Baca Juga di WARTA IDAMAN (6)
- Krisis Kelistrikan Kalsel: Di Tengah Kabut Asap dan Air Macet, Janji Pemulihan PLN September 2026 Ditagih
- DPW Partai Ummat Kalsel & DPD Banjarbaru Menyampaikan Duka Cita Mendalam atas Wafatnya Mantan Gubernur H. Rudy Ariffin
- BREAKING NEWS: Mantan Gubernur Kalsel Rudy Ariffin Meninggal Dunia di Usia 73 Tahun
- “Gema Sholawat Bersama Haddad Alwi”, Perwakilan Pengurus DPD Partai Ummat Banjarbaru hadir
- DEKLARASI AKBAR PERANG MELAWAN NARKOBA, KALTENG TEGASKAN KOMITMEN BERSAMA WUJUDKAN BUMI TAMBUN BUNGAI BERSINAR
- Rakerwil I DPW HARAKAH BAKOMUBIN Kalimantan Selatan Rumuskan Program Strategis Penguatan Dakwah dan Pemberdayaan Umat
Terlebih, Jakarta memiliki karakteristik sebagai wilayah dengan dinamika politik, sosial, ekonomi, media, dan digital yang kompleks. Kondisi tersebut membutuhkan pengawasan yang tidak hanya kuat secara kelembagaan, tetapi juga memiliki dukungan koordinasi lintas institusi.
Menuju Demokrasi yang Berintegritas
Kolaborasi Bawaslu DKI Jakarta dengan LPSK RI pada akhirnya dapat ditempatkan dalam kerangka yang lebih luas, yakni membangun demokrasi yang berintegritas dan berjalan dalam koridor hukum.
Demokrasi memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam menentukan arah kehidupan bernegara, sedangkan nomokrasi memastikan bahwa seluruh proses tersebut berlangsung berdasarkan hukum, hak asasi, dan prinsip keadilan.
Baca Juga di WARTA IDAMAN (7)
- KLN FC GELAR GRAND LAUNCHING MUSIM 2026/2027 DI MALL ARTHA GADING
- Danrem 072/Pamungkas Hadiri Perayaan HUT ke-119 Hoo Hap Hwee Yogyakarta
- ADAM MUSTHOFA: Pemuda Langit
- SHANDY DAN EMPAT KALI PERJUSA YANG BELUM PERNAH TAMAT
- SALAHUDIN JALAL TANJUNG: _Perang Kediri_
- SALAHUDIN JALAL TANJUNG: _Ramai-Ramai Menuju Kediri_
Dengan penguatan koordinasi antarlembaga, perlindungan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengawasan diharapkan semakin mendapat perhatian. Langkah tersebut sekaligus memperkuat kepercayaan publik bahwa pengawasan pemilu tidak hanya berorientasi pada penindakan terhadap pelanggaran, tetapi juga pada perlindungan terhadap mereka yang membantu menjaga integritas proses demokrasi.
Demokrasi yang kuat membutuhkan hukum yang tegak, sementara hukum yang berkeadilan membutuhkan keberanian masyarakat untuk turut mengawasi. Di titik inilah kolaborasi Bawaslu dan LPSK menjadi relevan dalam memperkuat demokrasi sekaligus nomokrasi di Indonesia.
Bawaslu DKI Jakarta sendiri dalam sejumlah kegiatan pada 2026 juga menempatkan penguatan kolaborasi kelembagaan sebagai bagian dari upaya menjaga integritas proses demokrasi dan meningkatkan kualitas pengawasan pemilu.
Baca Juga di WARTA IDAMAN (8)
- Bawaslu DKI Jakarta dan LPSK RI Perkuat Kolaborasi Demokrasi dan Nomokrasi
- SAJID Audiensi dengan KPI, Soroti Disrupsi AI dan Dorong Percepatan Revisi UU Penyiaran
- TURNAMEN CATUR KAHMI CIPTAKAN DEMONG PENGGANTI ISTILAH MAKAN BUAH CATUR
- BPIP bersama DPR RI Gelar Penguatan Relawan Kebajikan Pancasila di Ende: Hidupkan Warisan Bung Karno Lewat Aksi Sosial Nyata
- MUI Jakarta Selatan Menggandeng BSI Pondok Indah: Bekali Calon Jamaah Haji dengan Kesiapan Spiritual dan Finansial Terpadu
- Majlis Nurul Lathif Rayakan Milad ke-12 dengan Maulid Nabi: Hadirkan Ustaz Abdul Aziz Amrullah untuk Perkuat Spiritualitas Warga Matraman
Baca berita lainnya hanya di WARTAIDAMAN.com
*anwi/ wi/ nf/ 170926
Views: 0
