya?
Belum lagi soal IKN yang katanya Kalsel berpeluang menjadi lumbung pangan nasional. Tapi pangan yang mana, yang ditekuni dan diseriusi untuk digarap dengan segala perencanaan dan ditunjang teknologi pertanian yang handal?
Mungkinkah gagasan tersebut dilemparkan ke ruang publik oleh para calon pemimpin, bila demokrasinya “kriminal” dan kecendrungannya akan mengulang berbagai potensi kecurangan yang terjadi di Pileg dan Pilpres?
Dalam Pilkada ini, rakyat pemilih hanyalah obyek, bukan subyek. Karena semua disuguhkan dan ditentukan oleh elit pusat, UU Kepartaian mengaturnya demikian, sehingga tidak mungkin berharap lebih.
Kecuali bila dikemudian hari, partai lokal dimungkinkan berkompetisi, sehingga segala isu lokal dapat disandingkan dengan calon-calon pemimpin yang ditawarkan oleh partai politik lokal, dan calon tersebut tentu saja lahir dari problem dan masalah keseharian yang dihadapinya. Pada saat itu, mungkin Pilkada akan menjadi solusi dari persoalan lokal. (nm)
