WARTA IDAMAN
Oleh: Dr Muhammad Uhaib As’ad M.Si
Akademisi, Analis Politik Lokal dan Ekonomi Politik Kebijakan Publik Kalimantan Selatan
Konsep The Tragedy of the Commons yang diperkenalkan Garrett Hardin sejatinya menjelaskan bagaimana sumber daya bersama akan hancur ketika dikelola oleh aktor-aktor rasional yang serakah, tanpa kendali moral dan institusional. Papua hari ini adalah manifestasi paling telanjang dari tesis itu. Tanah, hutan, gunung, sungai, dan isi perut bumi Papua diperlakukan sebagai “commons” semu bukan untuk kesejahteraan kolektif, melainkan untuk pesta pora segelintir elite ekonomi dan politik.
Papua bukan sekadar wilayah administratif. Ia adalah ruang hidup, kosmologi, dan identitas masyarakat adat. Namun dalam logika negara-ekstraktif, Papua direduksi menjadi hamparan konsesi: tambang, sawit, hutan industri, dan proyek-proyek raksasa bernama pembangunan. Di titik inilah tragedi dimulai ketika tanah adat dipaksa tunduk pada sertifikat, izin, dan kontrak yang tak pernah benar-benar dipahami atau disepakati secara bebas oleh pemilik aslinya.
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
Robbi zidnii 'ilman warzuqnii fahmaa.
Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan dan berilah aku pemahaman yang baik.
Baca Juga di WARTA IDAMAN (1)
- Rizki Kasbi (كسب) dan Rizki Taqdiri (تقدر)
- Tiga Tingkatan Himmah (Keinginan) pada Diri Manusia
- Ummu Syarik: Kebaikan Tidak Harus Menunggu Banyak Dukungan
- Hikmah ke-4 Kitab Al-Hikam tentang Tawakal dan Ketenangan Jiwa
- Ketika Suara Ranting Menjadi Ancaman: Belajar dari Kematian Seekor Rusa
- Jangan Simpan Kebaikan Hanya untuk Diri Sendiri
Para “VOC hitam” yang dimaksud bukanlah penjajah klasik berkulit putih dengan kapal layar. Mereka hadir dalam rupa baru: korporasi multinasional, oligarki domestik, broker kekuasaan lokal, dan aparatus negara yang menjelma makelar sumber daya. Mereka mengulang pola kolonialisme lama dengan bahasa modern: investasi, hilirisasi, dan pertumbuhan ekonomi. Namun esensinya sama ekstraksi maksimum, biaya sosial minimum.
Dalam skema tragedy of the commons, setiap aktor merasa berhak mengambil sebanyak mungkin karena jika tidak, aktor lain akan melakukannya. Negara merasa harus membuka keran eksploitasi agar tidak “kalah” dalam kompetisi global. Korporasi merasa sah mengeruk karena telah mengantongi izin. Elite lokal ikut menikmati remah-remah rente. Sementara masyarakat adat justru menjadi pihak yang paling dikorbankan kehilangan tanah, air, dan masa depan.
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
Robbi zidnii 'ilman warzuqnii fahmaa.
Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan dan berilah aku pemahaman yang baik.
Baca Juga di WARTA IDAMAN (1)
- Rizki Kasbi (كسب) dan Rizki Taqdiri (تقدر)
- Tiga Tingkatan Himmah (Keinginan) pada Diri Manusia
- Ummu Syarik: Kebaikan Tidak Harus Menunggu Banyak Dukungan
- Hikmah ke-4 Kitab Al-Hikam tentang Tawakal dan Ketenangan Jiwa
- Ketika Suara Ranting Menjadi Ancaman: Belajar dari Kematian Seekor Rusa
- Jangan Simpan Kebaikan Hanya untuk Diri Sendiri
Ironisnya, negara sering tampil sebagai wasit netral, padahal ia adalah pemain utama. Regulasi dibuat lentur untuk kepentingan modal, aparat keamanan dikerahkan untuk menjamin stabilitas investasi, dan suara kritis dilabeli sebagai ancaman keamanan. Di sini, tragedi commons berubah menjadi state-captured commons, ketika negara disandera oleh kepentingan modal.
Kerusakan ekologis Papua bukan dampak sampingan, melainkan konsekuensi yang sudah diperhitungkan. Hutan yang ditebang, sungai yang tercemar, dan gunung yang dilubangi adalah ongkos yang dianggap wajar demi angka pertumbuhan dan devisa. Dalam logika ini, alam tidak lagi dipandang sebagai subjek kehidupan, tetapi sebagai objek ekonomi yang bisa dikuras hingga habis.
Baca Juga di WARTA IDAMAN (4)
- Pelatihan & Lomba Dakwah Digital Digelar Kemenag DKI Jakarta Bersama DPW IMMI DKI Jakarta, Dorong Dakwah Era Digital Menuju Indonesia Emas
- Buku Putih Kadin 2026 Soroti 107 Hambatan Dunia Usaha, Dorong Reformasi Industri
- Dorong Kemandirian, Menko Muhaimin Buka Jalan Santri Keluar dari Kemiskinan
- Menhaj: Belanja Haji Capai 4 Triliun, UMKM Daerah Harus Ambil Peluang
- Ketua Bidang Halal MUI Masyhuril Khamis Sesalkan Penundaan Wajib Halal
- Pertamina Gandeng Pemprov dan Polda Sulut, Distribusi BBM Dipercepat
Yang paling menyakitkan adalah ketimpangan distribusi manfaat. Papua menyumbang kekayaan luar biasa bagi negara dan korporasi, tetapi masyarakatnya tetap berada di lapisan terbawah indikator kesejahteraan. Inilah paradoks ekstraktif: daerah kaya sumber daya justru miskin secara struktural. Tragedi commons di Papua bukan karena kekurangan aturan, melainkan karena aturan yang berpihak pada perampasan.
Narasi pembangunan sering digunakan sebagai legitimasi moral. Namun pembangunan tanpa keadilan ekologis dan sosial adalah kolonialisme gaya baru. Ketika partisipasi masyarakat adat hanya bersifat simbolik, dan persetujuan diperoleh melalui tekanan struktural, maka yang terjadi bukan pembangunan, melainkan perampokan yang dilegalkan.
>>> ke Halaman 3
Baca Juga di WARTA IDAMAN (5)
- UIA Bahas Rencana Kerja Sama dengan TDA Muda di Toko Kopi Inch
- Dari Narasi ke Agribisnis: Eks Wartawan Bangkit Lewat AGRIJurno, Kolaborasi Gotong Royong Cetak Kemandirian Ekonomi
- Gandeng Owner Kedai Edelweis, PEKA BPJS Ketenagakerjaan Sukses Cetak Wirausaha Dimsum Siap Pakai
- PKK Condongcatur Sulap Tempe Jadi Kuliner Modern, Lahirkan Inovasi Menu Bergizi untuk Cegah Stunting
- RW 02 Cipinang Muara Gelar Halal Bi Halal dan Bazar UMKM serta Launching RW Mart
- Jogja Gelar 3 Pameran Industri
Views: 21
