Beranda / NKRI / DPRD DKI Terima Keluhan Warga soal Kuota Pangan Murah KJP yang Ludes dalam Hitungan Detik

DPRD DKI Terima Keluhan Warga soal Kuota Pangan Murah KJP yang Ludes dalam Hitungan Detik

Anggota DPRD DKI Jakarta Josephine Simanjuntak Mendesak BUMD Pangan Mengevaluasi Sistem Antrean Daring Agar Distribusi Sembako Subsidi Tepat Sasaran

Jakarta – Anggota DPRD DKI Jakarta, Josephine Simanjuntak, kembali menerima laporan warga terkait sulitnya mengakses program pangan bersubsidi bagi pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP).

Warga mengeluhkan bahwa kuota pada sistem pendaftaran berbasis daring (online) yang diterapkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pangan, termasuk PT Food Station Tjipinang Jaya, kerap ludes dalam hitungan detik, sehingga menyulitkan masyarakat kecil untuk mendapatkan haknya.

Keluhan tersebut mencuat dalam sesi dialog langsung saat pelaksanaan kegiatan Reses ke-I Masa Persidangan Tahun Sidang 2026–2027 Tahun Anggaran 2026 DPRD Provinsi DKI Jakarta pada Kamis (11/11/2026).

KENDALA SISTEM DARING DAN HARAPAN ANTREAN LURING

Dalam sesi tanya jawab, warga mengungkapkan bahwa semenjak mekanisme pengambilan sembako murah diubah menjadi serba daring, masyarakat bawah justru menemui banyak kendala di lapangan.

“Sejak ada online, kami kesulitan terus terang. Pengambilannya kesulitan, jarang dapat. Baru berapa detik udah langsung habis. Permasalahan ini sepertinya enggak cuman di kita ya, kebanyakan seperti itu,” ujar Eli.

Ia pun menambahkan, meski warga harus direpotkan dengan antrean panjang secara luring (offline), opsi tersebut dinilai jauh lebih adil dan memberikan kepastian bagi masyarakat untuk mendapatkan pangan bersubsidi.

“Kalau bisa dikembalikan dengan offline, walaupun kami repot dan capek untuk ngantri, tapi kami bahagia Bu bisa dapat. Maksudnya tolong difasilitasi biar dapat offline,” pintanya.

TEGURAN KERAS UNTUK BUMD PANGAN

Menanggapi aspirasi tersebut, Anggota DPRD DKI Jakarta tersebut menyatakan bahwa dirinya pernah melayangkan teguran keras kepada PT Food Station Tjipinang Jaya terkait karut-marut sistem antrean daring ini.

Menurut anggota DPRD DKI Komisi C dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tersebut, pihak Food Station berdalih tengah melakukan pembenahan (bebenah) seiring dengan lonjakan jumlah warga yang membutuhkan bantuan di tengah tekanan ekonomi.

“Saya bilang, kalau nambah ya tidak bisa disalahkan warga karena keadaan kita memang lagi begini. Tugas kalian tetap memberikan apa yang menjadi kebutuhan warga,” tegas Anggota DPRD DKI tersebut.

KAWAL PEMENUHAN GIZI ANAK PEMEGANG KJP

Lebih lanjut, Josephine Simanjuntak menekankan pentingnya mengawal pemenuhan pangan bagi anak-anak sekolah pemegang KJP.

Pasalnya, pemenuhan gizi anak-anak dinilai menjadi prioritas utama karena merekalah generasi penerus masa depan Jakarta.

Oleh karena itu, DPRD DKI mendesak BUMD pangan bersama pemerintah daerah untuk terus mengevaluasi infrastruktur digital pendaftaran daring agar tidak merugikan warga, sekaligus memastikan distribusi subsidi pangan berjalan tepat sasaran tanpa celah antrean yang meresahkan.

*****

PERS RILIS

DPRD DKI Jakarta – Josephine Simanjuntak
Sabtu, 14 November 2026

Terima kasih telah membaca artikel ini. Dapatkan artikel menarik lainnya di sini.
Dukung terus WARTA IDAMAN – Berita Semesta "Syiar Hijrah".
Silakan berikan komentar yang membangun pada kolom di bawah ini.
Jangan lupa membagikan artikel ini ke media sosial Anda melalui tombol bagikan di bawah!

/ pjmi/ wi/ nf/ 101126:

suka/ kor072/ wi/ nf/ 011126: suwito

Views: 0

Tag:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

INDONESIA CARE - NTT
DONASI TERBAIK MU MELALUI "I CARE"
BSI
7000555292
Yayasan Indonesia Cepat Aktif Responsif Empati
Mushaf Hapalan Al Qur'an Hifz
Mushaf Hapalan Al Qur'an Hifz

Social Icons

KATEGORI

STATISTIK

  • 0
  • 110
  • 72
  • 102
  • 64
  • 698
  • 8,388
  • 89,094
  • 89,094
  • 162,545
  • 0
  • 5,127
  • 272