
WARTA IDAMAN

Oleh Mochamad Ade Maulidin
Dari Perjalanan Sejarah Menuju Pertanyaan Masa Depan
Enam puluh tahun Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) bukan sekadar momentum untuk mengenang perjalanan organisasi.
Enam dekade merupakan rentang sejarah yang cukup panjang untuk mengajukan pertanyaan yang lebih fundamental yakni apa relevansi KAHMI bagi masa depan kedaulatan bangsa ketika medan politik telah berubah dari ruang-ruang institusional menuju ruang komunikasi digital yang semakin terfragmentasi?
KAHMI diresmikan pada 17 September 1966 di Surakarta, Jawa Tengah (Jateng) dalam rangkaian Kongres VIII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
Pada fase awal, KAHMI berfungsi sebagai wadah informasi, konsultasi, dan kekeluargaan alumni HMI.
Dalam perkembangannya, KAHMI kemudian menjadi organisasi kemasyarakatan yang berdiri sendiri secara organisatoris dari HMI pada 1987.
Sejarah tersebut menunjukkan bahwa KAHMI sejak awal bukan semata-mata organisasi yang mengelola hubungan alumni.
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
Robbi zidnii 'ilman warzuqnii fahmaa.
Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan dan berilah aku pemahaman yang baik.
Baca Juga di WARTA IDAMAN (1)
- Tiga Tingkatan Himmah (Keinginan) pada Diri Manusia
- Ummu Syarik: Kebaikan Tidak Harus Menunggu Banyak Dukungan
- Hikmah ke-4 Kitab Al-Hikam tentang Tawakal dan Ketenangan Jiwa
- Ketika Suara Ranting Menjadi Ancaman: Belajar dari Kematian Seekor Rusa
- Jangan Simpan Kebaikan Hanya untuk Diri Sendiri
- Tips Tetap Istiqamah: Cara Menjaga Konsistensi Hijrah Sehari-hari
Ia lahir dari kebutuhan mempertahankan kesinambungan gagasan, jaringan, dan pengabdian setelah kader HMI memasuki kehidupan profesi dan masyarakat.
Namun konteks 1966 dan 2026 sangat berbeda.
Pada 1966, pertarungan gagasan terutama berlangsung melalui organisasi, kampus, media massa, mimbar politik dan institusi negara.
Pada 2026, pertarungan gagasan berlangsung secara simultan melalui televisi, portal berita, media sosial (medsos), podcast, platform video, mesin pencari, artificial intelligence (AI), algoritma rekomendasi, dan jaringan digital.
Dengan demikian, persoalan kedaulatan bangsa juga mengalami transformasi.
Kedaulatan tidak lagi semata-mata menyangkut wilayah teritorial, sumber daya ekonomi atau kemampuan negara mempertahankan kepentingan nasional.
Kedaulatan juga menyangkut siapa yang mampu menentukan agenda publik, memproduksi pengetahuan, membingkai realitas, menguasai jaringan komunikasi dan membentuk persepsi masyarakat mengenai masa depan bangsa.
Di sinilah perspektif komunikasi politik menjadi penting.
Pergeseran Makna Kedaulatan
Dalam perspektif klasik, kedaulatan sering ditempatkan dalam hubungan antara negara, wilayah, kekuasaan dan otoritas.
Namun, masyarakat informasi mengubah cara kekuasaan bekerja.
Manuel Castells menjelaskan kemunculan network society, yaitu struktur sosial yang karakteristiknya sangat dipengaruhi oleh jaringan yang ditopang teknologi informasi.
>>> ke Halaman 2
Baca Juga di WARTA IDAMAN (2)
- Alumni Madinah dan Saudi Arabia Kecam Keras Serangan terhadap Bandara Riyadh, Desak Perlindungan Jamaah Umrah dan WNI
- Pastikan Jemaah Umrah Indonesia Aman, Kemenhaj Imbau Tingkatkan Kewaspadaan di Tengah Situasi Timur Tengah
- Terima Kunjungan Dubes Yordania, Menhaj Bahas Peluang Wisata Jemaah Haji dan Umrah Indonesia
- UEA-Indonesia Perkuat Kemitraan Peradaban untuk Perdamaian dan Masa Depan
- Bekali Calon Mahasiswa ke Maroko, Kemenag Tekankan Integritas, Adaptasi, dan Semangat Membawa Nama Indonesia
- Al Washliyah Terima Tamu Palestina: Tegaskan Solidaritas dan Dukungan
- Presiden: Tekan Beban Jemaah Haji, Tata Kelola Keuangan Haji Diaudit
Views: 7





















