Musrenbang tidak Hanya Sekadar Ritual: Menagih Hak Rakyat Miskin atas Anggaran Negara

Baca Juga di WARTA IDAMAN (4)

• Antisipasi Dampak Abu Vulkanik, Polres Jakbar Siapkan 9 Posko Kesehatan untuk Layani Masyarakat
• ANTARA Perkuat Koordinasi dengan Instansi Terkait Cari Pewarta Foto Hilang Kontak
• Danrem 072/Pamungkas Bekali Mahasiswa Baru UMBY Semangat Bela Negara
• Abu Vulkanik Anak Krakatau Menyebar, Menkes Meminta Masyarakat Batasi Aktivitas di Luar Rumah
• Danrem 072/Pamungkas Hadiri Grebeg Minggir di Ponpes Gus Muwafiq, Perkuat Sinergi dan Teladani Akhlak Rasulullah SAW
• Pasis Dikreg Sesko TNI LVI berikan Penyuluhan Karhutla di Kec. Selat, Kab. Kapuas

Belajar dari Porto Alegre: Partisipasi yang Nyata

Taufiqurrahman menawarkan cermin dari Brasil. Sejak 1989, Kota Porto Alegre menerapkan participatory budgeting yang menjadi rujukan Bank Dunia. Di sana, warga tidak sekadar membawa daftar permintaan; mereka diberi informasi kemampuan keuangan pemerintah, ikut membahas kebutuhan, menentukan prioritas, memilih perwakilan, dan mengawasi pelaksanaan.

Prinsip kuncinya bukan pada pemenuhan semua permintaan, melainkan keberanian pemerintah membuka “dapur” anggaran kepada publik. Yang lebih penting lagi, Porto Alegre mengakui bahwa “sama rata belum tentu adil”. Wilayah yang lebih miskin dan tertinggal selayaknya mendapat porsi anggaran lebih besar. Logika afirmatif ini sangat relevan untuk Indonesia, di mana ketimpangan antarwilayah masih menjadi tantangan utama.

Baca Juga di WARTA IDAMAN (5)

• UIA Bahas Rencana Kerja Sama dengan TDA Muda di Toko Kopi Inch
• Dari Narasi ke Agribisnis: Eks Wartawan Bangkit Lewat AGRIJurno, Kolaborasi Gotong Royong Cetak Kemandirian Ekonomi
• Gandeng Owner Kedai Edelweis, PEKA BPJS Ketenagakerjaan Sukses Cetak Wirausaha Dimsum Siap Pakai
• PKK Condongcatur Sulap Tempe Jadi Kuliner Modern, Lahirkan Inovasi Menu Bergizi untuk Cegah Stunting
• RW 02 Cipinang Muara Gelar Halal Bi Halal dan Bazar UMKM serta Launching RW Mart
• Jogja Gelar 3 Pameran Industri

Baca Juga di WARTA IDAMANPusat Kekuatan Ekonomi ASEAN Sejalan dengan Korea Selatan: Vivi Sandra Putri Ditunjuk sebagai Vice President World Central Headquarters Global Union of Culture & Artists (INGO GUCA). Dorong Kolaborasi Indonesia–Korea Selatan

Transparansi Digital dan Kontrak Politik

Reformasi Musrenbang menuntut lebih dari sekadar digitalisasi. Aplikasi e-Musrenbang jangan sampai hanya menggantikan formulir kertas sementara keputusan tetap tertutup di balik pintu birokrasi. Warga harus bisa melacak status usulannya secara real-time: diterima, ditolak, ditunda, atau diteruskan. Jika ditolak, alasan transparan wajib diberikan. Kriteria penilaian—apakah berdasarkan jumlah penerima manfaat, tingkat kemiskinan, atau urgensi—harus jelas dan terbuka.

>>> ke Halaman 3

Baca Juga di WARTA IDAMAN (6)

• DPW Partai Ummat Kalsel & DPD Banjarbaru Menyampaikan Duka Cita Mendalam atas Wafatnya Mantan Gubernur H. Rudy Ariffin
• BREAKING NEWS: Mantan Gubernur Kalsel Rudy Ariffin Meninggal Dunia di Usia 73 Tahun
• “Gema Sholawat Bersama Haddad Alwi”, Perwakilan Pengurus DPD Partai Ummat Banjarbaru hadir
• DEKLARASI AKBAR PERANG MELAWAN NARKOBA, KALTENG TEGASKAN KOMITMEN BERSAMA WUJUDKAN BUMI TAMBUN BUNGAI BERSINAR
• Rakerwil I DPW HARAKAH BAKOMUBIN Kalimantan Selatan Rumuskan Program Strategis Penguatan Dakwah dan Pemberdayaan Umat
• KETUA GMPD & GERDAYAK KALIMANTAN SELATAN DUKUNG PRESIDEN DAN POLRI BERANTAS KORUPSI

Baca Juga di WARTA IDAMANTantangan AI dan Tanggung Jawab Jurnalis Muslim: Catatan dari Diskusi Prof. Sami Asy-Syarif

Views: 1