WARTAIDAMAN.com
REVOLUSI PUTIH PRABOWO – Baru-baru ini Himpaudi ( Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia ) Provinsi Jakarta mendatangi Kantor ketua DPRD DKI di kebun sirih, Jakarta Pusat.
Kedatangan Organisasi pendidik yang didominasi kaum perempuan itu mengeluhkan terkait dengan berkurangnya intensif untuk guru PAUD nonformal dari pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta melalui Dinas Pendidikan DKJ.
Menurut Khairudin selaku Ketua DPRD DKJ, sebelumnya ada sekitar 7.100 guru PAUD non formal yang menerima dana hibah/intensif dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Namun jumlah tersebut kini di pangkas menjadi 8.600 guru yang menerima, gara-gara adanya efisiensi anggaran dari Pemerintah Pusat.
” Semestinya Inpres tidak mengurangi honorium tenaga pendidik. Efisiensi anggaran juga tidak boleh dilakukan mengorbankan kesejahteraan guru.” Ujar Khoirudin.
Namun menurut Muchlis Hassan, Sebagai mantan Relawan Pemenangan Prabowo Jakarta, apa yang disampaikan Ketua DPRD DKJ tersebut sangatlah tidak pantas, semestinya sebagai Ketua DPRD yang mempunyai tugas pengawasan dan kontrol terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Jakarta, untuk terlebih dahulu mempertanyakan hal tersebut kepada Pemprov nya. Tidak langsung menyalahkan Instruksi Presiden tersebut.
” Sebagai Ketua DPRD, sepantasnya dia terlebih dahulu menanyakan hal tersebut kepada Pemprov Jakarta. Mengapa bisa terjadi pengurangan penerima intensif ?, jangan dikit-dikit menyalahkan instruksi presiden.” Ujar Muchlis
Menurutnya, Pemprop Jakarta terkesan cengeng, dan terkesan ingin menyalahkan pemerintah karena telah mengeluarkan Inpres nomor 1/2025, sehingga berdampak pada pengurangan pemberian hibah untuk guru PAUD. Seharusnya Pemprov Jakarta jangan korbankan honorium guru PAUD, lebih baik mereka buang dan pangkas program-program yang mubazir dan boros yang ada di Dinas Pendidikan Jakarta.
” Saya kira Pemprov Jakarta itu Cengeng, di satu sisi mengurangi, di sisi lain menabahkan. daripada mereka (Dinas pendidikan) belanja pagar dan laptop seharga 1,4 miliar untuk di Kepulauan Seribu yang tidak jelas urgensinya, alangkah baiknya dana tersebut dialihkan untuk kesejahteraan guru-guru PAUD.” tambah Muchlis.
Jauh sebelumnya Presiden Republik Rakyat Indonesi, Prabowo Subianto telah meningkatkan anggaran untuk kesejahteraan guru naik menjadi 81,6 triliun, naik 16,7 triliun dibanding tahun sebelumnya. Pemerintah sendiri melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah menyampaikan, bahwa program kesejahteraan siswa dan guru tidak terkena dampak dari diberlakukannya Efisiensi anggaran.
Jadi tidak ada alasan Pemerintah Propinsi Jakarta mengurangi pemberian intensif untuk guru-guru PAUD.
*aw/ pjmi/ wi/ nf/ 100325
