WARTAIDAMAN.com
Jakarta – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta gelar roadshow Penguatan Kelembagaan “SIDAK: Visi Pengawasan dan Partisipasi Kaula Muda Kekinian” di Kedai Aceh Bang Johny, Jakarta Selatan, Rabu (17/9/2025).
Kegiatan ini menyasar kalangan muda, khususnya mahasiswa dan komunitas, untuk mendorong partisipasi sekaligus meningkatkan kesadaran dalam pengawasan pemilu.
Roadshow SIDAK di inisiasi oleh
Komisioner Bawaslu DKI Jakarta Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa, Reki Putera Jaya, dalam sambutan nya ,Bang Reki menyampaikan masih adanya ketimpangan antara jumlah pengawas dengan yang di awasi yang terjadi pada tahapan Pemilu:
Sebagai gambaran kongkrit untuk menunjang tugas pada tahapan Pada tahapan Verfak 1.588 orang (PPK dan Pantarlih) Sedangkan SDM bawaslu yang tersedia untuk melaksanakan pengawasan pada tahapan verfak adalah 3 orang (panwascam) ditambah 1 (PKD). disetiap Kecamatan yang bertugad diawasi oleh 4 pengawas.
Oleh karena itu diperlukan terobosan adalah mencoba untuk mengkaji kemungkinan Rekrutmen PTPS dilakukan diawal tahapan agar dapat membantu Bawaslu melakukan Pengawasan, khususnya tahapan-tahapan tertentu yang membutuhkan ekstra SDM untuk melakukan pengawasan misalnya tahapan coklit, verifikasi bakal calon dan kampanye. Pungkasnya
Lebih lanjut Reki katakan, Bawaslu DKI Jakarta berupaya menyentuh anak muda dengan mendatangi kampus-kampus dan merangkul komunitas.
“Kami ingin mengajak teman-teman pemuda aktif, membantu dalam setiap proses pengawasan,” tambahnya.
“Sosialisasi masif, program dijalankan, tetapi pertisipasi masih minim. Untuk itu kami mengajak teman-teman generasi muda lebih pertisipatif,” tegas Reki.
Aditya Perdana menjadi narasumber acara ini , Aditya menilai partisipasi masyarakat masih cenderung sebatas datang ke TPS, namun minim dalam hal pelaporan pelanggaran.
“Situasi di pemilu biasanya ramai karena banyak yang datang ke TPS. Tapi orang yang melaporkan adanya pelanggaran jumlahnya rendah. Padahal, partisipasi tidak berhenti di memilih saja,” jelas nya.
Bawaslu sudah melakukan banyak kegiatan sosialisasi, namun perlu ada strategi baru agar masyarakat lebih berani melapor ketika terjadi pelanggaran.
“Gaya komunikasi dan model sosialisasi mungkin harus diubah. Kegiatan seperti diskusi ini perlu diapresiasi, karena membuka ruang bagi publik untuk lebih terlibat,” katanya.
Aditya menekankan bahwa partisipasi bukan hanya soal menjadi petugas pemilu, melainkan juga mendorong orang-orang di sekitar untuk melaporkan pelanggaran.
“Nah, ini yang paling sulit. Bagaimana mengajak masyarakat agar berani melapor. Karena tanpa laporan, banyak pelanggaran yang akhirnya tidak terdeteksi,” ujarnya.
Terkait peran Bawaslu yang selama ini bekerja mengawasi pemilihan umum, Ia menyebut harus ada penguatan peran lembaga oleh pemerintah.
Saat ini, menurutnya bawaslu memiliki banyak keterbatasan, dari segi peran, jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) dan anggaran.
“Bawaslu harus diperkuat peran pengawasannya. Bawaslu sekarang memiliki kewenangan terbatas, peran yang terbatas. Jadi, ketika Bawaslu diminta maksimal mengawasi, ya keterbatasan itu harus diselesaikan juga,” lanjutnya.
“Penyampaian informasi lebih luas terkait pelanggaran dan penyelesaian sengketa pemilu. Untuk itu, Bawaslu perlu ada transformasi yang lebih moderen,” ujarnya.
Melalui roadshow SIDAK ini, Bawaslu DKI Jakarta berharap partisipasi generasi muda meningkat, baik dalam menggunakan hak pilih maupun mengawal jalannya pemilu.
*anwi/ wi/ nf/ 180925
Views: 21
