Ketika Kebijakan Kehilangan Nalar Teknokratis dan Kekuasaan Tersentralisasi Mengancam Iklim Usaha Nasional
WARTA IDAMAN
Dalam sistem ekonomi modern, peranan negara bersifat sangat vital dan strategis karena menentukan baik buruknya masa depan perekonomian. Jika negara gagal menjalankan fungsinya dengan baik, aturan main, undang-undang, serta norma yang dibangun akan rusak dan berpotensi menghancurkan sendi-sendi ekonomi. Oleh karena itu, praktik bernegara yang keliru harus dihindari agar politik tidak sampai membunuh bisnis. Sebab, ketika dunia usaha ambruk, dampaknya akan meluas hingga menumbangkan ekonomi, stabilitas politik, sekaligus kekuasaan itu sendiri.
Kegagalan sebuah negara pada dasarnya berakar dari ketidakmampuannya membangun institusi yang sehat. Pemimpin di negara gagal kerap merasa paling otoritatif dan paling pintar sehingga memutuskan segalanya sendiri tanpa melibatkan para teknokrat maupun ahli. Posisi yang terlalu dominan menafikan masukan di sekitarnya, sehingga banyak kebijakan buruk lahir dari keputusan sepihak. Sebagaimana ditegaskan Daron Acemoglu dalam buku monumentalnya, Why Nations Fail, kegagalan sebuah negara bukanlah akibat faktor geografis, alam, budaya, atau ketidaktahuan, melainkan karena kekuasaan politik yang tersentralisasi pada segelintir elite tanpa mekanisme kontrol dan keseimbangan (checks and balances).
SINDROM ASAL BAPAK SENANG DAN MATINYA INOVASI
Negara yang rapuh secara institusional umumnya mengidap sindrom informasi asimetris serta budaya Asal Bapak Senang (ABS). Pemimpin yang otoritatif menciptakan iklim ketakutan sehingga para teknokrat, pakar, dan birokrat di bawahnya cenderung menyembunyikan data buruk dan hanya melaporkan hal-hal yang menyenangkan telinga penguasa. Sistem politik semacam ini pada akhirnya memusnahkan “destruksi kreatif” (creative destruction). Penguasa yang merasa serba tahu akan menghambat kreativitas, inovasi, dan pemikiran baru dari para ahli karena dianggap mengancam status quo ekonomi maupun stabilitas politik rezimnya.
Jika ditelaah lebih dalam, politik yang membunuh bisnis terjadi ketika kekuasaan, kebijakan pemerintah, dan syahwat penguasa justru menghancurkan iklim usaha, investasi, serta kegiatan ekonomi produktif. Ketika kekuasaan berkolusi secara transaksional dengan kelompok bisnis tertentu, negara dapat dikendalikan dari luar dan berubah menjadi antek oligarki. Hubungan gelap yang bersifat eksklusif inilah yang melahirkan praktik monopoli, pemburuan rente, hingga pembajakan kebijakan publik.
Di sisi lain, muncul pula gejala perselingkuhan kekuasaan dengan diri sendiri dan lingkaran terdekatnya, yang melahirkan fenomena penguasa sekaligus pengusaha atau “penguasaha”. Konflik kepentingan tak terelakkan saat pejabat publik menggunakan kewenangan negara demi menguntungkan bisnis pribadi, keluarga, dan kroninya. Akibatnya sangat jelas, yakni rusaknya institusi, kaburnya aturan main, dan suramnya iklim usaha secara keseluruhan.
KETIKA KEBIJAKAN KEHILANGAN NALAR TEKNOKRATIS
Kondisi ini diperparah oleh gejala tidak terwujudnya pemerintahan yang teknokratis, di mana kebijakan publik semata-mata bergantung pada selera personal. Para teknokrat dan ilmuwan kehilangan ruang peran di dalam lingkar kekuasaan. Proses perumusan kebijakan bergeser dari pendekatan demokratis-teknokratis menjadi sekadar intuisi personal yang hanya berlaku di lingkaran kecil rezim. Kebijakan yang dihasilkan pun jauh dari nalar ilmiah karena tidak berbasis bukti (no evidence-based policy), melainkan diambil demi keuntungan politik jangka pendek kelompok elite dengan mengabaikan hukum pasar yang rasional serta analisis risiko ilmiah.
Gejala negara dengan ciri-ciri tersebut tampak nyata di depan mata kita. Sejak era pemerintahan Jokowi, kepemimpinan yang dijalankan dengan pengetahuan dangkal dinilai telah merusak tatanan institusi. Tanpa rekam jejak aktivisme maupun kapasitas kenegarawanan seperti Bung Hatta atau Sutan Sjahrir, modal pemasaran politik pencitraan dan gimik produk SMK berhasil mengantarkan pada kekuasaan besar yang kemudian dijalankan lewat kebijakan sembrono. Institusi dan aparat negara secara terbuka ditarik ke pusaran kepentingan kekuasaan, termasuk dugaan praktik penyadapan untuk mengendalikan partai politik. Kekuasaan pun terkonsentrasi, parlemen melemah karena tersandera, sementara fungsi kontrol serta oposisi dilenyapkan secara senyap di balik tampilan wajah yang tampak lugu.
PENGAWALAN KONSTITUSI OLEH KEDAULATAN RAKYAT
Pengendalian terhadap aparat keamanan dan aparatur negara lainnya bahkan disinyalir terus berlanjut secara ilegal di bawah tanah ketika upaya memperpanjang kekuasaan ke periode ketiga menemui jalan buntu. Hal inilah yang mencuat dalam skandal besar penyadapan yang terungkap belakangan ini. Dalam sistem politik represif yang menjadikan aparat sebagai instrumen kekuasaan, mustahil aparat negara bergerak sendiri tanpa adanya aktor intelektual di belakang layar.
Dampaknya kini terasa langsung pada sektor ekonomi, ketika jaminan keamanan investasi dan iklim usaha merosot akibat ulah oknum-oknum bermasalah yang lahir dari sistem tersebut. Upaya memperpanjang kekuasaan hingga tiga periode patut disyukuri telah gagal berkat hadangan Megawati Soekarnoputri. Ke depan, setiap gejala penyimpangan kekuasaan yang melenceng dari garis konstitusi harus dicegah sejak dini. Benteng pencegahan itu bukan lagi berada di tangan parlemen yang telah melemah, melainkan di tangan rakyat sebagai pemilik kedaulatan yang sesungguhnya.
Oleh: Prof. Didik J. Rachbini, Ph.D.
Rektor Universitas Paramadina
*****
Terima kasih telah membaca artikel ini. Dapatkan artikel menarik lainnya di sini.
Dukung terus WARTA IDAMAN – Berita Semesta "Syiar Hijrah".
Silakan berikan komentar yang membangun pada kolom di bawah ini.
Jangan lupa membagikan artikel ini ke media sosial Anda melalui tombol bagikan di bawah!
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
Robbi zidnii 'ilman warzuqnii fahmaa.
Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan dan berilah aku pemahaman yang baik.
Baca Juga di WARTA IDAMAN
- Milad ke-15 PJMI, Ustaz Bachtiar Nasir Harapkan Peran Nyata Jurnalis Muslim Jaga Nurani
- Putra Gara Sampaikan Ucapan Selamat Milad ke-15 Persaudaraan Jurnalis Muslim Indonesia
- Gagal Pulangkan 95 Jemaah, Kemenhaj Blokir PT Assyifa Berkah Mandiri
- Bakomubin Kecam Tindakan Aparat di Pesantren, Tuntut Kapolda Jateng Dicopot
- PB Al Washliyah Tunggu Sikap Tegas Kapolri Terhadap Kasus Geledah Ponpes Penghafal Al-Qur’an
- PUISI: “SADAP”
- Wamensos Dukung Udin Jadi Pahlawan Nasional, PWI Diminta Segera Lengkapi Persyaratan
- Tiga Tingkatan Himmah (Keinginan) pada Diri Manusia
- PB Al Washliyah Resmikan Sekolah Sepak Bola Washliyah Football Academy
- Rekam Jejak Iwan Samariansyah: Dari Jurnalis Senior hingga Menjadi Pilar Historis PJMI
- Pesan dan Kesan untuk PJMI di Usia ke-15
- Kiprah Mohammad Anthoni di Fase Sunyi: Merajut Ukhuwah dan Akar Sejarah PJMI
- Napas Perjuangan 15 Tahun PJMI: Dari Tujuh Pemrakarsa hingga Kepemimpinan Mohammad Anthoni, Iwan Samariansyah, dan Ismail Lutan
- Persaudaraan Jurnalis Muslim Indonesia: dari tujuh pemrakarsa hingga kepemimpinan Mohammad Anthoni, Iwan Samariansyah, dan Ismail Lutan
Baca berita lainnya hanya di WARTAIDAMAN.com
moadma/ pjmi/ wi/ nf/ 011126: ade
Views: 0
