Taufiqurrahman, S.H. (Deputi BPJK DPP Partai Demokrat / Anggota DPRD DKI Jakarta 2009-2019)
WARTA IDAMAN
JAKARTA – Selama satu dekade menjadi anggota DPRD DKI Jakarta (2009-2019), Taufiqurrahman, S.H.,dalam keterangan nya, Sabtu (12/9) menyaksikan sebuah paradoks yang menyakitkan di setiap musim Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
Warga datang membawa harapan sederhana: saluran air yang tidak lagi meluap, jalan kampung yang layak, atau akses puskesmas yang terjangkau. Namun, setelah rapat usai, harapan itu sering kali menguap tanpa jejak. Tidak ada kabar apakah usulan diterima atau ditolak, siapa yang mencoretnya, dan mengapa aspirasi yang sama terus-menerus diajukan tahun demi tahun tanpa pernah masuk APBD.
Baca Juga di WARTA IDAMAN (1)
- 5 Tips Konsisten Hijrah dalam Kehidupan Sehari-hari agar Tetap Istiqomah
- Kajian Kitab Al-Hikam #2
- Ketum Al Washliyah: Teladani Kepemimpinan Amanah dan Keadilan Ekonomi Rasulullah
- Amal sedikit penuh kesadaran Ilahi lebih baik dari pada banyak amal dengan kesombongan diri
- Maulid Barokah Munajat kami pada MU, Yaa Allah
- Hadiah Terindah di Sepertiga Malam dan Fajar
Fenomena inilah yang memunculkan istilah sinis di tengah masyarakat: Musyawarah Mengambang. Bagi rakyat miskin, anggaran bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan penentu hidup dan mati. Ketika puskesmas sulit dijangkau, transportasi mahal, atau rumah kebanjiran, ketiadaan layanan publik berarti pertarungan langsung dengan kemiskinan. “Bagi keluarga sederhana, ada atau tidaknya pelayanan pemerintah bisa sangat menentukan kehidupan,” tulis Deputi BPJK DPP Partai Demokrat ini dalam refleksi mendalamnya.
“Bagi keluarga sederhana, ada atau tidaknya pelayanan pemerintah bisa sangat menentukan kehidupan.”
Krisis Partisipasi Semu
Masalah fundamental Musrenbang saat ini, menurut Taufiqurrahman, terletak pada ilusi partisipasi. Masyarakat hanya diminta datang, berbicara, lalu pulang tanpa mengetahui nasib usulannya. Pemerintah mengklaim telah melibatkan warga, namun warga tidak benar-benar ikut menentukan. Ini adalah bentuk demokrasi prosedural yang kehilangan substansi.
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
Robbi zidnii 'ilman warzuqnii fahmaa.
Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan dan berilah aku pemahaman yang baik.
Baca Juga di WARTA IDAMAN (2)
- 15 Negara Hadir di IICF 5th, 3.500 Penari Siap Guncang Ancol dengan Semarak Jali-Jali
- FFP Universitas Paramadina Bawa Perspektif Lintas Disiplin ke Malaysia, Bekali Calon Mutawwif Hadapi Tantangan Global
- Momentum Muktamar V Wahdah Islamiyah Hadirkan Kebahagiaan Anak-Anak Gaza di Bulan Kemerdekaan RI
- Mentan Amran di Muktamar V Wahdah Islamiyah: Indonesia Swasembada Pangan, Ekspor Beras Hingga ASEAN dan 10 Ribu Ton ke Palestina
- Kemenhaj Buka Seleksi PPIH Arab Saudi 2027, Tekankan Integritas dan Profesionalisme
- Glocalizing Entrepreneurship Education: Forum Internasional IFEE 2026 Hadirkan Sandiaga Uno dan Akademisi Global untuk Masa Depan Berkelanjutan
- Hubungan Sejarah Indonesia-Yaman Perkuat Fokus Kerja Sama Sektor Pendidikan
Rakyat miskin tidak memiliki jaringan pelobi, konsultan, atau akses langsung ke elite kebijakan seperti yang dimiliki pemilik modal. Satu-satunya saluran mereka adalah forum RT/RW dan Musrenbang. Jika saluran ini pun macet, maka suara mereka benar-benar terpinggirkan. “Musrenbang seharusnya menjadi jalan utama bagi rakyat kecil untuk mengakses APBD,” tegasnya. Tanpa mekanisme yang jelas untuk meneruskan usulan ke tingkat perencanaan pusat (APBN), Musrenbang hanyalah pesta demokrasi tahunan yang hampa.
>>> ke Halaman 2
Baca Juga di WARTA IDAMAN (3)
- Musrenbang tidak Hanya Sekadar Ritual: Menagih Hak Rakyat Miskin atas Anggaran Negara
- MENERAPKAN PANCA CINTA DALAM KURIKULUM MERDEKA
- Bulan Dana PMI: Antara Kesukarelaan dan Kewajiban
- Sekjen Al Jam’iyatul Washliyah Prof.DR.H.Saifuddin Herlambang S.Ag.,MA,: Alwashliyah Organisasi Perekat
- 100 Hari Pertama KH Abdul Hakim Mahfudz Sebagai Ketua Umum PBNU: Strategi Pembenahan Internal Organisasi dalam Perspektif Komunikasi Politik
- Emang Betawi bisa Maju?
Views: 0
