Taufiqurrahman, S.H. (Deputi BPJK DPP Partai Demokrat / Anggota DPRD DKI Jakarta 2009-2019)
WARTA IDAMAN
JAKARTA – Selama satu dekade menjadi anggota DPRD DKI Jakarta (2009-2019), Taufiqurrahman, S.H.,dalam keterangan nya, Sabtu (12/9) menyaksikan sebuah paradoks yang menyakitkan di setiap musim Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
Warga datang membawa harapan sederhana: saluran air yang tidak lagi meluap, jalan kampung yang layak, atau akses puskesmas yang terjangkau. Namun, setelah rapat usai, harapan itu sering kali menguap tanpa jejak. Tidak ada kabar apakah usulan diterima atau ditolak, siapa yang mencoretnya, dan mengapa aspirasi yang sama terus-menerus diajukan tahun demi tahun tanpa pernah masuk APBD.
Baca Juga di WARTA IDAMAN (1)
- Tiga Tingkatan Himmah (Keinginan) pada Diri Manusia
- Ummu Syarik: Kebaikan Tidak Harus Menunggu Banyak Dukungan
- Hikmah ke-4 Kitab Al-Hikam tentang Tawakal dan Ketenangan Jiwa
- Ketika Suara Ranting Menjadi Ancaman: Belajar dari Kematian Seekor Rusa
- Jangan Simpan Kebaikan Hanya untuk Diri Sendiri
- Tips Tetap Istiqamah: Cara Menjaga Konsistensi Hijrah Sehari-hari
Fenomena inilah yang memunculkan istilah sinis di tengah masyarakat: Musyawarah Mengambang. Bagi rakyat miskin, anggaran bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan penentu hidup dan mati. Ketika puskesmas sulit dijangkau, transportasi mahal, atau rumah kebanjiran, ketiadaan layanan publik berarti pertarungan langsung dengan kemiskinan. “Bagi keluarga sederhana, ada atau tidaknya pelayanan pemerintah bisa sangat menentukan kehidupan,” tulis Deputi BPJK DPP Partai Demokrat ini dalam refleksi mendalamnya.
“Bagi keluarga sederhana, ada atau tidaknya pelayanan pemerintah bisa sangat menentukan kehidupan.”
Krisis Partisipasi Semu
Masalah fundamental Musrenbang saat ini, menurut Taufiqurrahman, terletak pada ilusi partisipasi. Masyarakat hanya diminta datang, berbicara, lalu pulang tanpa mengetahui nasib usulannya. Pemerintah mengklaim telah melibatkan warga, namun warga tidak benar-benar ikut menentukan. Ini adalah bentuk demokrasi prosedural yang kehilangan substansi.
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
Robbi zidnii 'ilman warzuqnii fahmaa.
Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan dan berilah aku pemahaman yang baik.
Baca Juga di WARTA IDAMAN (2)
- Alumni Madinah dan Saudi Arabia Kecam Keras Serangan terhadap Bandara Riyadh, Desak Perlindungan Jamaah Umrah dan WNI
- Pastikan Jemaah Umrah Indonesia Aman, Kemenhaj Imbau Tingkatkan Kewaspadaan di Tengah Situasi Timur Tengah
- Terima Kunjungan Dubes Yordania, Menhaj Bahas Peluang Wisata Jemaah Haji dan Umrah Indonesia
- UEA-Indonesia Perkuat Kemitraan Peradaban untuk Perdamaian dan Masa Depan
- Bekali Calon Mahasiswa ke Maroko, Kemenag Tekankan Integritas, Adaptasi, dan Semangat Membawa Nama Indonesia
- Al Washliyah Terima Tamu Palestina: Tegaskan Solidaritas dan Dukungan
- Presiden: Tekan Beban Jemaah Haji, Tata Kelola Keuangan Haji Diaudit
Rakyat miskin tidak memiliki jaringan pelobi, konsultan, atau akses langsung ke elite kebijakan seperti yang dimiliki pemilik modal. Satu-satunya saluran mereka adalah forum RT/RW dan Musrenbang. Jika saluran ini pun macet, maka suara mereka benar-benar terpinggirkan. “Musrenbang seharusnya menjadi jalan utama bagi rakyat kecil untuk mengakses APBD,” tegasnya. Tanpa mekanisme yang jelas untuk meneruskan usulan ke tingkat perencanaan pusat (APBN), Musrenbang hanyalah pesta demokrasi tahunan yang hampa.
>>> ke Halaman 2
Baca Juga di WARTA IDAMAN (3)
- Hikmah dari Neutrino: Menangkap Energi Ilahi dengan Qalbun Salim
- Masyhuril Khamis Imbau Jemaah Umrah Indonesia Tingkatkan Kewaspadaan
- Pasca-Polemik Statement Bulan Dana PMI Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung: Ramdansyah Dorong 5 Langkah Strategis Pembenahan Tata Kelola Kemanusiaan di Jakarta
- Bantah Isu Tebang Pilih, Polisi Watch Minta Insan Pers Tetap Objektif
- Ketika “Upload” Medsos Mengalahkan Substansi, dan Jurnalis Dianggap Musuh
- Analisis SWOT: Navigasi Strategi Menuju Mutu Unggul Pembelajaran PAI
Views: 5
