Beranda / SEMESTA / Pengungkapan Ulang Tragedi KM 50 Didesak UBN

Pengungkapan Ulang Tragedi KM 50 Didesak UBN

Ustaz Bachtiar Nasir menegaskan bahwa pengusutan kasus yang menewaskan enam anggota FPI tersebut merupakan persoalan kemanusiaan dan penegakan hukum, bukan sekadar urusan organisasi.

Ustaz Bachtiar Nasir (UBN) bersama Setiyardi Budiono menjadi pembicara dalam diskusi publik SAJID Friday Morning Talk yang membahas pengungkapan ulang tragedi KM 50 di Tebet, Jakarta Selatan.

JAKARTA — Ulama nasional, Ustaz Bachtiar Nasir (UBN), mengajak seluruh elemen bangsa untuk turut mengawal pengungkapan tragedi KM 50 yang menewaskan enam anggota Front Pembela Islam (FPI) pada Desember 2020. Ia menegaskan bahwa persoalan tersebut bukan semata-mata menyangkut organisasi tertentu, melainkan persoalan kemanusiaan dan penegakan hukum.

UBN pun mengungkapkan pengalaman emosionalnya ketika melihat langsung jenazah enam anggota FPI yang meninggal dalam peristiwa penembakan di kawasan KM 50 Tol Jakarta-Cikampek tersebut. Ia mengaku sempat tidak bisa tidur selama tiga hari setelah mengetahui kabar peristiwa itu.

Pengalaman mendalam tersebut disampaikan UBN dalam perbincangan SAJID Friday Morning Talk yang digelar Serikat Jurnalis Muslim Indonesia (SAJID) di Tebet, Jakarta Selatan, pada Jumat (20/11/2026). Dalam acara tersebut, UBN bertindak sebagai pemandu acara (host) dengan menghadirkan wartawan senior sekaligus Pemimpin Redaksi Obor Rakyat, Setiyardi Budiono, sebagai narasumber.

“Saya enggak bisa tidur, tiga hari. Saya kayak harimau yang dikerangkeng,” kata UBN mengenang perasaannya saat pertama kali mengetahui tragedi tersebut.

Kesaksian UBN saat Melihat Kondisi Jenazah

Lebih lanjut, UBN mengatakan bahwa dirinya merasa tidak bisa berdiam diri setelah mendengar kabar enam anggota laskar FPI meninggal dunia. Ia kemudian memutuskan mendatangi lokasi tempat jenazah para korban berada sebelum dipindahkan ke kawasan Petamburan, Jakarta Pusat.

“Ini harga manusia, ini harga nyawa! Ini republik apa kayak begitu?” ujarnya dengan nada tegas.

UBN menceritakan bahwa dirinya sudah berada di lokasi sekitar satu jam sebelum jenazah para korban dipindahkan. Kedatangannya, menurut dia, didorong oleh keinginan untuk melihat langsung kondisi korban sekaligus memberikan penghormatan terakhir. Ia mengaku melihat jenazah para korban satu per satu dan mengamati sejumlah luka pada tubuh mereka. UBN menegaskan pengalaman tersebut meninggalkan kesedihan yang mendalam baginya.

Sorotan Publik dan Tekanan Pasca-Kehadiran di Lokasi

Dalam perbincangan tersebut, UBN juga mengisahkan perhatian publik yang muncul setelah kehadirannya di lokasi jenazah terekam dan beredar luas melalui media sosial. Ia menyebut rekaman video tersebut sempat dikaitkan dengan berbagai spekulasi mengenai aktivitas politik serta kedekatannya dengan Habib Rizieq Shihab.

Setelah kejadian itu, UBN mengaku menerima surat dari pihak kepolisian yang membuatnya merasa kembali menghadapi tekanan. Namun, ia tidak menjelaskan secara terperinci mengenai isi surat, pihak pengirim, maupun tindak lanjut hukumnya. Ia tetap menegaskan bahwa kehadirannya di lokasi murni merupakan bentuk kepedulian kemanusiaan terhadap para korban.

“Kalau saya hadir menyatakan empati terhadap korban, lalu ada orang videokan saya kemudian saya dikriminalisasi seperti ini, ini hukum model apa?” katanya.

Selain mendatangi lokasi sebelum pemindahan jenazah, UBN juga mengaku turut menghadiri prosesi pemakaman para korban di Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Ajakan Mengawal Hukum Tanpa Main Hakim Sendiri

Di samping menceritakan pengalaman pribadinya, UBN mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus mengawal penegakan hukum dalam tragedi KM 50. Menurut dia, persoalan kemanusiaan tersebut tidak boleh dibatasi oleh perbedaan organisasi, pandangan politik, maupun kedekatan personal dengan para korban.

“Kita semua rakyat enggak usah bilang ini FPI, ini bukan. Ini nyawa anak bangsa!” tegasnya.

UBN menilai aparat kepolisian, TNI, jurnalis, dokter forensik, hingga kalangan intelijen dapat berkontribusi sesuai dengan keahlian dan kewenangan masing-masing untuk mendukung pengungkapan fakta secara terang-benderang.

“Tujuannya satu: bagaimana hukum menjadi panglima di Indonesia ini dengan sungguh-sungguh,” ujarnya.

Kendati demikian, ketika Setiyardi menanyakan kemungkinan keterlibatan lembaga tertentu dalam peristiwa penembakan tersebut, UBN tidak bersedia menyimpulkan pihak yang bertanggung jawab.

“Nah, itu bukan wilayah saya,” jawab UBN singkat.

Ia pun mengingatkan agar segala upaya memperjuangkan keadilan tetap dilakukan melalui mekanisme hukum yang sah dan tidak berubah menjadi tindakan main hakim sendiri.

Dorongan Pengungkapan dari Narasumber

Dalam kesempatan yang sama, Setiyardi Budiono turut mendorong pengungkapan lebih jauh mengenai pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam tragedi KM 50. Ia menilai negara berkewajiban memberikan kejelasan hukum atas peristiwa yang menyebabkan enam anggota FPI meninggal dunia tersebut.

“Siapa pun pelakunya, memang negara berkewajiban membongkar ini siapa pelakunya,” kata Setiyardi.

Ia juga menegaskan bahwa persoalan ini bukan semata-mata berkaitan dengan organisasi FPI, melainkan menyangkut hak hidup dan nyawa manusia.

“Ini bukan soal FPI. Bahwa ini ada enam orang anak manusia yang tidak bersalah dibunuh secara biadab,” ujarnya dalam forum diskusi tersebut.

Setiyardi mengungkapkan, kanal Obor Rakyat Reborn yang dikelolanya juga telah beberapa kali membahas tragedi KM 50 dengan menghadirkan kuasa hukum FPI, keluarga korban, serta saksi. Saat UBN menanyakan harapannya terhadap kemungkinan pengungkapan lebih jauh perkara tersebut di masa mendatang, Setiyardi menyatakan masih menyimpan harapan besar.

“Saya berharap, saya berharap,” kata Setiyardi.

Perjalanan Hukum Tragedi KM 50

Sebagai catatan peristiwa, tragedi KM 50 terjadi dalam rangkaian pembuntutan rombongan Habib Rizieq Shihab pada 6–7 Desember 2020 di wilayah Karawang, Jawa Barat. Peristiwa tersebut berujung pada meninggalnya enam anggota laskar FPI.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) kemudian menyampaikan hasil penyelidikannya pada 8 Januari 2021. Komnas HAM menyimpulkan bahwa enam orang tersebut meninggal dalam dua rangkaian peristiwa yang berbeda. Dua orang meninggal dalam rangkaian kejar-mengejar dan kontak tembak, sementara empat orang lainnya masih hidup ketika berada dalam penguasaan petugas kepolisian sebelum kemudian meninggal dunia.

Atas temuan tersebut, Komnas HAM menilai kematian empat orang yang telah berada dalam penguasaan aparat sebagai bentuk pelanggaran HAM dan merekomendasikan penanganan melalui mekanisme peradilan pidana.

Perkara penembakan terhadap empat anggota FPI itu pun bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan dua anggota kepolisian sebagai terdakwa, yakni Fikri Ramadhan dan Mohammad Yusmin Ohorella. Pada 18 Maret 2022, majelis hakim menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechtsvervolging) terhadap kedua terdakwa. Jaksa penuntut umum sempat mengajukan kasasi, tetapi Mahkamah Agung menolaknya pada September 2022 sehingga putusan lepas tersebut tetap berkekuatan hukum tetap.

*****


Terima kasih telah membaca artikel ini. Dapatkan artikel menarik lainnya di sini.
Dukung terus WARTA IDAMAN – Berita Semesta "Syiar Hijrah".
Silakan berikan komentar yang membangun pada kolom di bawah ini.
Jangan lupa membagikan artikel ini ke media sosial Anda melalui tombol bagikan di bawah!

ibsy/ pjmi/ wi/ nf/ 201126: ibnu

Views: 0

Tag:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

INDONESIA CARE - NTT
DONASI TERBAIK MU MELALUI "I CARE"
BSI
7000555292
Yayasan Indonesia Cepat Aktif Responsif Empati
Mushaf Hapalan Al Qur'an Hifz
Mushaf Hapalan Al Qur'an Hifz

Social Icons

KATEGORI

STATISTIK

  • 1
  • 137
  • 85
  • 106
  • 87
  • 964
  • 7,637
  • 90,307
  • 90,307
  • 163,363
  • 0
  • 5,171
  • 272