“Lebih dari 1,4 juta siswa di Sumatra dan Kalimantan belajar dari rumah akibat asap karhutla, sementara kebakaran dan kabut asap juga melanda Sulawesi dan Papua. Asosiasi Sekolah Sirkular Indonesia (ASSI), jaringan sekolah alumni Indonesia Green Principal Award (IGPA) di 12 provinsi, mendesak negara bertindak sejak pencegahan agar anak-anak tidak terus belajar sambil menghirup asap.“
WARTA IDAMAN
YOGYAKARTA, 14 Oktober 2026 — Para pendidik yang tergabung dalam Asosiasi Sekolah Sirkular Indonesia (ASSI), jaringan sekolah alumni program Indonesia Green Principal Award (IGPA) yang tersebar di 12 provinsi, meminta agar hak anak atas udara bersih dan pendidikan yang aman menjadi prioritas dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mencatat bahwa per 1 September 2026, sebanyak 12.874 satuan pendidikan dengan sekitar 1,43 juta peserta didik, yang tersebar di 27 kabupaten/kota pada enam provinsi, telah menerapkan konsep Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) atau belajar dari rumah akibat asap karhutla. Sebanyak 1.365 di antaranya adalah sekolah tanpa listrik yang tidak dapat menjalankan pembelajaran jarak jauh secara daring.
“Berikan kami napas agar belajar kami berkualitas,” kata Ketua ASSI sekaligus Kepala SD Daarul Hikmah, Bandung, Jawa Barat, Iwan Kurniawan.
Bagi Iwan, asap yang datang hampir setiap tahun adalah cermin bagi dunia pendidikan. “Kabut asap membuktikan bahwa pendidikan belum menyentuh hal yang paling mendalam terkait kelestarian alam yang harus dijaga dan dipelihara,” ujarnya.
Pernyataan senada diungkapkan Yoyok Ardianto, selaku anggota ASSI sekaligus Kepala SMP Negeri 2 Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Ia menyampaikan bahwa permasalahan kabut asap menyebabkan siswa di sekolahnya lebih cepat lelah, sulit berkonsentrasi, dan kehilangan semangat belajar. “Guru pun ikut merasakan batuk dan mata perih,” imbuhnya.
Di sekolah Yoyok, konsep PJJ akibat kabut asap sudah berlangsung dalam empat gelombang sejak akhir Agustus 2026. PJJ juga bukan jalan keluar yang mudah. Tidak semua siswa punya akses internet dan perangkat yang memadai, tidak semua orang tua bisa mendampingi, bahkan rumah siswa pun ikut terpapar asap.
“Lindungi anak-anak, jaga lingkungan, dan pastikan tidak ada satu pun anak Indonesia yang kehilangan hak untuk belajar karena bencana,” tegas Yoyok.
Dari Sumatra hingga Papua
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, per 7 September 2026, sebanyak 72.009 hektare lahan gambut terbakar di enam provinsi prioritas, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Luas lahan itu setara dengan sekitar 100 ribu lapangan sepak bola. Hingga 28 September 2026, petugas masih menangani 527,6 hektare titik kebakaran, bahkan 96 hektare di antaranya belum padam.
Kabut asap tahun ini tidak berhenti di Sumatra dan Kalimantan. Di Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah, kabut asap dipicu oleh asap kiriman karhutla dari wilayah lain, sementara di Sulawesi Tenggara terdeteksi 304 titik panas. Di Papua, puluhan ribu hektare hutan dan lahan terbakar, dan sekitar 20–30 kampung di Nabire tertutup asap tebal.
Asap juga melintasi batas negara. Pada 9 Oktober 2026, Malaysia menutup sejumlah sekolah di Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Selangor, Kuala Lumpur, dan Putrajaya. Di hari yang sama, Pollutant Standards Index (PSI) 24 jam di Singapura mencapai 173, tertinggi sepanjang 2026 dan masuk kategori tidak sehat.
Napas anak-anak dipertaruhkan
Dampak karhutla sudah semakin mengganggu kesehatan masyarakat. Sepanjang 18 Agustus hingga 21 September 2026, Kementerian Kesehatan mencatat 174.694 kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) di tujuh provinsi terdampak karhutla, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Jumlah itu termasuk 40.363 kasus pada balita. Padahal dua pekan sebelumnya, kasus ISPA pada balita masih tercatat sekitar 26 ribu.
Pada 9 Oktober 2026 pagi, data Kementerian Lingkungan Hidup mencatat ISPU Kota Palangka Raya mencapai 3.970 dan Kota Banjarmasin 1.026. Angka tersebut jauh melampaui ambang batas berbahaya dalam ISPU, yakni 300. Udara baru dikategorikan baik bila ISPU berada di bawah 50.
Pada puncaknya, kadar partikel halus (PM2.5 / Konsentrasi Partikulat) di Palangka Raya tercatat 2.272 mikrogram per meter kubik (Data Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika/BMKG, 6 Oktober 2026).
Menurut perhitungan lembaga riset Berkeley Earth, menghirup udara dengan PM2.5 rata-rata 22 mikrogram per meter kubik selama 1 hari kira-kira setara dengan merokok 1 batang. Jika kadar puncak di Palangka Raya bertahan sepanjang hari, paparannya kira-kira setara dengan 100 batang rokok, apalagi yang menghirupnya termasuk anak-anak TK hingga SMA.
Bagi ASSI, angka-angka di atas menyangkut masa depan bangsa. “Kita bicara Indonesia Emas 2045. Mungkinkah tercapai jika anak-anak belajar sambil menghirup asap? Padahal merekalah masa depan bangsa ini. Masa depan dibentuk hari ini. Bahkan perlu kita ingat, Indonesia bukan hanya Pulau Jawa,” tegas Iwan.
“Asap tidak mengenal peta”
Sementara itu di Kabupaten Lampung Timur, Lampung, Kepala SMP Muhammadiyah Al Ghifari, M. Romadona, ikut memadamkan kebakaran savana di Taman Nasional Way Kambas bersama Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC), lembaga swadaya masyarakat (LSM), kepolisian, dan TNI. Sekolahnya yang berada di lingkungan pondok pesantren tetap melakukan pembelajaran seperti biasa, tetapi pelajaran olahraga dan kegiatan luar ruangan sempat ditiadakan saat kebakaran memuncak.
Dari pengalaman itu, ia pun memikirkan sekolah-sekolah yang tidak seberuntung sekolahnya. “Udara bersih dan hak atas pendidikan adalah dua hal mendasar bagi anak. Ketika sekolah harus diliburkan karena pekatnya asap, hak tumbuh kembang anak-anak Indonesia sedang terenggut,” ujar Romadona.
Sekolah-sekolah ASSI yang jauh dari titik api pun merasa terpanggil. “Asap tidak mengenal peta,” kata Kepala SD Muhammadiyah Ketanggungan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Naneh Dhahneh.
Naneh menilai bahwa kebakaran hutan dan lahan berakar dari keserakahan segelintir oknum yang menebang pohon sembarangan dan membuka lahan secara liar. Sementara kerugian dan kerusakan alamnya ditanggung oleh masyarakat luas. “Kalau tidak ada kebakaran, anggaran penanganan karhutla akan jauh lebih bermanfaat bila dialokasikan untuk pendidikan,” ujarnya.
Adapun Kepala SD Muhammadiyah Birrul Walidain, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Jamaluddin Kamal, mengingatkan siapa yang paling menanggung akibatnya, yakni anak-anak. “Anak-anak seharusnya tidak terus menanggung akibat dari kerusakan lingkungan yang bukan mereka sebabkan,” ucapnya.
Keprihatinan serupa diungkapkan oleh Kepala Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Darul Arqam Putri, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Dian Hadiyati. Ia mengajak semua pihak untuk tidak menunda. “Jangan menunggu menjadi korban bencana dulu baru peduli. Kepedulian harus dimulai dari sekarang,” ungkapnya.
Kepedulian itu diwujudkan dalam aksi nyata. Contohnya, siswa SMP Labschool Jakarta di Jakarta Timur telah membuat infografis dan poster digital untuk menyuarakan kondisi teman sebaya mereka di Sumatra dan Kalimantan. Dari Kota Salatiga, Kabupaten Wonosobo, dan Kabupaten Kudus di Jawa Tengah hingga Kota Denpasar di Bali, sekolah melarang pembakaran sampah dan mengajak warga sekolah melaporkan potensi kebakaran.
Kepala SMAS Muhammadiyah 1 Denpasar, Bali, Imam Muhtarom, menyebut krisis ini menjadi pelajaran bagi siswanya bahwa bencana lingkungan berdampak langsung pada kesehatan dan pendidikan anak. “Kami mendorong mereka untuk tidak hanya merasa prihatin, tetapi juga memiliki kepedulian terhadap lingkungan di sekitar mereka,” ujarnya.
Negara diminta hadir sejak pencegahan
“Anak-anak di daerah terdampak karhutla tidak boleh dibiarkan berjuang sendirian menuntut ilmu sambil menghirup asap. Negara harus hadir untuk memastikan anak-anak belajar dengan udara bersih, dengan tindakan nyata melalui langkah pencegahan,” tegas Iwan.
Untuk jangka pendek, ia meminta pemerintah memastikan anak-anak bisa belajar tanpa gangguan asap, atau jika tidak memungkinkan, menyediakan pembelajaran daring yang berkualitas.
Sedangkan untuk jangka panjang, ASSI mendorong ekonomi sirkular dijadikan jawaban untuk mengurangi eksploitasi alam, disertai dengan pencegahan deforestasi dan penghentian pembalakan liar.
Tuntutan serupa untuk pemerintah juga datang dari sekolah anggota ASSI lainnya:
- Hadir sejak pencegahan, bukan hanya saat bencana. “Kami berharap pemerintah hadir bukan hanya saat bencana terjadi, tetapi sejak pencegahan dan pengelolaan, termasuk lewat aturan dan kebijakan yang pasti,” kata Dian.
- Menjamin hak anak atas udara bersih. “Udara bersih dan lingkungan belajar yang aman bukan sekadar pilihan, melainkan hak konstitusional anak yang wajib dilindungi negara,” kata Kepala SD Aisyiyah Unggulan Gemolong, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, Murdiyanto.
- Menindak tegas pelaku pembakaran hutan tanpa pandang bulu dan mendukung penuh infrastruktur PJJ di daerah terdampak agar ketertinggalan belajar tidak melebar. “Investasi terbaik bangsa ini bukan pada eksploitasi lahannya, melainkan pada jaminan bahwa setiap anak Indonesia bisa menghirup udara bersih dan belajar dengan aman,” kata Kepala SD Muhammadiyah Plus 1 Salatiga masa khidmat 2018–2024, Ainul Huri.
- Mendukung sekolah di daerah terdampak dengan fasilitas perlindungan kesehatan, sarana belajar jarak jauh, informasi kualitas udara yang mudah dipahami, serta pendampingan bagi siswa dan guru, seperti disampaikan oleh Yoyok dari Bulungan.
Pernyataan serupa diungkapkan oleh Kepala SD Muhammadiyah Sudagaran, Kabupaten Wonosobo, Sukaryo. Ia menegaskan bahwa pendidikan dan kesehatan anak adalah tanggung jawab bersama yang tidak dibatasi wilayah.
Sedangkan Kepala SMP Labschool Jakarta, Yati Suwartini, mengingatkan bahwa kabut asap mengganggu hak anak untuk memperoleh lingkungan yang sehat serta pendidikan yang aman dan nyaman.
Bagi sekolah-sekolah sirkular, perubahan itu dimulai dari halaman sekolah sendiri. “Tindakan kecil kita di sekolah hari ini menentukan kualitas bumi yang kita wariskan besok,” ujar Murdiyanto.
Tentang IGPA dan ASSI
Indonesia Green Principal Award (IGPA) adalah program pengembangan kepemimpinan dan penghargaan bagi kepala sekolah berbasis ekonomi sirkular yang diselenggarakan Janitra Bhumi Indonesia (JBI Education Consulting) bersama Pusat Studi Perdagangan Dunia (PSPD) Universitas Gadjah Mada (UGM). Sejak angkatan pertama di tahun 2022, IGPA telah melibatkan 122 sekolah dan 149 peserta di 12 provinsi. Seluruh alumni IGPA otomatis menjadi anggota Asosiasi Sekolah Sirkular Indonesia (ASSI), jaringan sekolah yang menerapkan prinsip sirkular dalam pengelolaan sekolah dan pembelajaran.
*****
Keterangan Gambar: “Foto peserta, pembicara, dan panitia Circular School Program Partnership (CSPP) Symposium 2025. – Acara untuk alumni Indonesia Green Principal Award (IGPA), April 2025.
CSPP ini merupakan cikal bakal dari ASSI
*****
SIARAN PERS – Asosiasi Sekolah Sirkular Indonesia (ASSI)
Kinta Herawan (ASSI/Janitra Bhumi Indonesia Education Consulting)
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
Robbi zidnii 'ilman warzuqnii fahmaa.
Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan dan berilah aku pemahaman yang baik.
Baca Juga di WARTA IDAMAN Berita Semesta
- “Berikan Kami Napas”: Sekolah Sirkular Serukan Perlindungan Hak Anak atas Udara Bersih
- Teori Ibnu Khaldun Uji Ketahanan Negara: Kunci Bukan Hanya Ekonomi dan Militer
- FPPJ Mengapresiasi Pramono Perkuat Kolaborasi BUMD-BUMN, Fokus pada Manfaat bagi Warga
- DKM ASTRA HONDA MOTOR, HADIR LANGSUNG KE LOKASI TERDAMPAK BENCANA SERAHKAN BANTUAN KEMANUSIAAN UNTUK KORBAN BENCANA GEMPA BUMI DI NUSA TENGGARA TIMUR
- Hadir di Bale by BTN, LAZNAS Dewan Dakwah Mudahkan Umat untuk Berzakat dan Dukung Dakwah Pedalaman
- Gebyar Kreasi VIII Jendela Puspita 2026 Hadirkan 162 Peserta, Perkuat Kreativitas dan Literasi di HARRIS Hotel Bekasi
Baca berita lainnya hanya di WARTAIDAMAN.com
moibha/ pjmi/ wi/ nf/ 151026: ibrahim
Views: 1
