Pelajaran Mahal dari Eksperimen Kekuasaan Pascakekuasaan, Pelemahan Institusi, dan Krisis Etika Politik
WARTA IDAMAN
Di tengah pusaran krisis politik yang kian terang benderang, sosok Gibran Rakabuming Raka seakan berada dalam posisi yang patut dikasihani karena harus menanggung beban politik besar dari ayahnya. Membandingkan kapasitas kepemimpinan Gibran dengan tokoh-tokoh sekaliber Mohammad Hatta, B.J. Habibie, maupun Sri Sultan Hamengku Buwono X jelas bagai bumi dan langit. Gibran kini memikul nasib politik yang barangkali tidak sepenuhnya lahir dari kehendaknya sendiri. Ia bukan cerminan perjuangan politik yang ditempa dari bawah, bukan pula hasil sublimasi perjalanan panjang seorang aktivis sebagaimana layaknya pemimpin nasional, melainkan gambaran seorang anak muda yang berada di kursi kekuasaan tanpa fondasi perjalanan kepemimpinan yang matang.
Aktor utama di balik skenario ini sesungguhnya adalah ayahnya, bukan dirinya. Gibran hanyalah turunan dari ambisi sang aktor utama yang menjadi bagian dari dinamika demokrasi Indonesia yang masih compang-camping. Joko Widodo dengan latar belakang wawasan sebagai pengusaha mebel dinilai kurang memperhitungkan risiko politik sebesar ini, bahkan abai bahwa tokoh sematang Bung Hatta sekalipun pernah kesulitan mengelola dinamika dengan Soekarno. Namun, begitu Gibran menerima pencalonan, mengikuti kontestasi, hingga menduduki jabatan publik, ia tetap memikul tanggung jawab pribadi atas pilihan politik tersebut. Kini, seluruh risiko politik itu harus ia hadapi sendiri secara jantan.
EKSPERIMEN KEKUASAAN PASCAKEKUASAAN
Popularitas beserta kegaduhan politik sang ayah menjadi warisan yang tidak mudah dan terus memicu kontroversi berkepanjangan. Berangkat dari strategi pemasaran politik seperti ikon mobil SMK pada masa lalu, popularitas Jokowi memang sempat melesat tinggi dan menandai wajah demokrasi yang riuh rendah meski minim substansi kualitas. Inilah risiko demokrasi langsung, ketika popularitas tidak selalu berbanding lurus dengan kapasitas. Akibatnya, Gibran dengan bekal pengalaman yang terbatas harus terjun ke pusaran politik elite yang keras.
Dalam berbagai kontroversi yang mencuat, Gibran kerap menjadi sasaran kritik tajam meski tidak terlibat langsung dalam setiap langkah politik ayahnya. Untuk mengawal posisi Gibran, selama dua tahun terakhir Jokowi dinilai terus berupaya menjalankan “kekuasaan pascakekuasaan”, yakni mempertahankan pengaruh tidak melalui jabatan formal, melainkan lewat sisa-sisa jejaringnya di dalam kabinet Presiden Prabowo Subianto. Langkah tersebut kian terbentur tembok politik menyusul mencuatnya skandal dugaan penyadapan terhadap presiden yang terbuka ke publik. Sebagai kelinci percobaan politik, Gibran kini menghadapi risiko yang tidak ringan.
Sejatinya, kemunculan Gibran merupakan bagian dari eksperimen politik besar yang dirancang pada penghujung masa jabatan Jokowi. Setelah upaya menyiasati konstitusi demi melanggengkan kekuasaan tiga periode menemui jalan buntu, eksperimen pewarisan pengaruh ini dijalankan agar dominasi politiknya tetap bertahan meski masa jabatan konstitusionalnya telah usai. Praktik penguasa yang enggan melepaskan pengaruh setelah purnatugas seperti ini berpotensi menciptakan matahari kembar atau pusat kekuasaan tandingan bagi presiden yang sedang menjabat. Gejala tersebut tampak dari penempatan sejumlah loyalis politiknya—seperti Giring Ganesha, Raja Juli Antoni, hingga Muhammad Qodari—di lingkaran kabinet Prabowo.
DILEMA DINASTI DAN EROSI INSTITUSI DEMOKRASI
Setiap presiden yang berkuasa selama dua periode pasti memiliki pengaruh politik yang sangat besar. Namun, setelah masa baktinya berakhir, seorang pemimpin dihadapkan pada dua pilihan mendasar: mundur secara terhormat dengan mematuhi batas konstitusi, atau terus mempertahankan pengaruh melalui jaringan partai dan anggota keluarga. Jokowi dinilai memilih jalan kedua dengan meninggalkan Megawati Soekarnoputri dan partai yang telah membesarkannya. Pilihan yang didorong oleh syahwat kekuasaan pribadi inilah yang menjadikan Gibran sebagai kelinci percobaan politik dinasti. Karena pengaruh politik sang ayah tidak serta-merta melekat dalam diri Gibran saat menjabat, ia harus terus dikawal dari luar jalur kekuasaan yang sah.
Berbeda dengan para pendiri bangsa seperti Hatta, Sjahrir, atau Agus Salim yang ditempa oleh perjuangan panjang, Jokowi melakukan eksperimen pewarisan pengaruh yang dangkal. Harapan bahwa popularitas tinggi akan menjamin keberhasilan skenario tersebut ternyata meleset. Setelah dua tahun berjalan, eksperimen politik itu justru menemui kegagalan. Risiko besarnya pun tidak hanya ditanggung oleh Gibran seorang diri, tetapi juga membebani demokrasi Indonesia yang tercabik-cabik oleh manuver politik jangka pendek.
Politikus senior Panda Nababan bahkan pernah melontarkan kritik pedas terhadap lompatan jabatan wakil presiden yang diraih tanpa melewati proses panjang kaderisasi kepemimpinan nasional. Jabatan publik tersebut dinilai bukan lagi sekadar instrumen pengabdian bagi negara, melainkan sarana mempertahankan pengaruh kekuasaan keluarga. Meskipun secara formal Gibran memperoleh mandat elektoral melalui pemilihan umum, realitas di lapangan diwarnai berbagai sorotan mengenai dugaan ketidaknetralan aparat negara serta pemanfaatan instrumen hukum untuk menopang eksperimen politik tersebut hingga merusak institusi demokrasi sampai ke akar-akarnya.
TUNA ETIKA DALAM PROSES ELEKTORAL
Praktik demokrasi di Indonesia dalam dua dekade terakhir dinilai kehilangan asas kesetaraan kesempatan, netralitas kekuasaan, dan keadilan kompetisi. Kepemimpinan yang dijalankan dengan kekuasaan besar namun wawasan kenegaraan terbatas telah membuat institusi konstitusional rentan dimanipulasi, seperti yang terlihat dalam perubahan syarat usia calon presiden dan wakil presiden melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang membuka jalan bagi Gibran. Campur aduk kepentingan keluarga penguasa dengan institusi negara ini menjadi pelajaran mahal tentang bagaimana tatanan demokrasi dapat tergerus.
Pelajaran penting lainnya menyangkut persoalan etika politik. Gibran memang mengantongi kemenangan elektoral yang memberikan legitimasi hukum secara formal, tetapi proses tersebut menyisakan cacat etik yang berat. Legitimasi suara dalam pemilu yang legal tidak serta-merta menghapus persoalan moralitas dalam cara meraih kekuasaan. Inilah warisan yang ditinggalkan oleh kepemimpinan yang unggul dalam pencitraan pemasaran politik, tetapi rapuh secara substansi. Memasuki arena kekuasaan sebagai kelinci percobaan ayahnya, Gibran kini harus memikul beban legitimasi yang berat tanpa memiliki modal popularitas maupun kekuatan politik sebesar sang ayah.
Oleh: Prof. Didik J. Rachbini, Ph.D.
Rektor Universitas Paramadina
*****
Terima kasih telah membaca artikel ini. Dapatkan artikel menarik lainnya di sini.
Dukung terus WARTA IDAMAN – Berita Semesta "Syiar Hijrah".
Silakan berikan komentar yang membangun pada kolom di bawah ini.
Jangan lupa membagikan artikel ini ke media sosial Anda melalui tombol bagikan di bawah!
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
Robbi zidnii 'ilman warzuqnii fahmaa.
Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan dan berilah aku pemahaman yang baik.
Baca Juga di WARTA IDAMAN
- Milad ke-15 PJMI, Ustaz Bachtiar Nasir Harapkan Peran Nyata Jurnalis Muslim Jaga Nurani
- Putra Gara Sampaikan Ucapan Selamat Milad ke-15 Persaudaraan Jurnalis Muslim Indonesia
- Gagal Pulangkan 95 Jemaah, Kemenhaj Blokir PT Assyifa Berkah Mandiri
- Bakomubin Kecam Tindakan Aparat di Pesantren, Tuntut Kapolda Jateng Dicopot
- PB Al Washliyah Tunggu Sikap Tegas Kapolri Terhadap Kasus Geledah Ponpes Penghafal Al-Qur’an
- PUISI: “SADAP”
- Wamensos Dukung Udin Jadi Pahlawan Nasional, PWI Diminta Segera Lengkapi Persyaratan
- Tiga Tingkatan Himmah (Keinginan) pada Diri Manusia
- PB Al Washliyah Resmikan Sekolah Sepak Bola Washliyah Football Academy
- Rekam Jejak Iwan Samariansyah: Dari Jurnalis Senior hingga Menjadi Pilar Historis PJMI
- Pesan dan Kesan untuk PJMI di Usia ke-15
- Kiprah Mohammad Anthoni di Fase Sunyi: Merajut Ukhuwah dan Akar Sejarah PJMI
- Napas Perjuangan 15 Tahun PJMI: Dari Tujuh Pemrakarsa hingga Kepemimpinan Mohammad Anthoni, Iwan Samariansyah, dan Ismail Lutan
- Persaudaraan Jurnalis Muslim Indonesia: dari tujuh pemrakarsa hingga kepemimpinan Mohammad Anthoni, Iwan Samariansyah, dan Ismail Lutan
Baca berita lainnya hanya di WARTAIDAMAN.com
moadma/ pjmi/ wi/ nf/ 111126: ade
Views: 0
