Kawasan Jalur Gaza, Palestina, menjadi saksi bisu dari tragedi berdarah terhadap umat manusia, sekaligus menjadi permasalahan global paling akut di abad ke 21 ini. Tragedi paling memilukan dalam sejarah umat manusia itu dilakukan oleh rezim zionis Israel terhadap bangsa dan Negara Palestina, _State of Palestine_ , dalam bentuk genosida, penjajahan, terorisme negara, kolonialisme modern, blokade total, pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat, pembersihan etnis ( _ethnic cleansing_ ) dan kejahatan perang luar biasa ( _extra ordinary war crime_ ), serta pelanggaran berat terhadap norma dasar dan hukum internasional. Rezim zionis Israel telah menginjak-injak kedaulatan dan kemerdekaan bangsa dan Negara Palestina, bahkan membunuh jutaan penduduk Palestina secara biadab. Pemerintah Israel pun melakukanberbagai tindakan di luar batas-batas kemanusiaan terhadap bangsa Palestina ( _crimes against humanity_ ). Tujuannya ialah untuk mengusir rakyat Palestina keluar dari wilayah Tepi Barat dan Jalur Gaza, lalu menjadi pengungsi dan diaspora di berbagai negara.
Berdasarkan data yang dilansir oleh Otoritas Kesehatan di Jalur Gaza, Palestina, jumlah korban jiwa terus bertambah sejak dimulainya agresi militer rezim zionis Israel ke Jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023. Tercatat hingga Kamis, 9 Oktober 2025, terdapat 67.183 warga Palestina yang meninggal dunia ( _syahid_ ) akibat agresi militer rezim zionis Israel. Sedangkan 169.841 warga Palestina lainnya terluka akibat agresi militer rezim zionis Israel. Mayoritas korban yang meninggal dunia dan luka-luka itu adalah perempuan dan anak-anak. Tindakan genosida ini tidak hanya menyasar warga sipil, tetapi juga tenaga medis, jurnalis dan petugas penyelamat. Rata-rata dua tenaga medis gugur setiap hari, sementara setiap tiga hari sekali, seorang jurnalis terbunuh. Bahkan satu orang petugas pertahanan sipil dilaporkan tewas (wafat) setiap lima hari sekali akibat serangan yang terus berlangsung. Militer Israel pun melakukan sedikitnya satu serangan ke fasilitas dan sistem kesehatan Gaza setiap hari. Hal ini tentu memperparah kondisi kemanusiaan di wilayah Gaza yang sudah terkepung dan minim akses bantuan itu. Informasi ini dikutip dari Metro TV News: “Korban Tewas di Gaza Tembus 67 Ribu Orang, Tenaga Medis Turut Jadi Target Serangan,” di laman https://www.metrotvnews.com/play/b7WCgQzE-korban-tewas-di-gaza-tembus-67-ribu-orang-tenaga-medis-turut-jadi-target-serangan. (Metro TV News, 9/10/25).
Selain itu, menurut data UNICEF ( _United Nations Children’s Fund_ ), kampanye (agresi) militer rezim zionis Israel telah menghancurkan 436.000 rumah atau 92 persen dari total bangunan tempat tingal di Jalur Gaza. Akibatnya, sekitar 2,1 juta warga atau 95 persen dari populasi telah mengungsi, banyak yang diantaranya hidup di tenda darurat tanpa akses air bersih maupun sanitasi. Bahkan hampir 80 persen wilayah Jalur Gaza kini berada di bawah perintah evakuasi militer Israel atau zona tempur aktif. Lalu, sedikitnya 20.000 anak-anak telah terbunuh, sekitar 2 persen dari populasi anak di Jalur Gaza, akibat agresi militer rezim zionis Israel. Menurut data UNRWA ( _United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East_ ), lebih dari 518 sekolah telah hancur atau rusak, termasuk 90 persen fasilitas pendidikan dasar dan menengah. Sebanyak 745.000 pelajar dan mahasiswa pun telah kehilangan akses pendidikan selama lebih dari dua tahun akademik. Bahkan banyak sekolah milik UNRWA yang kini dijadikan tempat penampungan darurat dan menjadi sasaran serangan udara Israel. Kemudian, sejak perang dimulai, tercatat lebih dari 1.700 tenaga kesehatan telah wafat akibat serangan terhadap 654 fasilitas medis di Jalur Gaza. Dari 36 rumah sakit di Jalur Gaza, hanya tersisa 14 rumah sakit yang masih beroperasi sebagian, dengan kapasitas tempat tidur mencapai 300 persen di rumah sakit al-Ahli dan 240 persen di rumah sakit al-Shifa. Informasi ini dikutip dari Media Indonesia: “Perang Gaza Memasuki Tahun Ketiga: Lebih dari 67.000 Warga Palestina Tewas,” di laman https://mediaindonesia.com/internasional/818540/perang-gaza-memasuki-tahun-ketiga-lebih-dari-67000-warga-palestina-tewas. (Media Indonesia, 7/10/25).
*- Penjara Raksasa di Jalur Gaza, Palestina*
Dalam _magnum opus_ (karya besar ilmiah)-nya pada 30 April 2009, _Jalur Gaza: Tanah Terjanji, Intifada dan Pembersihan Etnis_ , jurnalis senior Kompas, Trias Kuncahyono, mendeskripsikan tentang kondisi geografis di Jalur Gaza dan penderitaan masyarakat Gaza, Palestina, akibat tindakan genosida dan pembersihan etnis oleh rezim zionis Israel. Ia menulis bahwa luas Jalur Gaza mencapai 365 kilometer persegi, dengan panjang 40 kilometer, batas terlebar 13 kilometer dan batas tersempit 5 kilometer. Adapun bagian barat Jalur Gaza berbatasan dengan Laut Mediterania, sebelah utara dan timur berbatasan dengan Israel, dan sebelah selatan berbatasan dengan Mesir. Dampaknya, _Claustrophobia_ atau rasa takut terhadap ruangan yang sempit-sempit dan tertutup sungguh nyata dan sekaligus psikologis bagi warga Gaza. (Kuncahyono, 2009, hlm. XXXI).
Menurut Trias Kuncahyono, jalan yang membentang sepanjang 40 kilometer dari utara ke selatan itu, membelah Jalur Gaza, telah menjadi penghubung kota-kota dan delapan kamp pengungsi. Kamp-kamp pengungsi itu terdiri dari empat kamp besar, yakni Jabaliya, Esh-Shanti, Khan Yunis dan Rafah, serta empat kamp yang lebih kecil, yakni Nusayrat, Al-Burayj, Al-Mughazi, dan Dahir el-Balah. Kamp-kamp itu tidak beupa tenda-tenda, melainkan _enclaves_ , yakni daerah-daerah kantong bangunan-bangunan blok yang terbuat dari semen. _Enclaves_ itu menjadi tempat tinggal bagi keturunan keluarga-keluarga yang terpaksa melarikan diri dari kampung halamannya ketika pecah perang tahun 1948. Adapun dua kamp besar, yakni Jabaliya dan Esh-Shanti, dibangun di utara, yakni di sebelah utara dan barat Gaza City. Para penghuninya mengandalkan tanah pertanian sebagai sumber hidupnya. Sedangkan dua kamp besar lainnya, yakni Khan Yunis dan Rafah, terletak di Selatan Gaza _City_ , penghuninya menjadi pemasok tenaga ke kamp-kamp militer. Sementara itu, empat kamp yang lebih kecil dibangun di Jalur Gaza bagian tengah. Kamp-kamp ini umumnya terletak di dekat pemukiman orang-orang Arab atau di kamp-kamp tentara yang sudah ditinggalkan. ( _Ibid_ ., hlm. XXX).
Kemudian, Trias Kuncahyono menyatakan bahwa Jalur Gaza telah menjadi tempat tinggal bagi sekitar 1,5 juta orang dan 1 juta diantaranya adalah pengungsi. Bahkan perbatasan wilayah Jalur Gaza sering disebut sebagai “penjara terbesar di dunia” yang dikelilingi oleh tembok pembatas, pos-pos pemeriksaan, dan zona penyangga. Zona penyangga itu dibangun oleh rezim zionis Israel untuk mencegah orang-orang Palestina, terutama mereka yang dikategorikan sebagai para pelaku bom bunuh diri, untuk masuk ke wilayah Israel. ( _Ibid_ ., hlm. XXX-XXXI).
Apalagi memasuki abad ke-21, banyak penduduk Jalur Gaza yang hidup dalam kemelaratan, kekurangan air bersih, dan 90 persen air minum di Jalur Gaza terkontaminasi nitrat. Kebutuhan listrik penduduk di Jalur Gaza juga tidak tercukupi. Hal ini terjadi karena sebagian besar kebutuhan listrik mereka tergantung pada Israel. Kualitas hidup penduduk di Jalur Gaza semakin bertambah buruk karena 70 persen warga Gaza bergantung pada bantuan pangan dan pendapatan rata-rata mereka kurang dari 130 dollar AS per bulan. Itu sebabnya, sangat umum terjadi, mereka hanya mampu makan sekali sehari. ( _Ibid_ ., hlm. XXXI).
Dengan demikian, kondisi kehidupan masyarakat di Jalur Gaza, Palestina, seperti tertulis di atas, benar-benar membuktikan kebiadaban rezim zionis Israel terhadap bangsa dan negara Palestina. Rezim zionis Israel telah menjadikan Jalur Gaza, Palestina, bagaikan sebuah penjara raksasa terbesar di dunia, dengan melakukan blokade total terhadap Jalur Gaza dari darat, laut dan udara secara militer. Kondisi ini juga membuktikan bahwa Israel adalah negara teror yang menjajah, menindas dan mengeksploitasi bangsa Palestina secara kejam dan di luar batas-batas kemanusiaan, bahkan melanggar hukum perang atau hukum humaniter internasional. Itu sebabnya, bangsa dan Pemerintah Republik Indonesia (RI) tidak pernah mengakui eksistensi Negara Israel ( _State of Israel_ ) sejak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 hingga detik ini. Hal ini sesuai dengan kebijakan politik luar negeri pemerintah RI yang berprinsip bebas aktif dan menentang segala bentuk penjajahan di atas dunia.
*- Antara Palestina, Geoekonomi Timur Tengah dan Geopolitik Amerika Serikat*
Dalam buku _Timur Tengah dalam Sorotan, Dinamika Timur Tengah dalam Perspektif Indonesia_ , Yon Machmudi menulis bahwa para pelaku bisnis di Timur Tengah, yang sebagian besar berasal dari keluarga elit penguasa, _the rulling elites_ , lebih suka melakukan kegiatan ekonomi dengan negara-negara industri di Eropa dan AS daripada mengembangkan kerja sama ekonomi regional. Kenyataannya, Timur Tengah memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap berbagai teknologi dari Barat. (Machmudi, 2021, hlm. 76). Pemerintah AS bersedia menjamin keberlangsungan kekuasaan para rezim Arab dari musuh-musuh politiknya, sementara para rezim di Arab berusaha menjamin kepentingan minyak di Timur Tengah. Hubungan AS dengan para pemimpin negara-negara Timur Tengah semakin melunakkan sikap mereka terhadap Israel sehingga selalu akomodatif dan koperatif dengan berbagai kepentingan politik dan bisnis AS di dunia Arab. ( _Ibid_ ., hlm. 77). Menurutnya, kedekatan negara-negara Arab dengan AS mengakibatkan semakin melemahnya sikap mereka terhadap Israel sehingga semakin terabaikan nasib Palestina. ( _Ibid_ ., hlm. 84).
Dengan demikian, terdapat barter kepentingan politik dan ekonomi antara sebagian rezim penguasa negara-negara Arab, khususnya antara negara-negara kaya minyak dan gas alam seperti Kerajaan Arab Saudi, Persatuan Emirat Arab, Negara Kuwait, Negara Qatar, Kesultanan Oman, dan Kerajaan Bahrain, dengan rezim penguasa di Amerika Serikat. Di satu sisi, rezim penguasa negara-negara Arab kaya minyak dan gas alam itu membuka investasi sebesar-besarnya dari AS untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi dan investasi terhadap sumber daya alam mereka. Bahkan hasil-hasil kekayaan alam mereka sebagian besar diekspor ke AS untuk memenuhi kebutuhan industri dan perekonomian negara adikuasa itu. Di sisi lain, rezim penguasa di AS juga bersedia untuk menjadi pelindung utama bagi kekuasaan politik dan keamanan wilayah rezim penguasa negara-negara Arab kaya minyak dan gas alam itu. Dalam konteks ini, stabilitas politik, sosial dan ekonomi di negara-negara Arab itu menjadi kata kuncinya. Selama kondisi ini terjamin, maka kepentingan bisnis dan politik AS di kawasan Arabia akan dapat terpelihara, termasuk eksistensi rezim zionis Israel yang menjadi sekutu utama AS di kawasan Timur Tengah.
Selanjutnya, dalam artikel ilmiah berjudul “Ekonomi Negara OIC ( _Organization of Islamic Cooperation_ ): Sebuah Tinjauan Ekonomi Makro,” Prof. Dr. Nurul Huda, M.Si., menulis bahwa kawasan Timur Tengah terbagi atas dua kelompok, yakni kelompok yang kaya akan minyak dengan kelompok yang sedikit dan tidak ada minyak. Negara-negara yang kaya akan minyak pada umumnya berasal dari negara-negara Teluk seperti Kerajaan Saudi Arabia, Negara Kuwait, Republik Islam Iran, Negara Qatar dan Persatuan Emirat Arab. Kelompok negara kaya akan minyak memanfaatkan sekali dan sangat bergantung pada keuntungan yang diperolehnya dari minyak yang dimilikinya. Negara-negara tersebut kemudian tergabung dalam organisasi Kerja Sama Negara-Negara Teluk atau _Gulf Countries Cooperation_ (GCC). Mereka memanfaatkan minyak sebagai kepentingan serta kesejahteraan warga, sekaligus dalam upaya mempertahankan sistem politik monarki absolut yang menguntungkan garis keluarga penguasanya. Artikel ilmiah ini terdapat dalam buku _Timur Tengah Pasca-Arab Spring: Pergulatan Kultural, Ekonomi, Politik, dan Terorisme di Kawasan Paling Bergejolak di Dunia_ ”. (Huda, dalam: Syukur, 2021, hlm.81).
Adapun negara-negara yang memiliki sedikit minyak, terutama negara-negara Timur Tengah yang berada di wilayah Afrika, memiliki keterbatasan kemampuan dibandingkan dengan negara-negara kaya minyak. Umumnya, mereka memiliki persoalan kependudukan yang berkaitan dengan tingginya kemiskinan, pengangguran dan perekonomiannya rentan jika ada gejolak di tingkat regional maupun internasional. Bagi kelompok negara yang sedikit minyak atau hampir tidak memiliki minyak, mereka mengandalkan pemasukan diri sektor non-minyak seperti wisata, pertanian, pelabuhan dan industrialisasi seperti Republik Arab Mesir, Kerajaan Hasyimiah Yordania dan Republik Tunisia. Mereka ini secara politik juga “dekat” dengan Amerika Serikat, namun hal itu dilakukan dengan tujuan untuk meaih kepentingan nasional. ( _Ibid_ ., hlm. 80-81).
Fakta tentang kondisi geoekonomi Timur Tengah di atas semakin memperkuat bukti bahwa pemerintah Amerika Serikat tidak hanya mendekati negara-negara kaya minyak bumi di kawasan Timur Tengah, tetapi juga mendekati negara-negara yang sedikit atau hampir tidak memiliki minyak bumi di kawasan Timur Tengah. Misalnya, Yordania dan Mesir tidak termasuk negara penghasil minyak bumi, namun keduanya justru membuka dan memiliki hubungan diplomatik dengan rezim zionis Israel. Dalam konteks ini, pengaruh kebijakan ekonomi dan politik luar negeri pemerintah Amerika Serikat sangat besar terhadap Mesir dan Yordania dalam bidang kerja sama ekonomi dan militer. Adapun negara-negara kaya minyak bumi di Timur Tengah membentuk GCC untuk mencapai beberapa tujuan bersama di biang ekonomi dan politik, antara lain, guna mempertahankan rezim dan sistem politik monarki absolut di kawasan Timur Tengah. Sistem ini dipertahankan untuk menguntungkan garis keluarga penguasa rezim di Timur Tengah dengan cara mengoptimalkan kekayaan hasil minyak bumi untuk kepentingan negara dan kesejahteraan rakyatnya.
Dalam konteks geopolitik global, setiap rezim pemerintahan di Amerika Serikat berkentingan untuk menjaga status quo kekuasaan rezim monarki absolut di negara-negara GCC. Pemerintah Amerika Serikat pun turut mempekuat sistem ini dengan membantu mengeksplorasi, mengeksploitasi dan berinventasi besar-besaran dalam industri pertambangan minyak bumi di Kawasan Timur Tengah, sekaligus menjadi importir minyak bumi dari kawasan Timur Tengah. Namun tidak ada makan siang yang gratis dalam politik, _there is no free lunch in politic_ , maka rezim pemerintah Amerika Serikat akan memanfaatkan setiap perjanjian politik dan kerja sama ekonomi dengan negara-negara di kawasan Timur Tengah untuk melindungi keamanan dan kenyamanan sekutu utamanya di Timur Tengah, yakni Negara Israel. Minimal, negara-negara tetangga Israel seperti Mesir dan Yordania tidak menyerang teritorial Israel dengan kekuatan persenjataan militer.
Meskipun konflik bersenjata antara Israel versus negara-negara tetangga seperti Lebanon, Republik Arab Suriah dan Negara Palestina terus terjadi hingga kini, tidak ada satu pun negara anggota GCC yang menyerang Israel secara militer. Pengecualian harus diberikan kepada Republik Islam Iran, negara kaya minyak bumi di kawasan Timur Tengah yang hingga kini terus mengalami melawan rezim zionis Israel dengan segenap kekuatan militer, alat utama sistem persenjataan (alutsista), serta kekuatan politik dan ekonomi. Bahkan Iran tidak memiliki hubungan diplomatik dengan pemerintah Amerika Serikat hingga detik ini. Dengan demikian, tidak semua negara penghasil minyak bumi di kawasan Timur Tengah merupakan sekutu rezim pemerintah Amerika Serikat. Republik Islam Iran menjadi contoh nyata dalam fakta riil ini. Sebaliknya, tidak semua negara yang sedikit menghasilkan minyak bumi menjadi sekutu rezim Amerika Serikat. Republik Lebanon menjadi contoh nyata dalam fakta riil ini.
*- Amanat Konstitusi: Kebijakan Politik Luar Negeri RI Terhadap Israel*
Selanjutnya, dalam merespon tindakan biadab, penindasan, teror, kesewenang-wenangan dan kekejaman luar biasa rezim zionis Israel terhadap bangsa dan Negara Palestina, sikap bangsa Indonesia dan Pemerintah RI sangat jelas dan tegas, yakni tidak pernah membuka dan menjalin hubungan diplomatik dengan rezim zionis Israel. Pemerintah RI juga tidak pernah mengakui eksistensi Negara Israel ( _State of Israel_ ) yang kini dipimpin oleh Presiden Isaac Herzog dan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Kebijakan politik luar negeri Indonesia ini merupakan konsekuensi logis dari amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara RI Tahun 1945, pada alinea 1. Amanat itu berbunyi: “ _Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan_ .”
Terlebih lagi, Pemerintah RI dan Bangsa Indonesia memiliki tugas mulia, amanat suci dan tanggung jawab moral untuk terlibat aktif dalam ikhtiar memelihara ketetiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, sesuai dengan prinsip kebijakan politik luar negeri bebas aktif yang dianut oleh pemerintah. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara RI Tahun 1945, pada alinea keempat, yang berbunyi: “ _…..dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial…._ ”.
Adapun bentuk ikhtiar nyata Pemerintah RI dan Bangsa Indonesia untuk terlibat aktif dalam memelihara ketertiban dunia ialah diplomasi internasional secara konsisten dan konsekuen dalam mendukung kemerdekaan bangsa Palestina dan kedaulatan _State of Palestine_ di pentas global. Misalnya dalam forum-forum internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)/ _United Nations_ (UN), Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), Konferensi Asia Afrika (KAA), Gerakan Nonblok ( _Non Alignment Movement_ ), Group of 20 (G20), Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara ( _Association of Southeast Asian Nations_ / ASEAN) dan BRICS (Brazil, Russia, India, China, South Africa), serta _The Developing-_ 8 (D-8) _Organization for Economic Cooperations_ .
Dalam buku _Gaza, Surat Cinta yang Ditulis dengan Luka, Muhammad Husein Gaza_ menulis bahwa ketika menghadapi bentuk kolonialisme paling brutal di Gaza, diplomasi Indonesia tampak terjebak dalam paradoks yang melemahkan, antara keinginan untuk menjaga ‘hubungan baik’ dengan semua pihak dan komitmen konstitusional untuk melawan kolonialisme dalam segala bentuknya. (Gaza, 2025, hlm. 46). Menurutnya, krisis Gaza bisa menjadi momentum bagi Indonesia untuk membuktikan bahwa principles dan pragmatism dalam diplomasi internasional bisa berjalan seiring. Keberanian moral dalam diplomasi bukanlah kemewahan, melainkan kebutuhan mendesak pada masa nilai-nilai kemanusiaan semakin tergerus oleh kepentingan politik praktis. ( _Ibid_ ., hlm. 50).
Indonesia, lanjutnya, adalah salah satu dari sedikit negara di mana sikap pemerintah dan aspirasi rakyat sejalan dalam isu Palestina. ( _Ibid_ ., hlm. 49). Maka kesatuan sikap antara pemerintah dan rakyat dalam isu Palestina adalah modal politik yang luar biasa. ( _Ibid_ ., hlm. 49-50). Dalam tradisi diplomatik Indonesia yang dibangun oleh Presiden Soekarno dan diteruskan oleh para pemimpin berikutnya, persahabatan antar bangsa harus didasarkan pada kesetaraan dan keadilan. Jadi memanggil duta besar negara-negara pendukung Israel bukan tindakan permusuhan, melainkan implementasi dari prinsip persahabatan yang berani menyuarakan kebenaran. ( _Ibid_ ., hlm. 49).
Dengan kata lain, Muhammad Husein Gaza berpendapat bahwa Pemerintah RI harus selangkah lebih maju dalam perjuangan diplomatik mendukung kemerdekaan bangsa Palestina dan kedaulatan Negara Palestina. Pemerintah RI jangan hanya sekedar melakukan langkah-langkah dan kebijakan politik luar negeri konvensional terhadap Israel. Misalnya, Pemerintah RI tidak membuka hubungan diplomatik dengan Israel serta memberikan bantuan sosial dan kemanusiaan terhadap masyarakat Palestina. Tetapi, Pemerintah RI harus berani bertindak mengingatkan negara-negara sekutu Israel dengan tekanan diplomatik, khususnya negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia. Inilah yang disebut oleh Muhammad Husein Gaza sebagai kebijakan persahabatan dan diplomatik bangsa Indonesia yang berdasarkan kesetaraan dan keadilan. Permintaan ini sejalan dengan desakan sebagian publik di Indonesia yang meminta pemerintah RI untuk berani ambil resiko dengan memboikot total produk-produk impor dari Israel dan negara-negara sekutu Israel.
*- Faktor Demografi dan Diplomasi Kemanusiaan Indonesia*
Selain itu, Pemerintah RI dan masyarakat Indonesia terus berupaya maksimal dan bahu-membahu dalam ikhtiar memperjuangkan kemerdekaan bangsa Palestina seutuhnya. Tujuannya ialah mewujudkan kedaulatan Negara Palestina 100 persen, yakni bebas dari penjajahan rezim zionis Israel, baik secara _de facto_ maupun _de jure_ . Kolaborasi efektif dan kerja sama strategis itu melibatkan berbagai organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan Islam, instansi dan lembaga resmi pemerintah, serta ormas lintas agama dan organisasi berbasis kemanusiaan. Kondisi ini wajar karena fakta demografis menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia. Bahkan Indonesia menjadi salah satu negara dengan penduduk paling beraneka ragam di dunia, ditinjau dari aspek populasi berdasarkan suku bangsa, agama, ras dan adat istiadatnya.
Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, tercatat bahwa Per Semester I Tahun 2024, jumlah penduduk di Indonesia mencapai 282..447.584 jiwa. Dari jumlah itu, sebanyak 245.973.915 jiwa beragama Islam. Angkanya mencapai 87,08 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Informasi ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri RI, Dr. Teguh Setyabudi, M.Pd., dalam “ *Rilis Data Kependudukan Bersih* ” di kanal YouTube-nya pada Rabu, 7 Agustus 2024. “Indonesia selama ini memang dikenal sebagai negara Muslim yang terbesar,” ucapnya. (Katadata, 8/8/24).
Sementara itu, Penduduk Indonesia yang beragama Kristen mencapai 20.911.697 jiwa atau 7,40 persen dari jumlah penduduk. Lalu penganut agama Katolik mencapai 8.667.619 jiwa atau 3,07 persen dari jumlah penduduk. Kemudian, jumlah pemeluk agama Hindu mencapai 4.744.543 jiwa atau 1,68 persen dari jumlah penduduk. Adapun jumlah penganut agama Budha mencapai 2.004.352 jiwa atau 0,71 persen dari jumlah penduduk. Sedangkan jumlah penganut agama Khonghucu mencapai 76.636 jiwa atau 0,03 persen dari jumlah penduduk. Ada pula penganut Kepercayaan dengan jumlah 98.822 jiwa atau 0,03 persen dari jumlah penduduk. ( _Ibid_ ). Kondisi ini membuktikan bahwa Indonesia merupakan negara yang sangat beraneka ragam agama dan aliran kepercayaan penduduknya. Apalagi negara dengan falsafah dan landasan filosofis Pancasila ini memiliki semboyan _Bhinneka Tunggal Ika_ yang berarti “Meskipun Berbeda-beda, Namun Tetap Satu Jua”.
Dengan demikian, keterlibatan aktif berbagai pihak di Indonesia, baik pemerintah maupun masyarakat sipil, dalam ikhtiar maksimal dan upaya tak kenal lelah membantu perjuangan kemerdekaan bangsa Palestina, merupakan hal yang sangat logis dan rasional. Berbagai pihak tersebut, antara lain, ialah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Dewan Masjid Indonesia (DMI), Al-Aqsha _Working Group_ (AWG), _Indonesia Global Peace Convoy_ (IGPC), Nusantara Palestina _Center_ (NPC), _International Networking for Humanitarian_ (INH) dan _Medical Emergency Rescue Committee_ (MER-C), Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI, Kementerian Pertahanan (Kemenhan) RI dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI serta Kementerian Agama (Kemenag) RI.
Lebih lanjut, Muhammad Husein Gaza juga menulis dalam bukunya bahwa Palestina adalah titik temu berbagai kepentingan seperti kolonialisme modern, kapitalisme global, fundamentalisme religius, dan perjuangan kemerdekaan. Ia adalah seorang jurnalis asal Indonesia, sekaligus seorang aktivis pro Palestina yang pernah 13 tahun tinggal di Gaza. Menurutnya, Palestina bukan sekedar konflik teritorial di sudut Timur Tengah, melainkan arena permainan dinamika kekuasaan global. Untuk memahami siginifikasi Palestina bagi masa depan Indonesia, maka kita (masyarakat Indonesia) perlu melihat posisi uniknya dalam geopolitik global. Jadi memahami Palestina adalah memahami anatomi kekuasaan global kontemporer. (Gaza, _Op.Cit_ ., hlm. 36).
Definisi dan pemahaman tentang permasalahan Palestina di atas mendeskripsikan betapa kompleks dan rumitnya problematika Palestina ditinjau dari sudut pandang geopolitik global dan kepentingan nasional bangsa Indonesia. Terkait dengan kepentingan kapitalisme global, hal ini terlihat eksplisit dalam bentuk perlindungan total dan menyeluruh negara-negara _Group of Seven_ (G7), yang tergolong negara industri maju, terhadap rezim zionis Israel. Bahkan negara pendiri sekaligus anggota tetap Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Amerika Serikat (AS), selalu menggunakan hak veto miliknya untuk melindungi setiap jengkal kepentingan rezim zionis Israel dalam penjajahan, invasi, teror, genosida dan penindasan terhadap bangsa Palestina. Negara adidaya yang mengklaim dirinya sebagai Polisi Dunia itu juga dikenal oleh dunia internasional sebagai pencetus dan pelindung kepentingan kapitalisme global.
Kemudian, terdapat beberapa posisi fundamental pemerintah RI dan bangsa Indonesia terhadap permasalahan Palestina. Pertama, pandangan umum bangsa Indonesia bahwa perjuangan kemerdekaan bangsa Palestina adalah perlawanan abadi terhadap kolonialisme modern dan kapitalisme global. Hal ini sesuai dengan jati diri dan spirit moral bangsa Indonesia, sebagaimana amanat Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945, pada alinea pertama. Kedua, peran aktif dan strategis bangsa Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia. Tepatnya sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dengan sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, serta predikat Indonesia sebagai anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Konsekuensi logis dari predikat ini ialah bangsa Indonesia dan Pemerintah RI memiliki posisi fundamental religius yang kokoh dan mendasar untuk menentang semua tindakan biadab dan di luar batas kemanusiaan rezim zionis Israel terhadap bangsa dan negara Palestina.
*- Bantuan Kemanusiaan Indonesia untuk Bangsa Palestina*
Selanjutnya, kolaborasi efektif dan kerja sama strategis lintas sektoral dapat terwujud dengan sangat baik dalam diplomasi kemanusiaan Indonesia untuk membantu masyarakat Palestina yang sedang mengalami genosida, teror, penjajahan dan penindasan di luar batas kemanusiaan oleh rezim zionis Israel. Tepatnya, kolaborasi dan kerja sama antara pemerintah RI dengan berbagai organisasi kemasyarakatan (ormas) sosial, ormas keagamaan, Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS), BAZNAS, TNI, Organisasi Nonpemerintah (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan organisasi Pembela Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam konteks ini, pemerintah RI menjalankan peran dan fungsinya dalam Diplomasi Antar Pemerintah atau _Government to Government_ (G to G) _Diplomacy_ . Sedangkan masyarakat sipil ( _civil society_ ) menjalankan peran dan fungsinya dalam Diplomasi Antar Masyarakat atau _People to People_ (P _to_ P) _Diplomacy_ .
*1. Pesawat C-130J Super Hercules Skuadron Udara 31 TNI AU A-1339 dan A-1344.*
Kerja sama strategis dan kolaborasi efektif antara Pemerintah RI dan masyarakat Indonesia dalam diplomasi kemanusiaan membantu Palestina dapat terwujud melalui misi _airdrop_ (penyaluran melalui udara) bantuan kemanusiaan untuk rakyat Palestina di Jalur Gaza. Misi ini dilaksanakan oleh *Satuan Tugas (Satgas) Garuda Merah Putih II* pada Ahad, 17 Agustus 2025. Tepatnya, dengan menggunakan dua buah pesawat *C-130J Super Hercules Skadron Udara 31 Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Udara (AU), A-1339 dan A-1344* . Misi ini merupakan bagian dari _Solidarity Path Operation_ -2 (SPO-2) yang dipimpin oleh _Royal Jordanian Air Force_ dan diikuti 12 negara, termasuk Indonesia. Kedua pesawat itu berhasil melaksanakan airdrop dari dari _King_ Abdullah II _Air Base_ , Amman, Yordania. Informasi ini dikutip dari artikel berita: “Satgas Garuda Merah Putih-II Sukses Laksanakan Misi _Airdrop_ 17,8 Ton Bantuan Kemanusiaan Gaza,” dari TNI AU di laman https://tni-au.mil.id/berita/detail/satgas-garuda-merah-putih-ii-sukses-laksanakan-misi-airdrop-17-8-ton-bantuan-kemanusiaan-di-gaza. (TNI AU, Selasa, 19/08/25).
Tercatat sebanyak total 17,8 ton bantuan logistik telah dijatuhkan dari udara. Operasi ini berlangsung aman dan lancar dengan membawa berbagai kebutuhan pokok seperti makanan siap saji, perlengkapan kesehatan, selimut serta bantuan khusus bagi anak-anak. Misi _airdrop_ ini juga bertepatan dengan momentum Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 RI. Tindakan nyata ini sekaligus menjadi simbol solidaritas bangsa Indonesia yang selalu berdiri teguh bersama masyarakat dunia dalam menjawab panggilan kemanusiaan. Terkait hal ini, Komandan Satuan Tugas (Dansatgas) Garuda Merah Putih II, Kolonel Pnb. (Penerbang) Puguh Yulianto, menegaskan bahwa misi ini bukan sekedar pengiriman bantuan, melainkan pernyataan solidaritas dan kepedulian bangsa Indonesia yang memiliki makna mendalam, terlebih dilakukan pada momentum Hari Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia. Menurutnya, keberhasilan misi penyaluran bantuan kemanusiaan melalui udara di Jalur Gaza ini menegaskan profesionalisme dan kesiapan TNI AU dalam melaksanakan misi lintas batas, sekaligus menunjukkan wajah Indonesia sebagai bangsa yang senantiasa mengedepankan solidaritas, kepedulian, dan kehormatan. ( _Ibid_ ).
Sementara itu, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI memastikan bahwa bantuan kemanusiaan tahap awal seberat 80 ton untuk Palestina telah berhasil diterjunkan langsung ke wilayah Gaza melalui mekanisme airdrop pada Ahad, 17 Agustus 2025. Bantuan itu disalurkan bertepatan dengan momentum Hari Kemerdekaan ke-80 RI. Bantuan seberat 80 ton yang disiapkan oleh BAZNAS RI itu merupakan bagian dari total 800 ton logistik yang dikirim dari masyarakat Indonesia untuk meringankan penderitaan masyarakat Gaza yang sedang dilanda krisis kemanusiaan. Ketua BAZNAS RI, Prof. Dr. KH. Noor Achmad, M.A., menyatakan bahwa paket bantuan itu dipersiapkan dengan sistem pengamanan khusus, termasuk parasut, agar tiba dengan selamat di lokasi penerima. “Bantuan berupa bahan makanan seberat 80 ton ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat Gaza yang tengah menghadapai krisis kemanusiaan,” ucapnya. Informasi ini dikutip dari artikel berita: “BAZNAS: Bantuan 80 Ton untuk Gaza Diterjunkan Lewat Airdrop,” dari Republika di laman https://khazanah.republika.co.id/berita/t16utl483/baznas-bantuan-80-ton-untuk-gaza-diterjunkan-lewat-airdrop. (Republika, Ahad, 17/08/25).
Menurut Ketua BAZNAS RI, Prof. Dr. KH. Noor Achmad, M.A., bantuan logistik berupa bahan makanan itu diharapkan dapat meringankan beban masyarakat Gaza. “Alhamdulillah, pada 17 Agustus 2025 waktu setempat, bantuan dari masyarakat Indonesia untuk saudara-saudara kita di Palestina telah berhasil diterjunkan di Jalur Gaza melalui airdrop,” ujarnya. Pelaksanaan misi kemanusiaan ini, lanjutnya, juga menjadi simbol persaudaraan tanpa batas, terlebih Indonesia sedang merayakan kemerdekaan ke 80 tahun. “Pelaksanaan bantuan atas kerja sama BAZNAS RI dan TNI ini merupakan wujud kepedulian masyarakat Indonesia yang tengah merayakan 80 tahun kemerdekaan, sebagai simbol persaudaraan tanpa batas,” ungkapnya. ( _Ibid_ .).
*2. BAZNAS dan Perbatasan Rafah – Jalur Gaza*
Selain itu, sebanyak 35.000 paket bantuan kemanusiaan BAZNAS RI akhirnya berhasil masuk ke Jalur Gaza, Palestina, pada 13 Oktober 2025, setelah sebelumnya tertahan di Perbatasan Rafah, Mesir. Paket bantuan pangan itu berisi beras, tepung, mie instan, keji, ikan tuna, biskuit kurma, jus, _energy bar,_ kurma, kacang, serta saus dan bumbu-bumbu. Ketua BAZNAS RI, Prof. Dr. KH. Noor Achmad, M.A., menyambut baik gencatan senjata yang telah memberi ruang bagi masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza. Ia pun bersyukur karena pada momen inilah berbagai bantuan kemanusiaan, termasuk dari Indonesia, akhirnya bisa kembali menjangkau rakyat Palestina. “Alhamdulillah, akhirnya bantuan kemanusiaan masyarakat Indonesia yang diamanatkan melalui BAZNAS bisa masuk ke Gaza. Setelah sekian lama tertahan di perbatasan, paket-paket ini sudah memasuki wilayah Gaza untuk didistribusikan bagi saudara-saudara kita di sana,” ujarnya. Menurutnya, momentum gencatan senjata di Jalur Gaza, Palestina, harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk memperkuat aksi kemanusiaan. “BAZNAS akan terus berupaya semaksimal mungkin selama akses masih terbuka. Gencatan senjata ini adalah kesempatan untuk meningkatkan kepedulian, untuk terus membantu saudara-saudara kita di Palestina yang masih bertahan dalam kondisi sulit,” jelasnya. Informasi ini dikutip dari artikel BAZNAS: “35.000 Paket Bantuan Kemanusiaan BAZNAS Berhasil Masuk Gaza, Palestina,” di laman https://baznas.go.id/news-show/35.000_Paket_Bantuan_Kemanusiaan_BAZNAS_Berhasil_Masuk_Gaza,_Palestina/3407. (BAZNAS, Senin, 13/10/25).
*3. Kapal Rumah Sakit TNI AL – KRI dr. Radjiman Wedyodiningrat*
Sebelumnya pada Kamis, 18 Januari 2024, BAZNAS bekerja sama dengan TNI Angkatan Laut (AL) telah mengirimkan 60 ton bantuan kemanusiaan untuk Palestina dengan menggunakan *Kapal Rumah Sakit TNI AL yang bernama Kapal Republik Indonesia (KRI) dr. Radjiman Wedyodiningrat-992* . Prosesi pelepasan Kapal Rumah Sakit TNI ini berlangsung di Dermaga Markas Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil), Jakarta. Acara ini dipimpin langsung oleh Menteri Pertahanan (Menhan) RI, Jenderal TNI (Purn.) H. Prabowo Subianto Djojohadikusumo. Turut hadir mendampingi Menhan RI ialah Wakil Ketua BAZNAS RI, Mokhamad Mahdum, S.E., M.I.D.Ec., Ak., C.A., C.P.A., C.W.M., dan Pimpinan BAZNAS RI Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Dr. Hj. Saidah Sakwan, M.A. Informasi ini dikutip dari artikel berita BAZNAS Jawa Barat (Jabar): “Bersama TNI AL, BAZNAS Kembali Kirimkan 60 Ton Bantuan Kemanusiaan untuk Palestina,” di laman https://www.baznasjabar.org/news/bersama_tni_al,_baznas_kembali_kirimkan_60_ton_bantuan_kemanusiaan_untuk_palestina. (BAZNAS Jabar, Jumat, 19/01/24).
Dalam sambutannya, Wakil Ketua BAZNAS RI, Mokhamad Mahdum, menyatakan bahwa BAZNAS akan mengirimkan amanah yang dititipkan oleh para donatur, munfik (orang yang berinfaq) dan seluruh masyarakat Indonesia kepada BAZNAS RI melalui TNI AL. “Total bantuan yang BAZNAS kiriman sebanyak 60 ton, dari total 242 ton. Bantuan yang berasal dari masyarakat Indonesia melalui BAZNAS RI berupa makanan siap saji, selimut, pakaian, alat kesehatan, tenda lapangan dan lain sebagainya,” jelasnya. Menurutnya, BAZNAS RI sangat transparan dalam menyalurkan bantuan-bantuan ini ke Jalur Gaza, Palestina. “Selain dengan TNI, kita juga bekerja sama dengan KBRI (Kedutaan Besar RI) Kairo, bekerja sama dengan lembaga-lembaga terpercaya di Mesir yang bisa langsung berhubungan dengan masyarakat Palestina. BAZNAS, lanjutynya, juga berkomitmen akan menyalurkan bantuan untuk Palestina dalam tiga tahap, yakni pada tahap tanggap darurat, tahap pemulihan, dan tahap rekonstruksi. “Insya Allah, kita akan membangun kembali masjid, perumahan, Rumah Sakit Indonesia, sekolah dan lainnya bagi masyarakat Palestina,” ungkap Mokhamad Makhdum. ( _Ibid_ ).
Dengan kata lain, fakta-fakta di atas membuktikan adanya kolaborasi efektif dan kerja sama strategis antara Pemerintah RI dengan masyarakat sipil Indonesia dalam diplomasi kemanusian membantu pemerintah dan bangsa Palestina untuk merdeka seutuhnya. Tujuannya ialah untuk mewujudkan kemerdekaan dan kedaulatan Negara Palestina seutuhnya, 100 persen lepas dari penjajahan, kolonialisme dan imperialisme rezim zionis Israel. Tepatnya dalam kerangka Solusi Dua Negara, _Two State Solution_ , mewujudkan eksistensi Negara Palestina dan Negara Israel yang hidup berdampingan secara damai. Dalam konteks ini, pemerintah RI menjalankan peran dan fungsinya di level _First Track Diplomacy_ atau Diplomasi Jalur Pertama, sedangkan masyarakat sipil Indonesia menjalankan peran dan fungsinya di level _Second Track Diplomacy_ atau Diplomasi Jalur Kedua. Kolaborasi efektif dan kerja sama strategis antar kedua jenis diplomasi ini terwujud nyata dalam bentuk Kapal Rumah Sakit TNI KRI dr. Radjiman Wedyodiningrat-992 dan dua Pesawat C-130J Super Hercules Skadron Udara 31 TNI AU A-1339 dan A-1344. Alat utama sistem persenjataan (Alutsista) milik TNI itu membawa logistik dan bantuan kemanusiaan lainnya seberat ratusan ton untuk masyarakat Palestina di Jalur Gaza dan Tepi Barat.
*- Apresiasi dan Harapan Pejuang Palestina untuk Indonesia*
Lebih lanjut, peran vital, penting dan strategis Pemerintah RI dan bangsa Indonesia terhadap perjuangan kemerdekaan bangsa dan Negara Palestina juga mendapatkan pengakuan dan apresiasi yang tulus dari para pemimpin dan pejuang kemerdekaan Palestina. Misalnya, pernyataan dan pesan khusus dari Perdana Menteri Ketiga Otoritas Nasional Palestina periode 2006-2007, Ismail Abdul Salam Ahmad Haniyyah, untuk pemerintah RI dan masyarakat Indonesia. Pesan itu disampaikan langsung oleh Ismail Haniyeh, yang juga Kepala HAMAS, _Ḥarakat al-Muqāwamah al-ʾIslāmiyyah_ , di Jalur Gaza periode 2007-2017, kepada Pendiri dan Direktur Al-Fahmu Institute, Dr. H. Fahmi Salim, Lc., M.A., saat keduanya bertemu di Doha, Qatar, pada Oktober 2023.
Dalam buku _Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis_ , Ustadz Fahmi Salim menulis bahwa dalam pertemuannya dengan Ismail Haniyeh di Doha, Qatar, terdapat empat pesan yang beliau sampaikan kepada pemerintah dan rakyat Indonesia. Pertemuan itu berlangsung beberapa pekan setelah dimulainya Operasi Badai Al-Aqsha oleh Faksi Hamas sejak Sabtu, 7 Oktober 2023. Tepatnya, setelah Ustadz Fahmi Salim selesai menghadiri acara *Konferensi Internasional Tentang Pembaruan Pemikiran Syekh Yusuf al-Qardhawi dan Peluncuran Ensiklopedia karya Syekh Yusuf al-Qardhawi* sebanyak 105 jilid. Ketua Biro Politik HAMAS Periode 2017-2024 itu juga menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pemerintah dan rakyat Indonesia, sebagai negara besar yang memiliki pengaruh signifikan dan suara yang besar, menyuarakan dan membela hak bangsa Palestina. “ _Sebagaimana harus kita sadari bersama bahwa peperangan umat seluruhnya, bukan hanya Palestina, melawan penjajahan dan kesewenangan zionis. Dalam kesempatan ini, kami meminta beberapa hal kepada seluruh rakyat dan pemerintah RI_ ,” ujarnya. (Salim, 2024, hlm. xxix- xxx).
_Pertama_ , sikap politik yang tegas mengutuk Israel atas tindakan agresi kepada rakyat di Jalur Gaza, Palestina, juga menuntut keras penghentian serangan bombardir yang diarahkan ke bangsa Palestina, dan segera memberikan bantuan kemanusiaan darurat ke Gaza melalui pintu negara Mesir lewat gerbang Rafah. _Kedua_ , meminta Indonesia bersama negara-negara Islam Arab lainnya untuk berdiri tegas menolak ide migrasi rakyat dari Jalur Gaza dengan alasan serangan militer Israel yang membabi-buta. Demikian pula, menyampaikan tuntutan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan lembaga Hak Asasi Manusia (HAM) internasional dan nasional untuk membela hak-hak dasar Palestina. ( _Ibid_ ., hlm. xxx).
Ismail Haniyeh juga meminta kepada seluruh bangsa Indonesia yang cinta perdamaian dan berpihak pada keadilan untuk terus-menerus melakukan aksi-aksi protes jutaan massa di seluruh kota-kota di Indonesia. Hal ini penting untuk menunjukkan kepada dunia bahwa rakyat Indonesia bersama rakyat al-Quds, Gaza, Palestina dan kemerdekaannya, menentang segala bentuk agresi dan kejahatan perang entitas zionis. Gerakan kerakyatan turun ke jalan-jalan ini penting untuk mendukung moral bangsa Palestina melawan kekejaman dan menentang pembantaian-pembantaian Israel. Kami menyerukan gerakan aksi gelombang massa untuk kembali ke Palestina dan menolak hijrah keluar dari Gaza. ( _Ibid_ ., hlm. xxx-xxxi).
_Ketiga_ , pentingnya masyarakat Indonesia memberikan dukungan harta finansial dan kemanusiaan lewat lembaga kemanusiaan Indonesia. _Keempat_ , meminta kepada Indonesia utntuk menolak propaganda Israel yang membalikkan fakta perjuangan rakyat Palestina dan memberinya stigma teroris, ISIS ( _Islamic State of Iraq and Syria)_ , dan sebagainya. “ _Kami juga mengharapkan kepada ulama-ulama Indonesia untuk mengadakan forum-forum keumatan dan pernyataan dukungan kepada perjuangan rakyat Palestina, juga mengeluarkan fatwa-fatwa pentingnya mendukung jihad rakyat Palestina. Selain itu, para ulama juga diharapkan untuk memimpin aksi protes terhadap Israel dan dukungan Amerika Serikat di baliknya, sebagaimana tugas para ulama sesuai tuntunan al-Qur’an dan hadis_ ,” ucap Ismail Haniyeh. ( _Ibid_ ., hlm. xxxi).
Menurut Ismail Haniyeh, doa orang-orang saleh di Indonesia juga penting. “ _Karena doa, selain senjata militer, adalah senjata ampuh. Doa akan memberikan dampak besar dalam jalannya pertempuran haqq melawan kebatilan. Sebagaimana doa Thalut dan Dawud saat melawan pasukan Jalut, juga doa Nabi Muhammad_ _Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam_ _(SAW) saat perang Badar_ ,” ujarnya. Beliau (Nabi Muhammad) SAW, lanjutnya, berdoa sangat khusyuk, mengangka kedua tangannya hingga selendang jubah beliau jatuh ke tanah. “ _Jadi kami memohon doa yang tulus dari seluruh shalihin-shalihat, terutama di waktu-waktu malamnya, agar Allah memberikan keteguhan dan kemenangan bagi para pejuang al-Aqsha. Agar Allah menerima arwah para syuhada, mengobati duka mereka dan mengalahkan kesombongan musuh kami dan semua sekutunya_ ,” ujarnya. ( _Ibid_ ., hlm. xxxi-xxxii).
Dengan demikian, sejumlah harapan serta empat pesan strategis dari Ketua Biro Politik HAMAS, Ismail Haniyeh, kepada Pemerintah RI dan masyarakat Indonesia, melalui Ustadz Fahmi Salim, menunjukkan bahwa Indonesia memiliki arti penting dan makna vital dalam perjuangan mewujudkan kedaulatan bangsa dan Negara Palestina seutuhnya. Arti penting dan makna vital itu meliputi dukungan luas dan menyeluruh dalam bidang politik, sosial, ekonomi, agama dan kemanusiaan yang secara tulus dan ikhlas telah diberikan oleh bangsa Indonesia demi terwujudnya kemerdekaan bangsa dan Negara Palestina seutuhnya. Dukungan bangsa Indonesia sangat penting untuk memperkuat mental, moral, spiritual dan keimanan bangsa Palestina dalam menghadapi tindakan biadab rezim zionis Israel.
*Kesimpulan*
Pemerintah RI dan bangsa Indonesia terus berikhtiar maksimal, bahu-membahu, untuk membantu meringankan penderitaan masyarakat Palestina, khususnya di Jalur Gaza, dengan mengirimkan aneka bantuan kemanusiaan darurat yang sangat mendesak dan dibutuhkan untuk meyelamatkan nyawa manusia. Terkait hal ini, Pemerintah RI telah melaksanakan peran dan fungsinya dalam kerangka kebijakan politik luar negeri (polugri) yang bebas aktif dan anti penjajahan, sebagai _first track diplomacy_ atau diplomasi jalur pertama dengan pemerintah negara-negara sahabat ( _Government to Government_ / G to G) di kawasan Timur Tengah. Sementara itu, masyarakat sipil di bawah koordinasi BAZNAS RI telah menjalankan peran dan fungsinya dalam kerangka diplomasi kemanusiaan, sebagai _second track diplomacy_ atau diplomasi jalur kedua dengan masyarakat ( _People to People_ / P to P) di kawasan Timur Tengah. Penyebabnya, sejak Oktober 2023 hingga kini, masyarakat Jalur Gaza dan Tepi Barat, Palestina, terus-menerus mengalami tragedi kemanusiaan akibat tindakan genosida, teror, kolonialisme, imperialisme, pelanggaran HAM berat, kejahatan melawan kemanusiaan, pembersihan etnis, dan blokade total oleh rezim zionis Israel.
Lebih lanjut, kerja sama strategis dan kolaborasi efektif antara pemerintah RI dan masyarakat Indonesia dalam diplomasi kemanusiaan membantu Negara Palestina dan masyarakatnya terjadi di tengah situasi hegemoni politik luar negeri Amerika Serikat yang sangat besar terhadap kawasan Timur Tengah. Hegemoni politik Amerika Serikat sangat ditentukan oleh geoekonomi kawasan timur tengah yang secara umum terbagi menjadi dua, yakni negara kaya sumber daya minyak bumi dan gas alam dengan negara yang tidak memiliki sumber daya alam minyak bumi dan gas alam. Setiap rezim pemerintahan di Amerika Serikat berupaya maksimal untuk mempengaruhi kebijakan politik dan ekonomi negara-negara kunci (utama) di kawasan Timur Tengah agar pemerintahannya tidak bersikap konfrontatif terhadap rezim zionis Israel. Bahkan diupayakan secara maksimal agar rezim penguasa di kawasan Timur Tengah dapat membuka hubungan diplomatik dan ekonomi dengan Negara Israel. Hal ini dapat kita lihat dari fakta politik bahwa pemerintah Mesir, Yordania dan Turkiye sudah sejak lama membuka hubungan diplomatik dengan rezim zionis Israel. Bahkan yang terbaru, melalui perjanjian Kesepakatan Abraham (Abraham _Accord_ ) langkah untuk membuka hubungan diplomatik dengan rezim zionis Israel juga diikuti oleh Pemerintah Bahrain, Uni Emirat Arab (UEA), Kerajaan Maroko dan Republik Sudan.
Lalu sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, pendiri Gerakan Nonblok (NAM), pendiri KAA dan ASEAN, serta menjadi anggota OKI, G20 dan PBB, Indonesia memiliki kapasitas sangat besar dan sumber daya luar biasa dalam mempengaruhi pandangan umum ( _worldview_ ) masyarakat global mengenai kemerdekaan dan kedaulatan Palestina. Sikap tegas dan pendirian kokoh pemerintah RI untuk tidak membuka hubungan diplomatik dengan entitas rezim zionis Israel, sejak prolamasi kemerdekaan 17 Agustrus 1945 hingga kini, telah menjadi memori kolektif historis masyarakat internasional. Pemerintah RI dan bangsa Indonesia pun tidak pernah memberikan pengakuan terhadap entitas negara zionis Israel, baik secara _de facto_ maupun _de jure_ . Bahkan pemerintah konsisten dalam mendukung perjuangan kemerdekaan Negara Palestina di berbagai forum internasional. Pemerintah juga berupaya maksimal dalam menyuarakan kedaulatan Palestina seutuhnya di pentas diplomasi global, termasuk memberikan pengakuan secara _de facto_ dan _de jure_ terhadap Otoritas Nasional Palestina. Prinsip-prinsip kebijakan politik luar negeri pemerintah RI terhadap rezim zionis Israel juga merupakan konsekuensi logis dari amanat konstitusi, Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 pada Alinea Pertama dan Keempat.
Penulis: Muhammad Ibrahim Hamdani, S.I.P., M.Si.
Peneliti Center for Strategic Policy Studies (CSPS) – Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) Universitas Indonesia (UI).
Direktur Jaringan Strategis dan Kerja Sama Institut Inisiatif Moderasi Indonesia (InMind Institute).
*DAFTAR REFERENSI*
1. Gaza, Muhammad Husein. Juni, 2025. _Gaza, Surat Cinta yang Ditulis dengan Luka_ . Bandung: Syaamil Books dan INH ( _International Networking for Humanitarian_ ).
2. Kuncahyono, Trias. Agustus, 2009. _Jalur Gaza: Tanah Terjanji, Intifada, dan Pembersihan Etnis_ . Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
3. Machmudi, Yon. Januari, 2021. _Timur Tengah dalam Sorotan: Dinamika Timur Tengah dalam Perspektif Indonesia_. Jakarta: Bumi Aksara.
4. Salim, Fahmi. Februari, 2024. _Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis_ . Jakarta: Yayasan Alfahmu Internasional Indonesia.
5. Syukur, Yanuardi, dkk. September, 2021. _Timur Tengah Pasca-Arab Spring: Pergulatan Kultural, Ekonomi, Politik, dan Terorisme di Kawasan Paling Bergejlak di Dunia_ . Bantul: Mata Kata Inspirasi.
– *BERITA*
6. Databoks Katadata. Nabilah Muhamad. “Mayoritas Penduduk Indonesia Beragama Islam Pada Semester I 2024.” Jakarta. Rabu, 8 Agustus 2024. https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/66b45dd8e5dd0/mayoritas-penduduk-indonesia-beragama-islam-pada-semester-i-2024.
7. Aulia Rahmani Hanifa. Reporter. Metro TV News. “Korban Tewas di Gaza Tembus 67 Ribu Orang, Tenaga Medis Turut Jadi Target Serangan”. 9 Oktober 2025. https://www.metrotvnews.com/play/b7WCgQzE-korban-tewas-di-gaza-tembus-67-ribu-orang-tenaga-medis-turut-jadi-target-serangan.
8. Gana Buana. Editor. Media Indonesia. “Perang Gaza Memasuki Tahun Ketiga: Lebih dari 67.000 Warga Palestina Tewas.” Gaza. 7/10/25. https://mediaindonesia.com/internasional/818540/perang-gaza-memasuki-tahun-ketiga-lebih-dari-67000-warga-palestina-tewas.
9. Humas BAZNAS RI. BAZNAS. “35.000 Paket Bantuan Kemanusiaan BAZNAS Berhasil Masuk Gaza, Palestina.” Jakarta. Senin, 13/10/25. https://baznas.go.id/news-show/35.000_Paket_Bantuan_Kemanusiaan_BAZNAS_Berhasil_Masuk_Gaza,_Palestina/3407.
10. Muhyiddin. Reporter. Republika. “Baznas: Bantuan 80 Ton untuk Gaza Diterjunkan Lewat Airdrop.” Jakarta, Indonesia. Senin, 18/08/25. https://khazanah.republika.co.id/berita/t16utl483/baznas-bantuan-80-ton-untuk-gaza-diterjunkan-lewat-airdrop.
11. TNI AU. “Satgas Garuda Merah Putih-II Sukses Laksanakan Misi Airdrop 17,8 Ton Bantuan Kemanusiaan di Gaza.” Amman, Yordania. Selasa, 19/08/25. https://tni-au.mil.id/berita/detail/satgas-garuda-merah-putih-ii-sukses-laksanakan-misi-airdrop-17-8-ton-bantuan-kemanusiaan-di-gaza.
*muibha/ pjmi/ wi/ nf/
Views: 43
