Menakar dampak pengaruh kekuasaan informal pascakepresidenan terhadap stabilitas kabinet, mandat elektoral, dan urgensi regulasi etika mantan presiden.
WARTA IDAMAN
Oleh: Didik J. Rachbini
Rektor Universitas Paramadina
Drama politik nasional pascapengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden menyisakan catatan penting bagi perjalanan demokrasi Indonesia. Peristiwa tersebut tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik yang dibangun oleh Joko Widodo sebagai aktor utama di balik pencalonan putra sulungnya pada kontestasi Pilpres 2024 lalu. Dampaknya pun tidak hanya menimpa figur personal, melainkan turut menguji ketahanan institusi demokrasi kita.
Pasca-mengundurkan diri, Gibran memang menyampaikan pidato yang dinilai memukau dan menyentuh emosi publik. Namun, publik perlu melihat pidato tersebut secara jernih sebagai kelanjutan dari narasi politik yang telah terbangun sejak awal pencalonannya. Sehari sebelum pidato tersebut, Gibran sempat menyatakan akan melakukan perlawanan hukum di pengadilan. Namun keesokan harinya, ia justru menyampaikan keputusan mundur dengan narasi pengorbanan demi kepentingan bangsa yang lebih besar. Kontradiksi sikap dalam waktu kurang dari 24 jam ini memperlihatkan pola komunikasi politik playing the victim atau memosisikan diri sebagai pihak yang terzalimi.
Narasi Kenegarawanan dan Sejarah Konstitusi
Dalam pidatonya, Gibran tampil santun dan rendah hati dengan mengaku sekadar menerima tawaran mendampingi Prabowo Subianto pada Pilpres 2024 tanpa perencanaan sebelumnya. Narasi semacam ini perlu diluruskan secara faktual karena pencalonan tersebut merupakan bagian dari rangkaian proses politik panjang yang didahului oleh kontroversi pelanggaran etik dan rekayasa konstitusional. Sebelumnya, wacana perpanjangan masa jabatan presiden hingga tiga periode pun sempat mencuat sebelum akhirnya kandas dan memicu keretakan hubungan politik dengan PDI Perjuangan (PDIP).
Gibran juga secara khusus menyampaikan permohonan maaf dan mengakui peran besar PDIP sebagai partai yang membesarkannya. Meski disampaikan dengan kemasan yang elegan, narasi ini berpotensi mengaburkan substansi persoalan sejarah terkait ketegangan antara ambisi kekuasaan dan upaya partai politik menjaga koridor konstitusi. Sebagaimana sikap resmi yang disampaikan PDIP, momentum pengunduran diri dan pidato bernuansa pengorbanan tidak boleh menghentikan evaluasi kritis terhadap proses kelembagaan serta aspek konstitusional di balik pencalonan tersebut. Peristiwa ini harus menjadi momentum koreksi nasional untuk memulihkan etika demokrasi dan supremasi hukum.
Komplikasi Politik Pascakekuasaan
Jika ditelaah lebih mendalam, akar persoalan dari dinamika politik belakangan ini terletak pada fenomena “kekuasaan pascakekuasaan” (post-power syndrome dalam bentuk pengaruh politik informal). Ketika masa jabatan berakhir secara konstitusional, seorang pemimpin semestinya menanggalkan kekuasaannya secara utuh atau tetap menjaga pengaruh politik melalui jalur institusional yang etis.
Pola kolaborasi politik yang transaksional dan menuntut imbalan pengaruh berkelanjutan di dalam kabinet justru melahirkan komplikasi serius dalam pemerintahan baru. Hal ini berbeda dengan praktik demokrasi yang matang, seperti ketika mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama mendukung Joe Biden tanpa menuntut jatah kekuasaan atau kendali atas menteri-menteri di kabinet. Kolaborasi yang berlandaskan etika demokratis tidak akan menimbulkan loyalitas ganda maupun matahari kembar di dalam tubuh pemerintahan.
Sebaliknya, ketika mantan penguasa tetap berupaya menanamkan pengaruh dan mempertahankan kendali melalui jejaring politiknya di dalam kabinet, pemerintahan yang sah berisiko menghadapi dualisme loyalitas. Munculnya berbagai kontroversi serta skandal di lingkaran kekuasaan belakangan ini menunjukkan betapa rentannya stabilitas kabinet apabila orientasi loyalitas pejabat publik terbelah antara presiden yang sah dan pengaruh kekuasaan di luar pemerintahan. Akibatnya, fokus pemerintahan terpilih dalam mengeksekusi program kerja dan memenuhi janji-janji kepada rakyat menjadi terganggu.
Ancaman State Capture dan Mandat Elektoral
Praktik pengaruh kekuasaan informal semacam ini merupakan preseden buruk bagi demokrasi Indonesia yang baru berjalan beberapa dekade. Para pemimpin terdahulu seperti B.J. Habibie, Megawati Soekarnoputri, maupun Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah memberikan teladan kenegarawanan dengan mengakhiri kekuasaannya secara bermartabat tanpa membangun pusat kekuasaan bayangan bagi penerusnya.
Pemimpin bangsa sejatinya lahir dari kematangan wawasan kebangsaan dan kapasitas intelektual seperti para pendiri bangsa, bukan sekadar hasil polesan citra kampanye semata. Ketika orientasi politik lebih banyak bertumpu pada upaya melanggengkan kendali atas sumber daya negara dan jabatan publik meski mandat konstitusional telah berakhir, negara berhadapan dengan ancaman pembajakan institusi oleh kepentingan kelompok tertentu (state capture).
Bahaya terbesar dari praktik kekuasaan bayangan adalah hilangnya kemandirian presiden yang sah. Rakyat memilih seorang kepala negara melalui mandat elektoral yang jelas untuk memimpin pemerintahan. Namun, apabila pengambilan keputusan strategis turut dipengaruhi oleh kehendak di luar struktur resmi, proses birokrasi akan melambat dan garis pertanggungjawaban demokratis menjadi kabur. Presiden aktif pada akhirnya harus menanggung beban pertanggungjawaban politik atas dinamika yang tidak sepenuhnya berada dalam kendalinya.
Urgensi Undang-Undang Etika Mantan Presiden
Melihat dampak serius dari praktik kekuasaan pascakekuasaan terhadap stabilitas negara, parlemen tidak boleh tinggal diam. DPR perlu mengambil inisiatif langkah konstitusional untuk membenahi tata kelola demokrasi ke depan. Salah satu solusi konkret yang mendesak untuk dirumuskan adalah penyusunan Undang-Undang Etika Mantan Presiden atau regulasi khusus mengenai etika pascakepresidenan.
Regulasi ini sangat penting untuk memberikan batasan yang tegas mengenai kode etik mantan kepala negara, pencegahan konflik kepentingan, tata kelola penggunaan fasilitas negara, hingga batasan relasi antara mantan presiden dan pejabat aktif di pemerintahan. Dengan adanya payung hukum yang jelas, transisi kekuasaan di Indonesia dapat berjalan lebih sehat, bermartabat, dan sepenuhnya tunduk pada koridor konstitusi tanpa dibayangi oleh pengaruh kekuasaan masa lalu.
*****
Catatan Redaksi: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan sikap maupun kebijakan redaksi.
Terima kasih telah membaca artikel ini. Dapatkan artikel menarik lainnya di sini.
Dukung terus WARTA IDAMAN โ Berita Semesta "Syiar Hijrah".
Silakan berikan komentar yang membangun pada kolom di bawah ini.
Jangan lupa membagikan artikel ini ke media sosial Anda melalui tombol bagikan di bawah!
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
Robbi zidnii 'ilman warzuqnii fahmaa.
Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan dan berilah aku pemahaman yang baik.
Baca Juga di WARTA IDAMAN
- Milad ke-15 PJMI, Ustaz Bachtiar Nasir Harapkan Peran Nyata Jurnalis Muslim Jaga Nurani
- Putra Gara Sampaikan Ucapan Selamat Milad ke-15 Persaudaraan Jurnalis Muslim Indonesia
- Gagal Pulangkan 95 Jemaah, Kemenhaj Blokir PT Assyifa Berkah Mandiri
- Bakomubin Kecam Tindakan Aparat di Pesantren, Tuntut Kapolda Jateng Dicopot
- PB Al Washliyah Tunggu Sikap Tegas Kapolri Terhadap Kasus Geledah Ponpes Penghafal Al-Qurโan
- PUISI: โSADAPโ
- Wamensos Dukung Udin Jadi Pahlawan Nasional, PWI Diminta Segera Lengkapi Persyaratan
- Tiga Tingkatan Himmah (Keinginan) pada Diri Manusia
- PB Al Washliyah Resmikan Sekolah Sepak Bola Washliyah Football Academy
- Rekam Jejak Iwan Samariansyah: Dari Jurnalis Senior hingga Menjadi Pilar Historis PJMI
- Pesan dan Kesan untuk PJMI di Usia ke-15
- Kiprah Mohammad Anthoni di Fase Sunyi: Merajut Ukhuwah dan Akar Sejarah PJMI
- Napas Perjuangan 15 Tahun PJMI: Dari Tujuh Pemrakarsa hingga Kepemimpinan Mohammad Anthoni, Iwan Samariansyah, dan Ismail Lutan
- Persaudaraan Jurnalis Muslim Indonesia: dari tujuh pemrakarsa hingga kepemimpinan Mohammad Anthoni, Iwan Samariansyah, dan Ismail Lutan
Baca berita lainnya hanya di WARTAIDAMAN.com
moadma/ pjmi/ wi/ nf/ 131126: ade
Views: 0
