Baca Juga di WARTA IDAMAN (2)
- UNAS Gelar ICGI ke-3, Soroti Polycrisis Global dan Pentingnya Ketahanan Dunia Menuju 2030
- Alumni Madinah dan Saudi Arabia Kecam Keras Serangan terhadap Bandara Riyadh, Desak Perlindungan Jamaah Umrah dan WNI
- Pastikan Jemaah Umrah Indonesia Aman, Kemenhaj Imbau Tingkatkan Kewaspadaan di Tengah Situasi Timur Tengah
- Terima Kunjungan Dubes Yordania, Menhaj Bahas Peluang Wisata Jemaah Haji dan Umrah Indonesia
- UEA-Indonesia Perkuat Kemitraan Peradaban untuk Perdamaian dan Masa Depan
- Bekali Calon Mahasiswa ke Maroko, Kemenag Tekankan Integritas, Adaptasi, dan Semangat Membawa Nama Indonesia
- Al Washliyah Terima Tamu Palestina: Tegaskan Solidaritas dan Dukungan
Demikian pula, gas pipa industri dari kilang di Jawa juga tetap USD 9,6/MMBTU. Kebijakan itu diputuskan setelah mendapat masukan dari industri dan serikat pekerja yang menyebut kenaikan harga gas telah menekan kinerja, dan berpotensi memicu gelombang PHK.
Bahlil menjelaskan, penyesuaian harga gas industri menjadi USD 13/MMBTU itu dilakukan dengan memotong bagian pendapatan pemerintah dari bagi hasil, dan juga biaya operasional perusahaan BUMN. Ia mengaku sudah berkoordinasi dengan para pemegang kontrak kerja sama (KKKS), PT Pertamina, dan PT Perusahaan Gas Negara (PGN). Sebelumnya, Mensesneg Prasetyo Hadi sebagai Ketua Satgas Mitigasi PHK, mengungkapkan masalah suplai gas industri berpotensi memicu PHK 55.000 pekerja.
Baca Juga di WARTA IDAMAN (3)
- Hikmah dari Neutrino: Menangkap Energi Ilahi dengan Qalbun Salim
- Masyhuril Khamis Imbau Jemaah Umrah Indonesia Tingkatkan Kewaspadaan
- Pasca-Polemik Statement Bulan Dana PMI Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung: Ramdansyah Dorong 5 Langkah Strategis Pembenahan Tata Kelola Kemanusiaan di Jakarta
- Bantah Isu Tebang Pilih, Polisi Watch Minta Insan Pers Tetap Objektif
- Ketika “Upload” Medsos Mengalahkan Substansi, dan Jurnalis Dianggap Musuh
- Analisis SWOT: Navigasi Strategi Menuju Mutu Unggul Pembelajaran PAI
TRENDING MEDSOS
1. Nama Raffi Ahmad _trending_ di X dua hari terakhir ini. Warganet mempertanyakan alasan Mufli Budi Ananda, asisten pribadi Raffi, yang diangkat sebagai komisaris PT Krakatau Posco — perusahaan _joint venture_ Krakatau Steel dan Posco Korea. Mereka menyamakan dengan penunjukan relawan Prabowo-Gibran, Ginka Febriyanti Br Ginting, sebagai komisaris Pertamina Retail. Isu Mufli dan Ginka ini juga ramai dibicarakan di media sosial seperti Facebook dan Instagram.
2. Kata Gojek masuk daftar Google Trends hari ini. Gojek mengenakan biaya pembatalan pesanan kepada pelanggan Gocar sebesar Rp 3.000. Namun, biaya pembatalan tersebut tidak berlaku untuk layanan Gocar Instant dan Gocar Rental. Manajemen Gojek mengatakan, biaya pembatalan diberlakukan secara bertahap mulai 3 Februari 2026 di kota-kota antara lain Bali, Surabaya, Yogya, Medan, Bandung, Malang, dan Makassar.
Baca Juga di WARTA IDAMAN (4)
- Masyhuril Khamis Harap Wajib Halal Tahap Kedua Konsisten Dilaksanakan
- Raih Top GPR Figure Award 2026, Menag Apresiasi Kerja Kehumasan ASN Kemenag
- Ketum Al Washliyah Masyhuril Khamis Apresiasi Langkah Kapolri yang Dekat dengan Rakyat, Ulama, dan Pesantren
- MUI dan Kapolri Perkuat Sinergi, Ustaz Zaitun Rasmin Soroti Pentingnya Kolaborasi Ulama dan Polri
- Kemenhaj Perkuat Integrasi Data Kependudukan untuk Lindungi Hak Jemaah Haji
- Raih Tiga Penghargaan AHI 2026, Kemenag Perkuat Keterbukaan Informasi dan Komunikasi Publik
HIGHLIGHTS
1. Sangat disayangkan, UI sebagai lembaga yang menjunjung tinggi nilai intelektualisme sampai tunduk pada permintaan eksternal untuk membatalkan acara Konferensi Republik. Padahal acara tersebut jelas-jelas dilakukan oleh warga negara yang dilindungi oleh konstitusi untuk berkumpul dan menyatakan pendapat.
2. Di tengah tekanan terhadap kepercayaan publik dan menguatnya pertanyaan tentang kualitas tata kelola, pemerintah memilih merespons perlambatan ekonomi dengan memperbesar likuiditas perbankan hingga ratusan triliun rupiah dan memperluas ruang kredit. Langkah ini menunjukkan kesadaran bahwa pertumbuhan ekonomi membutuhkan dukungan pembiayaan yang lebih besar. Namun persoalannya, ketersediaan likuiditas bukanlah jawaban atas seluruh masalah ketika dunia usaha dan masyarakat justru semakin mencemaskan kepastian kebijakan, kualitas institusi, dan arah pengelolaan negara. Protes pekerja atas pajak pencairan JHT, kekhawatiran PHK di sektor industri, hingga polemik penempatan figur-figur yang dinilai tidak berbasis merit dalam BUMN, menunjukkan bahwa persoalan ekonomi hari ini tidak semata soal angka, tetapi juga soal rasa keadilan dan kepercayaan. Karena itu, upaya menurunkan harga gas industri untuk mencegah gelombang PHK layak diapresiasi sebagai langkah yang menyentuh sektor riil. Namun pada akhirnya, ekonomi tidak hanya membutuhkan uang yang beredar lebih banyak, melainkan juga keyakinan bahwa aturan dijalankan secara adil, keputusan diambil secara transparan, dan ruang publik tetap terbuka bagi kritik. Tanpa itu, likuiditas dapat menambah aktivitas ekonomi, tetapi belum tentu mampu memulihkan kepercayaan yang menjadi fondasi utamanya.
*****
SUMBER
BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Baca Juga di WARTA IDAMAN (8)
- “Berikan Kami Napas”: Sekolah Sirkular Serukan Perlindungan Hak Anak atas Udara Bersih
- Teori Ibnu Khaldun Uji Ketahanan Negara: Kunci Bukan Hanya Ekonomi dan Militer
- FPPJ Mengapresiasi Pramono Perkuat Kolaborasi BUMD-BUMN, Fokus pada Manfaat bagi Warga
- DKM ASTRA HONDA MOTOR, HADIR LANGSUNG KE LOKASI TERDAMPAK BENCANA SERAHKAN BANTUAN KEMANUSIAAN UNTUK KORBAN BENCANA GEMPA BUMI DI NUSA TENGGARA TIMUR
- Hadir di Bale by BTN, LAZNAS Dewan Dakwah Mudahkan Umat untuk Berzakat dan Dukung Dakwah Pedalaman
- Gebyar Kreasi VIII Jendela Puspita 2026 Hadirkan 162 Peserta, Perkuat Kreativitas dan Literasi di HARRIS Hotel Bekasi
Baca berita lainnya hanya di WARTAIDAMAN.com
*wsu/ pjmi/ wi/ nf/ 290626
Views: 14
