WARTA IDAMAN
Wafatnya Emma Suhartrimah, istri Ir. Abdullah Hehamahua, mantan Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) dan mantan penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada 16 September 2026, menjadi momentum refleksi bagi keluarga besar HMI dan Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI).
Peristiwa tersebut mengingatkan kita pada pentingnya penghormatan dan kepedulian terhadap para senior yang telah memberikan jasa bagi organisasi. Penulis menyoroti respons sebagian kalangan KAHMI yang selama ini dikenal militan dalam menunjukkan solidaritas, termasuk melalui pengiriman karangan bunga ketika ada tokoh yang berduka.
Mungkin akan berbeda ceritanya apabila tokoh yang wafat adalah, misalnya, Akbar Tanjung. Bisa jadi, perhatian dan ungkapan belasungkawa akan datang dalam jumlah besar. Namun, perbandingan ini merupakan refleksi penulis mengenai pola perhatian terhadap tokoh-tokoh senior, bukan kesimpulan berdasarkan data jumlah karangan bunga.
Di tengah kritik tersebut, penulis menyampaikan apresiasi kepada sejumlah tokoh yang hadir dalam takziah, antara lain anggota Dewan Penasihat KAHMI Nasional, Fuad Bawazier, mantan Koordinator Presidium KAHMI Nasional, serta Tamsil Linrung dan Erwin Muslimin, yang disebut dalam catatan penulis sebagai anggota DPR dari PDI Perjuangan. Nama, jabatan, dan afiliasi politik para tokoh tersebut perlu dipastikan kembali sebelum artikel diterbitkan.
Independensi KAHMI dan Tarik-Menarik Kepentingan Politik
Menurut penulis, salah satu persoalan yang perlu menjadi perhatian KAHMI adalah kecenderungan sebagian kader dan pengurus yang telah terlibat dalam politik praktis. KAHMI, yang semestinya mampu menjaga independensi organisasi, dinilai menghadapi tantangan karena banyak alumninya berada di berbagai partai politik, baik yang mendukung pemerintahan maupun yang mengambil posisi oposisi.
Keberagaman pilihan politik sebenarnya merupakan hal yang wajar dalam organisasi alumni. Namun, perbedaan tersebut tidak semestinya mengurangi solidaritas, penghormatan kepada senior, maupun kesediaan untuk bekerja bersama dalam kepentingan organisasi.
Penulis juga menyoroti kondisi sejumlah mantan Ketua Umum PB HMI yang telah lanjut usia, termasuk Abdullah Hehamahua dan Humaidi Syarif Romss. Menurut penulis, para senior yang tetap memegang prinsip di luar struktur kekuasaan organisasi maupun pemerintahan perlu memperoleh perhatian dan penghormatan yang layak.
KAHMI dan HMI, dalam pandangan penulis, masih memiliki orang-orang tua yang menyimpan pengalaman serta nilai perjuangan organisasi. Mereka tidak harus selalu ditampilkan dalam setiap kegiatan, terlebih jika yang bersangkutan memang tidak mengharapkan pujian atau penghormatan secara berlebihan.
Di sisi lain, penulis menilai perhatian publik dan organisasi cenderung lebih mudah tertuju kepada tokoh yang memiliki pengaruh politik dan dekat dengan lingkaran kekuasaan. Akbar Tanjung menjadi salah satu contoh tokoh yang disebut penulis dalam konteks tersebut. Pandangan ini perlu dibaca sebagai kritik terhadap pola perhatian organisasi, bukan sebagai penilaian atas kepedulian pribadi tokoh tertentu.
Presidium Perlu Memperkuat Kebersamaan
Penulis memandang bahwa kepentingan politik internal juga dapat memengaruhi soliditas KAHMI. Karena itu, para anggota Presidium KAHMI Nasional diharapkan dapat membangun kekompakan dan menyediakan waktu untuk mengabdi kepada organisasi.
Kebersamaan tersebut dinilai penting agar setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh anggota Presidium, termasuk yang memiliki latar belakang partai politik berbeda, tetap memperoleh dukungan secara proporsional.
Jangan sampai kegiatan organisasi hanya ramai dihadiri oleh kelompok yang memiliki afiliasi politik sama dengan penyelenggara, sementara kelompok lain memilih tidak hadir karena merasa kurang dilibatkan.
KAHMI sebagai organisasi alumni seharusnya menjadi ruang bersama yang melampaui kepentingan partai politik. Perbedaan afiliasi politik tidak semestinya menjadi alasan untuk membatasi partisipasi atau mengurangi penghargaan terhadap kontribusi kader dan alumni.
Kepanitiaan dan Kesetaraan Peran Kader
Kritik berikutnya diarahkan kepada pola perekrutan panitia dan pembagian peran dalam kegiatan KAHMI Nasional. Penulis menilai terdapat kecenderungan sebagian pengurus muda lebih memilih orang-orang dari lingkaran pergaulannya sendiri, meskipun terdapat aktivis lain yang memiliki pengalaman dan kapasitas untuk dilibatkan.
Penulis menyebut pola tersebut dengan istilah “4L”, yakni “lu lagi, lu lagi”, sebagai sindiran terhadap kebiasaan memilih orang yang sama secara berulang.
Menurut penulis, kecenderungan semacam itu dapat menimbulkan kesan bahwa pengurus atau aktivis yang tidak dekat dengan pengambil kebijakan sengaja tidak diberi ruang. Akibatnya, sebagian kader merasa teralienasi dan kehilangan akses terhadap informasi maupun kesempatan berkontribusi.
Penulis juga menyoroti persoalan akses dalam rapat dan kegiatan organisasi. Ia mempertanyakan apabila ada pengurus atau kader KAHMI yang merasa tidak memperoleh kesempatan mengikuti rapat, sementara pihak yang bukan anggota KAHMI atau Korps HMI-Wati (FORHATI) justru dinilai memiliki ruang untuk mengatur jalannya kegiatan.
Persoalan tersebut perlu diperiksa berdasarkan aturan organisasi dan mekanisme kepanitiaan yang berlaku. Namun, prinsip dasarnya jelas: pembagian peran, akses informasi, dan kesempatan berkontribusi harus dilakukan secara transparan, proporsional, serta menghormati hak setiap anggota sesuai kedudukannya.
Mencegah Disintegrasi dan Menghidupkan Amanah Reformasi
Penulis mengingatkan agar perbedaan pandangan politik tidak berkembang menjadi perpecahan di lingkungan KAHMI. Ia menyinggung dinamika di Sulawesi Selatan, khususnya Parepare, yang menurut catatannya melibatkan Nur Azis Thalib dan Rahman Salim pada 13 Oktober 2026.
Dalam konteks tersebut, penulis mengaitkan dinamika organisasi dengan aksi masyarakat yang menuntut keterbukaan terkait ijazah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Penulis menilai bahwa sikap sebagian elite KAHMI yang dianggap terlalu dekat dengan kelompok politik berkuasa perlu dikritisi apabila dinilai tidak sejalan dengan semangat Reformasi, terutama komitmen pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Namun, penilaian mengenai sikap elite organisasi, hubungan politik, maupun keterlibatan pihak tertentu dalam suatu gerakan harus didasarkan pada informasi yang dapat diverifikasi. Dugaan mengenai keberpihakan atau hubungan dengan kepentingan oligarki tidak dapat diperlakukan sebagai fakta tanpa bukti yang memadai.
Bagi penulis, semangat Reformasi seharusnya menjadi pengingat bahwa independensi, integritas, dan keberanian menyampaikan kritik merupakan bagian penting dari tradisi intelektual HMI dan KAHMI.
Tata Kelola Organisasi Harus Transparan
Penulis turut menyoroti peran administrator grup WhatsApp KAHMI Nasional dan sekretaris eksekutif organisasi. Menurutnya, pengelolaan kanal komunikasi dan administrasi organisasi perlu diatur secara jelas agar tidak bergantung pada kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
Ia mengusulkan agar penugasan administrator grup dan sekretaris eksekutif ditetapkan melalui surat keputusan untuk setiap periode kepengurusan. Apabila seseorang kembali terpilih untuk periode berikutnya, penugasannya dapat diperbarui sesuai ketentuan organisasi.
Usulan tersebut bertujuan memperkuat akuntabilitas, kejelasan tanggung jawab, dan kesinambungan administrasi. Dengan mekanisme yang transparan, komunikasi organisasi diharapkan dapat melayani seluruh anggota secara adil, tanpa membedakan afiliasi politik maupun kedekatan personal.
Kritik Kader sebagai Energi Pembaruan
Pada akhirnya, penulis berharap kritik yang disampaikan oleh kader dan alumni dapat menjadi energi untuk memperbaiki organisasi. Ia menyebut nama Syukur Mandar dan Prof. TB Massa sebagai bagian dari suara kritis yang diharapkan mampu bersinergi dengan Presidium KAHMI Nasional yang dipimpin Doli Kurnia Tanjung.
Kritik tersebut diharapkan tidak berhenti pada perdebatan atau perbedaan pandangan, tetapi berkembang menjadi gagasan pembaruan yang memperkuat integritas, independensi, dan solidaritas organisasi.
KAHMI memiliki modal sejarah, jaringan alumni, serta pengalaman kader yang tersebar di berbagai bidang. Modal tersebut akan lebih bermakna apabila digunakan untuk memperkuat persatuan, menjaga jarak yang sehat dari kepentingan politik praktis, dan membuka ruang partisipasi yang setara.
Penghormatan kepada para senior tidak cukup diwujudkan melalui seremoni atau ungkapan belasungkawa. Lebih dari itu, penghormatan harus tercermin dalam kesediaan menjaga nilai perjuangan, merawat kebersamaan, dan memastikan organisasi tetap menjadi rumah bersama bagi seluruh alumni.
Semoga kritik ini menjadi bahan refleksi bagi HMI dan KAHMI untuk membangun organisasi yang lebih bersih, independen, inklusif, serta konsisten dengan amanah Reformasi.
*****
Oleh Mahdi Djajakarta Putra
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
Robbi zidnii 'ilman warzuqnii fahmaa.
Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan dan berilah aku pemahaman yang baik.
Baca Juga di WARTA IDAMAN Berita Semesta
- [CEK FAKTA] TNI Siapkan Strategi Terjun Payung Langsung ke Titik Api, Apakah Benar?
- TABAYYUN DI ERA AI, REALITAS MEDIA TIDAK SAMA DENGAN REALITAS SOSIAL
- Diresmikan 9 Oktober, Masjid Annur Siti Aminah Jadi Pusat Pembinaan Mualaf di Pedalaman Donggala
- “Berikan Kami Napas”: Sekolah Sirkular Serukan Perlindungan Hak Anak atas Udara Bersih
- Teori Ibnu Khaldun Uji Ketahanan Negara: Kunci Bukan Hanya Ekonomi dan Militer
- FPPJ Mengapresiasi Pramono Perkuat Kolaborasi BUMD-BUMN, Fokus pada Manfaat bagi Warga
Baca berita lainnya hanya di WARTAIDAMAN.com
madjpu/ pjmi/ wi/ nf/ 171026: mahdi
Views: 0
