Menakar batas finalitas putusan kasasi Mahkamah Agung dan peluang langkah hukum baru dalam perspektif negara hukum yang demokratis.
WARTA IDAMAN
Oleh: Andi W. Syahputra
Koordinator Government Watch (GOWA)
Selasa pagi, 10 November 2026, kompleks Istana Kepresidenan mulai bergeliat memulai aktivitasnya. Namun, suasana pagi itu tampak tidak seperti biasanya. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyambangi Presiden Prabowo Subianto untuk berdiskusi mengenai kelanjutan masa depan jabatan yang sedang diembannya.
Pertemuan tertutup tersebut berlangsung cukup lama hingga menghabiskan waktu 2,5 jam. Selepas pertemuan, kepada awak media Gibran menyatakan akan menempuh perlawanan hukum terhadap putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026 terkait Surat Keterangan (Suket) Penyetaraan Pendidikan miliknya. Ia mengklaim langkah itu diambil setelah memperoleh masukan dari Presiden Prabowo.
Tak lama setelah pernyataan Gibran tersebut, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, memberikan tanggapan tegas. Ia menyatakan tidak ada lagi upaya hukum yang dapat ditempuh untuk membatalkan putusan kasasi MA a quo. Yusril berpendapat bahwa putusan kasasi MA telah bersifat final dan tidak dapat diuji kembali karena tidak tersedianya upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali (PK) bagi pihak pemerintah. Menurutnya, dalam perkara Tata Usaha Negara (TUN), hak mengajukan PK berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) hanya diberikan kepada pihak Penggugat, bukan Pejabat Pemerintahan yang berkedudukan sebagai Tergugat.
Pernyataan Yusril memang memiliki dasar normatif dalam konteks perkara yang telah diputus. Namun, terdapat persoalan hukum lain yang tidak boleh disimpulkan secara sederhana bahwa seluruh jalur hukum bagi Gibran telah tertutup rapat. Ada tiga persoalan hukum yang mesti dipisahkan secara tegas sebelum meyakini kesimpulan tersebut. Pertama, soal finalitas putusan kasasi. Kedua, siapa pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan PK. Ketiga, apakah putusan kasasi tersebut menutup kemungkinan adanya langkah hukum lain guna menguji persoalan penyetaraan pendidikan menengah Gibran.
Finalitas Putusan Kasasi
Pemahaman mengenai persoalan ini mesti berangkat dari kesadaran bahwa terbitnya putusan kasasi tidak serta-merta menghapus seluruh hak hukum Gibran. Para ahli hukum sependapat bahwa putusan kasasi MA Nomor 742 K/TUN/2026 telah mengabulkan permohonan pemohon kasasi, Subhan Palal. Amar putusan tersebut membatalkan putusan pengadilan tingkat sebelumnya sekaligus menyatakan Surat Keterangan Nomor 9149/D.DI/KS/2019 tentang Penyetaraan Pendidikan Menengah Gibran tidak sah dan batal demi hukum. Konsekuensinya, pemerintah wajib melaksanakan amar putusan MA tersebut. Dalam konteks ini, Yusril benar ketika menyatakan bahwa pemerintah tidak dapat mengabaikan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht).
Akan tetapi, finalitas suatu putusan harus dipahami dalam batas objek sengketa dan para pihak yang terikat dalam perkara tersebut. Putusan kasasi yang telah berkekuatan hukum tetap memang tidak dapat diperiksa ulang melalui upaya banding atau kasasi kedua. Namun, hal itu tidak menghapus hak setiap warga negara yang berkepentingan dan beritikad baik untuk menempuh mekanisme hukum lain yang disediakan oleh peraturan perundang-undangan. Gibran selaku pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan baru dari awal kepada kementerian terkait, dengan tetap menghormati dalil bahwa kementerian tidak berwenang menerbitkan kembali surat keterangan yang sama persis dengan objek yang telah dibatalkan oleh MA.
Dengan demikian, perlu dibedakan secara jelas antara ketiadaan upaya hukum biasa terhadap putusan kasasi dan kemungkinan adanya tindakan hukum baru yang berkaitan dengan akibat hukum dari putusan tersebut.
Batasan Hak Peninjauan Kembali
Dalam hukum acara TUN, mekanisme PK tidak dapat dilepaskan dari ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah, serta perkembangan putusan MK mengenai pihak yang berhak mengajukan PK dalam sengketa TUN. Dalam perkara a quo, pihak Tergugat adalah pejabat administrasi pemerintahan yang menerbitkan surat keterangan penyetaraan, sedangkan Gibran bukanlah pihak tergugat utama dalam perkara tersebut.
Oleh karena itu, apabila putusan MK yang dirujuk Yusril memang membatasi hak PK hanya bagi pihak Penggugat, perlu dinilai secara cermat apakah pembatasan tersebut hanya berlaku bagi pejabat pemerintahan sebagai Tergugat atau juga mencakup pihak ketiga yang memiliki kepentingan hukum secara langsung. Di sinilah diperlukan kehati-hatian tafsir. Gibran bukan sekadar pihak yang tidak berkaitan dengan perkara. Ia merupakan pihak yang terdampak secara langsung oleh pembatalan surat keterangan tersebut. Bahkan, dalam perkara Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) lain mengenai objek yang sama, Gibran tercatat sebagai Tergugat II Intervensi. Meskipun demikian, kepentingan langsung memang tidak otomatis melahirkan hak mengajukan PK karena tetap harus memenuhi syarat kedudukan hukum dan ketentuan hukum acara yang berlaku.
Pernyataan bahwa Gibran tidak memiliki hak PK harus didasarkan pada telaah menyeluruh atas identitas para pihak, status intervensi, amar putusan, serta relevansi Putusan MK Nomor 24/PUU-XXII/2024 yang membatasi ruang PK bagi pejabat tata usaha negara. Kepentingan Gibran terhadap objek perkara ini tidak hanya bertujuan memulihkan nama baik dari tudingan penggunaan keterangan tidak sah, tetapi juga untuk menguji sejauh mana pihak berkepentingan langsung dapat menempuh proses hukum lanjutan. Finalitas putusan MA tidak boleh dimaknai sebagai instrumen yang menutup rapat seluruh pintu bagi pencari keadilan.
Ruang Langkah Hukum Baru
Dalam konteks negara hukum yang menjunjung prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before the law), berakhirnya sebuah proses peradilan tidak boleh ditafsirkan sebagai penghapusan hak konstitusional seseorang untuk memperoleh perlindungan hukum. Masyarakat dan praktisi hukum perlu membedakan antara menggugat kembali objek yang sama dengan mengajukan perkara baru yang memiliki objek, dasar hukum, serta kepentingan hukum yang berbeda.
Sebagai contoh, pembatalan surat keterangan penyetaraan yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tidak otomatis menutup kemungkinan pengujian terhadap tindakan administratif lain yang berdiri sendiri. Hal ini dimungkinkan sepanjang terdapat objek sengketa yang nyata, kepentingan hukum yang jelas, masuk dalam kewenangan PTUN, serta tidak bertentangan dengan asas nebis in idem (perkara yang sama tidak dapat diadili dua kali).
Begitu pula apabila Gibran memiliki dokumen pendidikan lain yang secara hukum dapat digunakan untuk membuktikan pemenuhan syarat pendidikan. Persoalan tersebut dapat diuji berdasarkan dokumen dan ketentuan hukum yang berlaku. Pengajuan gugatan atau permohonan baru dengan bukti baru (novum) terkait riwayat pendidikan tentu tidak dimaksudkan untuk menghidupkan kembali surat keterangan yang telah dibatalkan MA. Artinya, ruang yang sudah tertutup adalah upaya mempertahankan keberlakuan surat keterangan lama melalui perkara yang sama, bukan menutup ruang untuk membuktikan fakta atau hak hukum baru yang berbeda.
Penutup
Dalam perspektif negara hukum, setiap warga negara berhak memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Hak tersebut tidak berarti seseorang dapat mengabaikan putusan pengadilan yang telah final. Sebaliknya, hak konstitusional tersebut juga tidak boleh dipangkas melalui penafsiran yang terlalu luas terhadap prinsip finalitas putusan.
Gibran tetap harus tunduk pada putusan MA dan pemerintah wajib melaksanakan amar putusan tersebut. Namun, apabila terdapat persoalan hukum baru dengan objek dan dasar hukum yang berbeda, pintu pengadilan tidak boleh ditutup hanya dengan alasan perkara sebelumnya telah diputus. Di sinilah letak urgensi membedakan antara kepastian hukum dan pembatasan hak memperoleh keadilan.
Kepastian hukum dalam perkara ini memiliki makna ganda. Di satu sisi melindungi finalitas putusan pengadilan, dan di sisi lain menjamin akses terhadap keadilan agar prinsip finalitas tidak digunakan untuk menghalangi pemeriksaan atas persoalan hukum lain yang belum pernah diputus. Pernyataan Yusril dapat dipahami secara tepat apabila dimaknai sebatas tidak tersedianya upaya hukum biasa untuk mengubah putusan kasasi dalam perkara yang sama. Namun, jika dimaknai bahwa Gibran sama sekali kehilangan hak melakukan tindakan hukum apa pun pascaputusan kasasi, kesimpulan tersebut terlalu luas dan perlu diuji kembali.
Dalam negara hukum yang demokratis, tidak boleh ada keistimewaan bagi pejabat negara untuk menghindari putusan pengadilan. Namun, tidak boleh pula ada pembatasan hak hukum seseorang semata-mata karena ia menjadi pihak yang terdampak oleh suatu putusan. Hukum harus berdiri tegak di atas dua prinsip sekaligus: putusan pengadilan wajib dihormati, dan setiap warga negara tetap berhak memperjuangkan keadilan melalui mekanisme hukum yang sah. Wallahu aโlam bishawab.
*****
Catatan Redaksi: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan sikap maupun kebijakan redaksi.
Terima kasih telah membaca artikel ini. Dapatkan artikel menarik lainnya di sini.
Dukung terus WARTA IDAMAN โ Berita Semesta "Syiar Hijrah".
Silakan berikan komentar yang membangun pada kolom di bawah ini.
Jangan lupa membagikan artikel ini ke media sosial Anda melalui tombol bagikan di bawah!
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
Robbi zidnii 'ilman warzuqnii fahmaa.
Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan dan berilah aku pemahaman yang baik.
Baca Juga di WARTA IDAMAN
- Milad ke-15 PJMI, Ustaz Bachtiar Nasir Harapkan Peran Nyata Jurnalis Muslim Jaga Nurani
- Putra Gara Sampaikan Ucapan Selamat Milad ke-15 Persaudaraan Jurnalis Muslim Indonesia
- Gagal Pulangkan 95 Jemaah, Kemenhaj Blokir PT Assyifa Berkah Mandiri
- Bakomubin Kecam Tindakan Aparat di Pesantren, Tuntut Kapolda Jateng Dicopot
- PB Al Washliyah Tunggu Sikap Tegas Kapolri Terhadap Kasus Geledah Ponpes Penghafal Al-Qurโan
- PUISI: โSADAPโ
- Wamensos Dukung Udin Jadi Pahlawan Nasional, PWI Diminta Segera Lengkapi Persyaratan
- Tiga Tingkatan Himmah (Keinginan) pada Diri Manusia
- PB Al Washliyah Resmikan Sekolah Sepak Bola Washliyah Football Academy
- Rekam Jejak Iwan Samariansyah: Dari Jurnalis Senior hingga Menjadi Pilar Historis PJMI
- Pesan dan Kesan untuk PJMI di Usia ke-15
- Kiprah Mohammad Anthoni di Fase Sunyi: Merajut Ukhuwah dan Akar Sejarah PJMI
- Napas Perjuangan 15 Tahun PJMI: Dari Tujuh Pemrakarsa hingga Kepemimpinan Mohammad Anthoni, Iwan Samariansyah, dan Ismail Lutan
- Persaudaraan Jurnalis Muslim Indonesia: dari tujuh pemrakarsa hingga kepemimpinan Mohammad Anthoni, Iwan Samariansyah, dan Ismail Lutan
Baca berita lainnya hanya di WARTAIDAMAN.com
an2626/ pjmi/ wi/ nf/ 101126: andisyah
Views: 0
