Baca Juga di WARTA IDAMAN (4)
- Danrem 072/Pamungkas Ajak Mahasiswa Pesantren Perkuat Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara
- Jawaban Lengkap Menhaj soal Pengangkatan Tenaga Ahli dan Awal Pembentukan Kemenhaj
- Kemenhaj dan Kementerian Kebudayaan Jajaki Museum Haji Indonesia, Lestarikan Jejak Sejarah Bangsa
- Hadiri Istighosah Kebangsaan Hari Santri 2026, KH Zaitun Rasmin: Semangat Resolusi Jihad Harus Terus Hidup untuk Menjaga Persatuan Bangsa
- Peringatan Hari Santri Nasional 2026, Ketum PB Al Washliyah Sampaikan 4 Pesan
- Kapolda Gorontalo Beri Penghargaan kepada 26 Personel Berprestasi dalam Penindakan Tambang Ilegal
Belajar dari Porto Alegre: Partisipasi yang Nyata
Taufiqurrahman menawarkan cermin dari Brasil. Sejak 1989, Kota Porto Alegre menerapkan participatory budgeting yang menjadi rujukan Bank Dunia. Di sana, warga tidak sekadar membawa daftar permintaan; mereka diberi informasi kemampuan keuangan pemerintah, ikut membahas kebutuhan, menentukan prioritas, memilih perwakilan, dan mengawasi pelaksanaan.
Prinsip kuncinya bukan pada pemenuhan semua permintaan, melainkan keberanian pemerintah membuka “dapur” anggaran kepada publik. Yang lebih penting lagi, Porto Alegre mengakui bahwa “sama rata belum tentu adil”. Wilayah yang lebih miskin dan tertinggal selayaknya mendapat porsi anggaran lebih besar. Logika afirmatif ini sangat relevan untuk Indonesia, di mana ketimpangan antarwilayah masih menjadi tantangan utama.
Baca Juga di WARTA IDAMAN (5)
- UIA Bahas Rencana Kerja Sama dengan TDA Muda di Toko Kopi Inch
- Dari Narasi ke Agribisnis: Eks Wartawan Bangkit Lewat AGRIJurno, Kolaborasi Gotong Royong Cetak Kemandirian Ekonomi
- Gandeng Owner Kedai Edelweis, PEKA BPJS Ketenagakerjaan Sukses Cetak Wirausaha Dimsum Siap Pakai
- PKK Condongcatur Sulap Tempe Jadi Kuliner Modern, Lahirkan Inovasi Menu Bergizi untuk Cegah Stunting
- RW 02 Cipinang Muara Gelar Halal Bi Halal dan Bazar UMKM serta Launching RW Mart
- Jogja Gelar 3 Pameran Industri
Transparansi Digital dan Kontrak Politik
Reformasi Musrenbang menuntut lebih dari sekadar digitalisasi. Aplikasi e-Musrenbang jangan sampai hanya menggantikan formulir kertas sementara keputusan tetap tertutup di balik pintu birokrasi. Warga harus bisa melacak status usulannya secara real-time: diterima, ditolak, ditunda, atau diteruskan. Jika ditolak, alasan transparan wajib diberikan. Kriteria penilaian—apakah berdasarkan jumlah penerima manfaat, tingkat kemiskinan, atau urgensi—harus jelas dan terbuka.
>>> ke Halaman 3
Baca Juga di WARTA IDAMAN (6)
- Gugatan Pemadaman Listrik, Forkot Hadirkan Ahli dan Saksi di PTUN Banjarmasin
- Prihatin Karhutla Berkepanjangan, DPW KalSel & DPD Partai Ummat Banjarbaru Salurkan Voucher BBM dan Logistik untuk Relawan
- Krisis Kelistrikan Kalsel: Di Tengah Kabut Asap dan Air Macet, Janji Pemulihan PLN September 2026 Ditagih
- DPW Partai Ummat Kalsel & DPD Banjarbaru Menyampaikan Duka Cita Mendalam atas Wafatnya Mantan Gubernur H. Rudy Ariffin
- BREAKING NEWS: Mantan Gubernur Kalsel Rudy Ariffin Meninggal Dunia di Usia 73 Tahun
- “Gema Sholawat Bersama Haddad Alwi”, Perwakilan Pengurus DPD Partai Ummat Banjarbaru hadir
Views: 6
