WARTAIDAMAN.com
Melemah rupiah akhir-akhir ini semakin mengancam stabilitas nasional, sampai hari ini rupiah sudah menyentuh angka lebih dari Rp. 17.600 per Dollar. Tandanya kondisi moneter Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Anehnya otoritas masih beralasan adanya pengaruh perang Iran vs Us-Israel, situasi geopolitik tidak stabil dan performa ekonomi domestik yang tidak bergerak merata. Padahal publik mulai gundah gulana, spekulasi berbagai kemungkinan bisa terjadi, namun apakah kondisi akan terus memburuk. ini sinyal kuat bagi otoritas agar memberi tekanan serius terhadap fondasi moneter yang perlu dijaga. Karena itu publik juga berhak bertanya: Bagaimana kinerja otoritas moneter dan fiskal, selama ini belum ada solusi yang jelas terhadap penanganan kondisi anjlok harga rupiah. Apakah Presiden sebagai pemegang kendali tertinggi kebijakan negara tidak paham yang perlu dilakukan atau Gubernur Bank Indonesia sebagai otoritas moneter yang tidak punya kapasitas untuk mengurus moneter.
Melihat keadaan rupiah satu dekade kebelakang merosot terus-terusan setiap tahun, namun pola dan kebijakan pemerintah masih begitu-begitu aja. Setiap tahun pemerintah hanya mengumpulkan hasil pendapatan negara dari sumber yang sudah pasti dan melakukan alokasi belanja pada proyek-proyek yang dampak pertumbuhan ekonomi membutuhkan waktu lama. Semestinya pemerintah harus mengatur pendapatan negara yang terbatas dan mensiasati belanja negara pada sektor ekonomi yang bertumbuh cepat. Sebagaimana MBG, proyek yang bagus, tetapi alokasi belanja anggaran MBG terpusat di tata kelola makan saja, yang semestinya dipaksakan belanja anggaran MBG pada sirkulasi ekonomi desa yang ranah perputaran uang lebih pendek dan cepat. Apalagi disuport perangkat suprastruktur ekonomi desa, seperti koperasi, BUMDesa. Infrastruktur bisa bertahap dibangun, dengan cara menyesuaikan dengan pertumbuhan ekonomi desa. Jika tidak begitu, maka 70% infrastruktur untuk mendongkrak ekonomi yang sudah di bangun di desa-desa saat ini akan tidak berguna. Serius.. tidak akan ada gunanya, karena selama ini, realita pelaku ekonomi di desa hanya menjalankan instruksi pemerintah yang belum tentu mereka mengerti apalagi mereka sukai.
APBN Defisit, anggaran belanja negara selama ini ditutup dengan terus berhutang setiap tahun, kemudian negara menanggung beban bunga dan pokok hutang yang harus dibayar juga setiap tahun. Anggaran belanja bayar bunga hutang dan pokok hutang hampir setengah dari jumlah APBN. Kita bertanya, Apa akan terus-terusan berlanjut dengan cara yang sama negara ini di urus. Jadi berhak rakyat bertanya, apa dan kemana hasil sumber daya alam yang berlimpah, yang dikelola oleh negara selama ini.. Presiden jangan hanya teriak “bocor-bocor doang”. Buktikan dong, bahwa bapak sebagai Macan Asia.
Apa pula rakyat dihimbau agar jangan panik, dengan pernyataan bahwa “pemerintah sedang mencari solusi”. Apa yang bisa diharapkan dari semua omong kosong yang terus di ulang. Publik mengerti situasi yang sedang tidak baik-baik saja, namun publik masih mengandalkan pemerintah, dengan harapan segera mendapat solusi untuk mengantisipasi hancurnya rupiah.
Jangan suruh rakyat kecil tenang dengan sebuah anggapan keadaan baik-baik saja. Apalagi himbauan dengan penyataan omong kosong yang tidak ada sesuatu yang berguna. Sadar atau tidak bahwa pasar sedang mengalami krisis besar, beban dari dampaknya akan tersentuh retail, pedagang kecil yang baru bertumbuh, petani, nelayan dan bahkan rakyat secara keseluruhan.
Memang pemerintah suka gila ya dan kadang-kadang pura-pura lupa ingatan. Selalu menangani situasi, jika keadaan sudah mulai kepepet, dan menggunakan jurus mabok dalam mengantisipasi gejolak rakyat. Itu juga dijadikan solusi menangani situasi jangka pendek, dengan harapan bahwa ancaman bisa hilang sendiri begitu saja secara otomatis. Karena itu, kita manganggap pemerintah sedang tidak sehat dan tanpa solusi yang baik menangani melemah rupiah. Sebenarnya tindakan pemerintah yang asal-asalan saat ini dapat mengundang resiko lebih besar. Yang tentunya kita semua tidak berharap begitu.
Kita mencoba mencermati situasi, berdasarkan kondisi makro ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja dan moneter yang terancam krisis. Maka Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pedagang Petani Nelayan Indonesia (DPP APPNI), meminta Presiden untuk menganti Gubernur Bank Indonesia (BI) yang sudah jelas-jelas tidak punya kemampuan menjalankan tugas sebagai otoritas moneter dan mendorong Presiden agar segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan ekonomi yang ugal-ugalan.
Terutama pemerintah harus fokus mencari solusi yang dapat segera mengantisipasi terjadi krisis dan transparansi kebijakan pemerintah terhadap daya tahan nasional dalam situasi yang semakin berat tekanan ekonomi. Sehingga rakyat benar-benar tahu kondisi yang sebenarnya, Apakah rakyat perlu turun tangan juga untuk menanganinya atau cukup mengawasi saja? Namun jika rupiah tetap merosot terus dan tanpa solusi dari pemerintah maka sebagai tanggungjawab moral dan politik, menjadi layak dipertimbangkan bagi Presiden untuk mundur dari jabatannya. Karena kami melihat Jabatan presiden di Jabat oleh orang yang tidak ada gunanya sama sekali dalam menuntun negara ini menjadi negara maju.
Nilai rupiah adalah cermin kekuatan ekonomi Indonesia. Jika terus melemah, itu berarti gejolak ekonomi nasional segera terjadi, akan dampak berantai yang sangat luas: Harga barang naik, produksi industri biaya meningkat, pupuk, obat, energi, dan bahan pokok melonjak harga. Dan harga barang dagangan naik, daya beli melemah, desa-desa akan mewarisi derita dari proses pengelolaan negara yang bermasalah.
Ketika harga kebutuhan pokok naik dan rupiah melemah terus-menerus, rakyat tidak akan menyalahkan teori ekonomi global. Rakyat akan melihat siapa pemimpinnya. Maka wajar krisis kepercayaan akan berkembang menjadi krisis kepemimpinan. Jadi kami sarankan mundur adalah bentuk Tanggung Jawab dan solusi paling tepat. Sebab Presiden sudah jelas tidak berguna, rakyat menjadi tidak percaya kepada pemerintah, investor tidak percaya kepada pasar, dan dunia internasional tidak percaya pada stabilitas negara, maka tekanan ekonomi bisa saja berubah menjadi krisis multidimensi.
Krisis 1998 memberikan pelajaran penting bahwa kehancuran ekonomi bukan hanya soal angka, melainkan soal runtuhnya kepercayaan publik terhadap pengelola negara. Karena itu, persoalan rupiah tidak boleh dianggap sekadar fluktuasi biasa. Jika pemerintah dan Bank Indonesia gagal mengendalikan keadaan, maka yang dipertaruhkan bukan hanya nilai tukar, tetapi stabilitas sosial, politik, dan masa depan rakyat Indonesia sendiri.
Dalam situasi seperti sekarang, rakyat membutuhkan tindakan nyata, bukan sekadar narasi optimisme. Apabila pemerintah dan Bank Indonesia tidak mampu menghentikan keterpurukan rupiah serta gagal melindungi rakyat dari dampak krisis ekonomi, maka mundur dari jabatan dapat menjadi bentuk tanggung jawab moral yang paling terhormat.
Terima kasih.
Dewan Pimpinan Pusat
Asosiasi Pedagang Petani Nelayan Indonesia (APPNI)
JAMALUDDIN HASBI
Ketua Umum
*madjpu/ wi/ nf/ 230526
Views: 6
