Catatan terakhir almarhum M. Rizal Fadillah yang mengulas gelombang aksi massa 9 November 2026 pasca-putusan MK dan MA hingga penyerahan surat pengunduran diri Gibran ke MPR.
WARTA IDAMAN
Oleh: M. Rizal Fadillah (Pemerhati Politik dan Kebangsaan)
Catatan Redaksi: Naskah berikut merupakan tulisan opini terakhir yang dikirimkan oleh almarhum M. Rizal Fadillah pada Jumat (13/11/2026) pagi sebelum beliau berpulang di Bandung pada sore harinya. Pemuatan naskah ini dilakukan dengan penyuntingan bahasa sesuai kaidah jurnalistik tanpa mengubah substansi pemikiran penulis.
Aksi unjuk rasa yang melibatkan berbagai elemen masyarakatโmulai dari ARM, APP-TNI, GMKR, TPIP, UI Watch, PEJABAT, Kaukus Daulat Rakyat, Gladiator, Partai Ummat, Kobar, KOMJU, hingga Forum Aksiโdi depan Kantor Wakil Presiden pada 9 November 2026 menjadi salah satu momentum penting dalam rangkaian desakan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka. Sebelumnya, berbagai pernyataan sikap dan aksi serupa telah digelar di Jakarta maupun sejumlah daerah untuk mendesak agar Gibran mundur dari jabatannya.
Landasan Putusan MK dan Mahkamah Agung
Gelombang desakan tersebut terus menguat, khususnya pasca-terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tanggal 6 Oktober 2026. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan tidak menemukan bukti bahwa Gibran memiliki ijazah luar negeri yang dapat disetarakan dengan jenjang SMA.
Situasi ini diperkuat oleh Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026 tanggal 30 Oktober 2026 yang menyatakan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan tersebut tidak sah dan batal demi hukum. Kedua putusan lembaga peradilan tinggi inilah yang menjadi pijakan utama masyarakat dalam mendesak pengunduran diri Gibran sekaligus mendorong DPR RI untuk memproses hak menyatakan pendapat terkait pemakzulan.
Eskalasi Aksi 9 November 2026
Aksi massa pada 9 November 2026 menjadi titik tekan politik yang signifikan. Dalam aksi tersebut, sejumlah tokoh dan aktivisโdi antaranya Menuk, Azzam Khan, Ustaz Eka Jaya, Ahmad Khozinuddin, Moeryono Aladdin, M. Rizal Fadillah, Lusiana, Ustaz Radja, Rustam Efendi, Ustaz Afrinaldi, Syamsir, Heru Purwanto, H. Yasin, M. Saturdaya, serta Ustaz Samboโmenyampaikan orasi yang menyoroti persoalan etika dan legitimasi politik Gibran, serta menuntutnya segera meninggalkan Istana Wakil Presiden. Aksi simbolis penyegelan kantor pun berlangsung meski sempat diwarnai aksi saling dorong dengan aparat keamanan.
Utusan Wakil Presiden yang juga Sekretaris Wapres, Al Muktabar, sempat menemui massa dan menyampaikan bahwa Gibran mengundang perwakilan delegasi untuk berdialog di dalam. Namun, tawaran tersebut ditolak tegas oleh peserta aksi yang tetap berpegang pada tuntutan agar Gibran segera meletakkan jabatannya. Tekanan massa serta penolakan dialog tersebut disinyalir menjadi faktor psikologis yang memengaruhi langkah politik Gibran berikutnya.
Langkah Pengunduran Diri dan Konsolidasi Daerah
Keesokan harinya, 10 November 2026 pagi, Gibran menemui Presiden Prabowo Subianto untuk menyampaikan niatnya mengundurkan diri, sembari tetap mengupayakan langkah hukum pembuktian keabsahan dokumen pendidikannya melalui PTUN dan mendorong Kemendikdasmen mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan MA.
Pada tanggal yang sama, elemen umat Islam di Petamburan yang dipimpin Habib Rizieq Shihab menggelar rapat persiapan Milad 212. Pertemuan tersebut menyepakati agenda Ijtima Ulama serta rencana pengerahan massa ke Gedung DPR pada 2 Desember 2026 untuk mengawal proses konstitusional di parlemen.
Sementara itu, dukungan moral serupa juga mengemuka di berbagai daerah. Di Bandung, Dewan Profesor dan Sivitas Akademika Universitas Padjadjaran (Unpad) bersiap menggelar apel besar guna mendorong DPR menjalankan fungsi pengawasannya. Di Makassar, Kaukus Daulat Rakyat Sulawesi Selatan mencanangkan Urun Rembuk Nasional yang berfokus pada konsolidasi ulama, tokoh masyarakat, dan aktivis se-Indonesia Timur terkait isu kenegaraan tersebut.
Rangkaian dinamika ini mencapai puncaknya ketika pada 11 November 2026 Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, yang kemudian dilanjutkan dengan penyerahan surat resmi pengunduran diri kepada pimpinan MPR RI pada 12 November 2026.
Menuntut Akuntabilitas dan Penegakan Hukum
Mundurnya Gibran dari kursi Wakil Presiden menuntut penataan ulang langkah dan strategi dari seluruh elemen masyarakat sipil yang mengawal tegaknya konstitusi, kejujuran, dan keadilan. Bagi publik, pengunduran diri secara administratif tidak serta-merta menghapus tuntutan agar proses hukum atas dugaan pelanggaran administrasi maupun etika tetap berjalan secara transparan.
Setelah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo ditangkap dan ditahan dalam kasus hukum yang menjeratnya, serta Gibran Rakabuming Raka resmi melepas jabatan Wakil Presiden, perhatian publik kini tertuju pada akuntabilitas hukum Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Penegakan supremasi hukum tanpa pandang bulu menjadi ujian bagi pemerintahan saat ini untuk membuktikan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum.
Bandung, 13 November 2026
*****
Keterangan Gambar atas/ sampul: Almarhum M. Rizal Fadillah, Pemerhati Politik dan Kebangsaan, semasa hidupnya saat menyampaikan pemikiran dalam sebuah forum diskusi. (Foto: Istimewa)
*****
Disclaimer: Artikel ini merupakan tulisan kolom/opini. Seluruh pandangan, analisis, dan pernyataan di dalamnya sepenuhnya merupakan tanggung jawab penulis dan tidak mencerminkan sikap redaksi.
Rilis Naskah dikirim oleh Mahdi Djajakarta Putra 14/11/2026
Terima kasih telah membaca artikel ini. Dapatkan artikel menarik lainnya di sini.
Dukung terus WARTA IDAMAN โ Berita Semesta "Syiar Hijrah".
Silakan berikan komentar yang membangun pada kolom di bawah ini.
Jangan lupa membagikan artikel ini ke media sosial Anda melalui tombol bagikan di bawah!
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
Robbi zidnii 'ilman warzuqnii fahmaa.
Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan dan berilah aku pemahaman yang baik.
Baca Juga di WARTA IDAMAN
- Milad ke-15 PJMI, Ustaz Bachtiar Nasir Harapkan Peran Nyata Jurnalis Muslim Jaga Nurani
- Putra Gara Sampaikan Ucapan Selamat Milad ke-15 Persaudaraan Jurnalis Muslim Indonesia
- Gagal Pulangkan 95 Jemaah, Kemenhaj Blokir PT Assyifa Berkah Mandiri
- Bakomubin Kecam Tindakan Aparat di Pesantren, Tuntut Kapolda Jateng Dicopot
- PB Al Washliyah Tunggu Sikap Tegas Kapolri Terhadap Kasus Geledah Ponpes Penghafal Al-Qurโan
- PUISI: โSADAPโ
- Wamensos Dukung Udin Jadi Pahlawan Nasional, PWI Diminta Segera Lengkapi Persyaratan
- Tiga Tingkatan Himmah (Keinginan) pada Diri Manusia
- PB Al Washliyah Resmikan Sekolah Sepak Bola Washliyah Football Academy
- Rekam Jejak Iwan Samariansyah: Dari Jurnalis Senior hingga Menjadi Pilar Historis PJMI
- Pesan dan Kesan untuk PJMI di Usia ke-15
- Kiprah Mohammad Anthoni di Fase Sunyi: Merajut Ukhuwah dan Akar Sejarah PJMI
- Napas Perjuangan 15 Tahun PJMI: Dari Tujuh Pemrakarsa hingga Kepemimpinan Mohammad Anthoni, Iwan Samariansyah, dan Ismail Lutan
- Persaudaraan Jurnalis Muslim Indonesia: dari tujuh pemrakarsa hingga kepemimpinan Mohammad Anthoni, Iwan Samariansyah, dan Ismail Lutan
Baca berita lainnya hanya di WARTAIDAMAN.com
madjpu/ wi/ nf/ 141126: mahdi
Views: 8
