RUU TNI MENGEMBALIKAN BANGSA

WARTAIDAMAN.com

Catatan : Muchlis Hassan

Pada akhirnya perjalanan panjang Rancangan undang-undang TNI mencapai titik finalnya, Rancangan Undang-undang TNI telah di sahkan oleh DPR, dan akan segera menjadi UU TNI setelah ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto.

Undang-undang TNI sempat menjadi perbincangan publik ketika dalam proses rapat pembahasannya di lakukan sebuah hotel. Pemerintah dan DPR menggelar rapat untuk percepatan pembahasan RUU TNI di hotel mewah berbintang 5 Fairmont Jakarta pada Jumat dan Sabtu, 14-15 Maret 2025.

Rapat panitia kerja DPR terkait RUU TNI di hotel Fairmont, Jakarta memancing amarah sejumlah LSM dan Lembaga kemasyarakatan lainnya yang merasa ada kejanggalan didalam proses pembahasannya. Maka untuk memastikan hal tersebut, sejumlah massa yang menamakan dirinya Koalisi Masyarakat Sipil datang ke area hotel tersebut untuk melakukan protes.

Ketika rapat berlangsung, tiga aktivis yang membawa poster dengan tulisan protes berhasil merangsek masuk ruang rapat. Andrie Yunus, salah satu dari tiga aktivis yang melakukan aksi, sempat melakukan orasi singkat sebelum ditarik paksa pihak keamanan hotel.

“Selamat sore, Bapak Ibu,” seru Andrie ketika berhasil masuk ruang rapat. “Kami menuntut agar proses pembahasan RUU TNI dihentikan karena tidak sesuai dengan proses legislasi, ini diadakan tertutup.”
Begitulah adegan yang terjadi sesaat terjadi pendobrakan oleh beberapa aktivis yang berasal dari Kontras.

MENGAPA RUU TNI DIPERMASALAHKAN ?

Ada beberapa faktor dan penyebab yang mempengaruhi timbulnya protes dari masyarakat terkait dengan RUU TNI yang kini telah disahkan oleh DPR RI.

Pertama, Panitia Kerja DPR kurang mensosialisasikan isi dari Rancangan Undang-undang TNI kepada khalayak umum, sehingga menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat. Maka wajar saja apabila masyarakat berasumsi bahwa RUU TNI mengarah ke Dwifungsi ABRI seperti jaman orde baru dulu.

Kedua, Tempat yang digunakan untuk rapat panitia kerja pembahasan RUU TNI itu mengundang Nafsu orang untuk berpikir negatif”, mengapa harus dilakukan di dalam sebuah hotel, mengapa tidak didalam gedung DPR, ini ada apa sebenarnya ?..

Yang ketiga, ada pihak-pihak yang ingin mengeruk keuntungan dengan memainkan isu dwifungsi ABRI/TNI secara terstruktur, sistematis dan masif mencoba menjauhkan TNI dengan rakyat, mendiskreditkan TNI tujuan akhirnya adalah menggoyang jalannya pemerintahan Presiden Prabowo. Pola-pola pergerakan yang dipakai masih sama, lempar bola, tendang bola, tangkap bola. Cara-cara seperti ini memang sudah tidak asing. Kemungkinan besar aktornya masih dengan ciri yang sama, memainkan emosi masyarakat, untuk mengeruk uang rakyat.

APAKAH UU TNI BERBAHAYA BAGI KEHIDUPAN MASYARAKAT, MENGAPA UU TNI HARUS DI REVISI ?

Sebenarnya tidak ada hal yang perlu dikuatirkan terkait dengan disahkannya UU TNI oleh DPR RI, Kekuatiran akan timbulnya dwifungsi ABRI/TNI seperti pada jaman orde baru dahulu amatlah berlebihan.

Ketua majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Prof Jimly Asshiddiqie menyampaikan terkait dengan adanya protes revisi UU TNI hanya masalah waktu dan komunikasi saja yang belum selesai.

“Ribut-ribut soal ini cuma tentang cara dan timing pembahasan serta komunikasinya ke publik yang terkesan kurang. Selamat,” tuturnya.

Prof Jimly meminta kepada masyarakat tidak perlu kuwatir, bahwa revisi UU TNI tidak seperti yang di gembar-gemborkan, bahwa nantinya jika disahkan akan begini, akan begitu. Prof Jimly berharap Masya dapat melihat hal tersebut dengan jernih.

“UU TNI hari ini disahkan DPR dalam sipur yang dihadiri wakil pemerintah. Dari segi isinya, UU ini tidak ada masalah seperti yang banyak disalahpahami & dikaitkan dengan dwifungsi TNI seperti Orba,” tulisnya di cuitan akun X pribadinya.

Sementara itu Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud Md., mengatakan draft terbaru revisi UU TNI tidak mengembalikan dwifungsi ABRI. Menurut dia, revisi Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 itu tidak terlalu mengganggu desain politik yang dicita-citakan reformasi.

“Dwifungsi ABRI di zaman Orde Baru itu dulu, keputusan-keputusan politik penting hanya diambil oleh ABG (ABRI, birokrasi, dan Golkar,” kata Prof. Mahfud.

Menurut dia draft terbaru revisi UU TNI memperjelas batas-batas sejauh mana TNI dapat menempati jabatan publik. “Sekarang ada penegasan kembali bahwa anggota TNI yang mau masuk ke Jabatan Sipil itu harus mengundurkan diri atau pensiun dini,” tambah mantan Menhan RI jaman Presiden Gus Dur itu

Kegagalan Sipil dalam menjalan roda pemerintahan sejak bergulirnya reformasi menjadi bagian besar dari sekelumit cerita terjadinya proses revisi UU TNI tersebut.

Hal tersebut pun dibenarkan oleh Faizal Assegaf , mantan aktivis 98 itu mengatakan, telah terbukti pemerintahan sipil selama 27 tahun reformasi gagal menyejahterakan rakyat. Bahkan selama 10 tahun terakhir pemerintahan sipil, tumbuh subur korupsi dan berbagai penyelewengan dalam bernegara.

“Hanya di era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saja kehidupan bernegara relative baik, pertumbuhan ekonomi bisa 6% per tahun. Tapi SBY pun sejatinya berasal dari militer,” kata Faizal.

“Apalagi era Presiden Megawati dan penerusnya, Presiden Jokowi (Joko Widodo), semua tatanan rusak, negara berantakan mereka buat,” imbuhnya.

Kini yang perlu dilakukan oleh DPR dan Pemerintah adalah bagaimana membumikan isi dari revisi UU TNI menjadi sebuah regulasi yang dapat mendukung penuh kebijakan pro rakyat yang dibuat oleh Presiden Prabowo.

Sekali lagi, bahwa masyarakat yang mengaku paling sipil untuk tidak paranoid dengan UU TNI, kekuatiran akan terjadinya sejarah kelam masa lalu akibat adanya revisi UU TNI sangatlah berlebihan dan terkesan membawa pesan yang disembunyikan.

INGAT, KELOMPOK MANA YANG SELAU INGIN MEMUSUHI TNI ?

*aw/ pjmi/ wi/ nf/ 210325

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
Ayoo...Bantu Bangun Kembali Masjid Palestina
Rp.10.000 Insyaa ALLAH cukup, mau lebih bagus, mau rutin lebih bagus

untuk berdonasi aman, klik link di bawah ini
https://lazisdmi.com/campaign/bantu-bangun-kembali-masjid-palestina?ref=1hhm4