WARTAIDAMAN.com
Catatan Agus M Maksum
Saya menerima sebuah PDF dari Bapak Menteri Bappenas.
Isinya tidak sampai ratusan halaman. Tetapi berat. Berat karena isinya memaksa kita berhenti sebentar dari kebiasaan merayakan angka, lalu bertanya: sebenarnya siapa yang menikmati pertumbuhan ini?
Judul laporan itu World Inequality Report 2026. Disusun oleh para ekonom kelas dunia dari World Inequality Lab di Paris. Ini bukan laporan aktivis, bukan pula propaganda ideologi. Ini laporan yang dipakai IMF, Bank Dunia, dan OECD untuk membaca arah dunia.
Pesan utamanya sederhana, bahkan terdengar klise, tapi dampaknya besar: ketimpangan global hari ini sudah menjadi masalah sistemik. Bukan lagi soal iri sosial, tetapi soal stabilitas negara.
Dunia tumbuh. Teknologi melaju. AI, digitalisasi, ekonomi hijau, semua terdengar menjanjikan. Tetapi laporan ini menunjukkan satu ironi besar: hasil pertumbuhan itu makin terkonsentrasi pada segelintir orang. Sementara separuh penduduk dunia, termasuk di negara berkembang, nyaris berjalan di tempat.
Kita sering terhibur oleh angka rata-rata.
Pertumbuhan ekonomi 5 persen. Inflasi terkendali. Angka kemiskinan turun. Semua terlihat baik di layar presentasi. Tapi laporan ini mengingatkan: rata-rata adalah tempat paling aman untuk menyembunyikan ketimpangan.
Bayangkan satu kampung. Sepuluh orang. Satu orang pendapatannya naik sepuluh kali lipat. Sembilan orang lainnya pendapatannya tidak naik sama sekali. Secara statistik, rata-rata kampung itu naik. Tapi secara rasa hidup, sembilan orang tetap susah.
Inilah yang disebut growth without shared prosperity—pertumbuhan tanpa rasa keadilan.
Laporan ini juga menghancurkan mitos lama bahwa ketimpangan adalah takdir. Tidak. Data menunjukkan ketimpangan adalah hasil pilihan kebijakan. Negara yang berani membuat pajak progresif, melindungi pekerja, dan berinvestasi serius pada pendidikan serta kesehatan, mampu menahan ketimpangan. Negara yang membiarkannya, akan membayar mahal: konflik sosial, polarisasi politik, dan runtuhnya kepercayaan publik.
Lalu apa relevansinya bagi Indonesia?
Kita sedang bicara besar. Indonesia Emas 2045. Bonus demografi. Visi negara maju. Tetapi laporan ini memberi peringatan yang tidak boleh kita abaikan: bonus demografi tanpa keadilan distribusi adalah ilusi.
Anak muda yang lahir banyak bukan otomatis menjadi kekuatan. Jika akses pendidikan timpang, lapangan kerja sempit, dan upah tidak layak, maka yang lahir bukan bonus, tetapi kegelisahan massal. Frustrasi yang pelan-pelan menggerogoti rasa percaya kepada negara.
Di sinilah masalah lain muncul: cara kita membaca data.
Kita masih terlalu sering mengandalkan angka nasional. Padahal ketimpangan tidak tinggal di angka nasional. Ia tinggal di desa dan kota, di kelompok pekerja informal, di petani kecil, di buruh harian, di kelas menengah yang pelan-pelan turun kelas.
World Inequality Report 2026 menegaskan bahwa kebijakan masa depan harus berbasis distribusi, bukan sekadar agregat. Bukan lagi “berapa pertumbuhan nasional”, tetapi “siapa yang tertinggal, di mana, dan kenapa”.
Tanpa data yang jujur dan detail, negara akan selalu datang terlambat. Datang ketika masalah sudah membesar. Dan ketika negara datang terlambat, biayanya selalu lebih mahal—baik secara ekonomi maupun sosial.
Saya bisa memahami mengapa laporan ini mendapat perhatian serius dari Bappenas. Karena sesungguhnya, perencanaan pembangunan adalah seni membaca ketimpangan sebelum ia berubah menjadi krisis.
Keadilan sosial bukan bonus dari pertumbuhan. Ia adalah fondasi. Tanpa fondasi itu, grafik setinggi apa pun hanya akan berdiri di atas tanah rapuh.
World Inequality Report 2026 tidak mengajak kita marah. Ia mengajak kita jujur.
Dan kejujuran itu sederhana: negara tidak diukur dari seberapa cepat ia tumbuh, tetapi dari seberapa adil ia membagi harapan.
Jika kita benar-benar ingin Indonesia Emas, maka yang harus dipoles bukan hanya angka-angka, tetapi rasa keadilan yang dirasakan rakyatnya.
*taz2051/ pjmi/ wi/ nf/ 131225
Views: 41
