Baca Juga di WARTA IDAMAN (2)
- Budayantara Berbagi untuk Kemanusiaan, Merawat Persaudaraan Indonesia–Palestina dari Sekolah
- Dr. Mukhtadi Menggagas Persatuan Umat Islam Dunia, Indonesia Diusulkan Jadi Pusat Ukhuwah Islamiyah Internasional
- Waqf Site Visit dan PKM Internasional BWI Dorong Inovasi Wakaf Produktif
- UNAS Gelar ICGI ke-3, Soroti Polycrisis Global dan Pentingnya Ketahanan Dunia Menuju 2030
- Alumni Madinah dan Saudi Arabia Kecam Keras Serangan terhadap Bandara Riyadh, Desak Perlindungan Jamaah Umrah dan WNI
- Pastikan Jemaah Umrah Indonesia Aman, Kemenhaj Imbau Tingkatkan Kewaspadaan di Tengah Situasi Timur Tengah
- Terima Kunjungan Dubes Yordania, Menhaj Bahas Peluang Wisata Jemaah Haji dan Umrah Indonesia
Demikian pula, gas pipa industri dari kilang di Jawa juga tetap USD 9,6/MMBTU. Kebijakan itu diputuskan setelah mendapat masukan dari industri dan serikat pekerja yang menyebut kenaikan harga gas telah menekan kinerja, dan berpotensi memicu gelombang PHK.
Bahlil menjelaskan, penyesuaian harga gas industri menjadi USD 13/MMBTU itu dilakukan dengan memotong bagian pendapatan pemerintah dari bagi hasil, dan juga biaya operasional perusahaan BUMN. Ia mengaku sudah berkoordinasi dengan para pemegang kontrak kerja sama (KKKS), PT Pertamina, dan PT Perusahaan Gas Negara (PGN). Sebelumnya, Mensesneg Prasetyo Hadi sebagai Ketua Satgas Mitigasi PHK, mengungkapkan masalah suplai gas industri berpotensi memicu PHK 55.000 pekerja.
Baca Juga di WARTA IDAMAN (3)
- Azis Khafia: Sumpah Pemoeda 28 Oktober 1928 dan Kaoem Betawi Jakarta
- Refleksi Hari Santri Nasional: Dari Ideologi ke Imagogi, Ketika Perjuangan Tergantikan oleh Pencitraan
- RETORIKA AMBIGU: ROCKY GERUNG, MBG, DAN PRAGMATISME POLITIK
- SANTRI HARUS DIBERI PELUANG UNTUK MEMBUAT RESOLUSINYA SENDIRI
- DARI PARIS KE ASIA: Dampak Global Krisis Biaya Hidup, Utang Prancis, dan Keresahan Sosial 2026
- Hubungan Dunia Politik dan KAHMI: Lengah terhadap Jasa Para Senior?
TRENDING MEDSOS
1. Nama Raffi Ahmad _trending_ di X dua hari terakhir ini. Warganet mempertanyakan alasan Mufli Budi Ananda, asisten pribadi Raffi, yang diangkat sebagai komisaris PT Krakatau Posco — perusahaan _joint venture_ Krakatau Steel dan Posco Korea. Mereka menyamakan dengan penunjukan relawan Prabowo-Gibran, Ginka Febriyanti Br Ginting, sebagai komisaris Pertamina Retail. Isu Mufli dan Ginka ini juga ramai dibicarakan di media sosial seperti Facebook dan Instagram.
2. Kata Gojek masuk daftar Google Trends hari ini. Gojek mengenakan biaya pembatalan pesanan kepada pelanggan Gocar sebesar Rp 3.000. Namun, biaya pembatalan tersebut tidak berlaku untuk layanan Gocar Instant dan Gocar Rental. Manajemen Gojek mengatakan, biaya pembatalan diberlakukan secara bertahap mulai 3 Februari 2026 di kota-kota antara lain Bali, Surabaya, Yogya, Medan, Bandung, Malang, dan Makassar.
Baca Juga di WARTA IDAMAN (4)
- Danrem 072/Pamungkas Ajak Mahasiswa Pesantren Perkuat Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara
- Jawaban Lengkap Menhaj soal Pengangkatan Tenaga Ahli dan Awal Pembentukan Kemenhaj
- Kemenhaj dan Kementerian Kebudayaan Jajaki Museum Haji Indonesia, Lestarikan Jejak Sejarah Bangsa
- Hadiri Istighosah Kebangsaan Hari Santri 2026, KH Zaitun Rasmin: Semangat Resolusi Jihad Harus Terus Hidup untuk Menjaga Persatuan Bangsa
- Peringatan Hari Santri Nasional 2026, Ketum PB Al Washliyah Sampaikan 4 Pesan
- Kapolda Gorontalo Beri Penghargaan kepada 26 Personel Berprestasi dalam Penindakan Tambang Ilegal
HIGHLIGHTS
1. Sangat disayangkan, UI sebagai lembaga yang menjunjung tinggi nilai intelektualisme sampai tunduk pada permintaan eksternal untuk membatalkan acara Konferensi Republik. Padahal acara tersebut jelas-jelas dilakukan oleh warga negara yang dilindungi oleh konstitusi untuk berkumpul dan menyatakan pendapat.
2. Di tengah tekanan terhadap kepercayaan publik dan menguatnya pertanyaan tentang kualitas tata kelola, pemerintah memilih merespons perlambatan ekonomi dengan memperbesar likuiditas perbankan hingga ratusan triliun rupiah dan memperluas ruang kredit. Langkah ini menunjukkan kesadaran bahwa pertumbuhan ekonomi membutuhkan dukungan pembiayaan yang lebih besar. Namun persoalannya, ketersediaan likuiditas bukanlah jawaban atas seluruh masalah ketika dunia usaha dan masyarakat justru semakin mencemaskan kepastian kebijakan, kualitas institusi, dan arah pengelolaan negara. Protes pekerja atas pajak pencairan JHT, kekhawatiran PHK di sektor industri, hingga polemik penempatan figur-figur yang dinilai tidak berbasis merit dalam BUMN, menunjukkan bahwa persoalan ekonomi hari ini tidak semata soal angka, tetapi juga soal rasa keadilan dan kepercayaan. Karena itu, upaya menurunkan harga gas industri untuk mencegah gelombang PHK layak diapresiasi sebagai langkah yang menyentuh sektor riil. Namun pada akhirnya, ekonomi tidak hanya membutuhkan uang yang beredar lebih banyak, melainkan juga keyakinan bahwa aturan dijalankan secara adil, keputusan diambil secara transparan, dan ruang publik tetap terbuka bagi kritik. Tanpa itu, likuiditas dapat menambah aktivitas ekonomi, tetapi belum tentu mampu memulihkan kepercayaan yang menjadi fondasi utamanya.
*****
SUMBER
BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Baca Juga di WARTA IDAMAN (8)
- Kiprah Mohammad Anthoni di Fase Sunyi: Merajut Ukhuwah dan Akar Sejarah PJMI
- Persaudaraan Jurnalis Muslim Indonesia: dari tujuh pemrakarsa hingga kepemimpinan Mohammad Anthoni, Iwan Samariansyah, dan Ismail Lutan
- Napas Perjuangan 15 Tahun PJMI: Dari Tujuh Pemrakarsa hingga Kepemimpinan Mohammad Anthoni, Iwan Samariansyah, dan Ismail Lutan
- Songsong Milad ke-15, PJMI Siapkan Agenda Kemanusiaan dan PJMI Award
- Safrizal dan Keluarga Besar Elang Tiga Hambalang Berduka, Doa Teriring untuk Ibu Eva Novensia Kristantie, S.H.
- Pengajian KB PII Bekasi Raya: Kyai Noer Alie Ulama Pejuang Penuh Inspirasi
Baca berita lainnya hanya di WARTAIDAMAN.com
*wsu/ pjmi/ wi/ nf/ 290626
Views: 16
