Beranda / KOLOM / WARTAWAN MONGGO MAS 86: KETIKA UKW BERSPONSOR MEMPERTARUHKAN INDEPENDENSI PERS

WARTAWAN MONGGO MAS 86: KETIKA UKW BERSPONSOR MEMPERTARUHKAN INDEPENDENSI PERS

Ketika Uji Kompetensi Wartawan berubah menjadi ajang ketergantungan, independensi pers sedang dipertaruhkan.

Potret Yono Hartono, Wakil Ketua Umum SMSI Pusat dan Wakil Direktur CAJ PWI Pusat, penulis opini UKW Bersponsor dan Independensi Pers

Oleh: Yono Hartono
Wakil Ketua Umum SMSI Pusat / Wakil Direktur CAJ PWI Pusat

Ada satu hal krusial yang harus diwaspadai bersama dalam penyelenggaraan Uji Kompetensi Wartawan (UKW), yakni jangan sampai proses peningkatan kompetensi wartawan ini justru melahirkan ketergantungan baru terhadap pihak-pihak yang membiayainya.

Pada hakikatnya, UKW semestinya menjadi ruang untuk meningkatkan profesionalisme, integritas, dan tanggung jawab jurnalistik. Bukan malah menjadi instrumen untuk membangun loyalitas kepada sponsor, apalagi menciptakan hubungan transaksional yang tidak sehat antara wartawan dengan pemilik kepentingan. Wartawan memang boleh menerima fasilitas penyelenggaraan, tetapi tidak boleh menggadaikan independensinya.

Sesungguhnya, persoalannya bukan semata-mata mengenai siapa yang membiayai UKW tersebut. Persoalan utamanya adalah apakah pihak sponsor memiliki pengaruh terhadap proses pengujian maupun orientasi berpikir para pesertanya. Jika sponsor mulai ikut menentukan arah pemberitaan, membangun kedekatan transaksional, atau mengharapkan balas jasa berupa liputan yang menguntungkan kepentingannya, di situlah bahaya mulai mengintai. Wartawan yang seharusnya berfungsi sebagai kontrol sosial dan pengawas kekuasaan berpotensi bergeser menjadi pengabdi kepentingan sponsor.

Lahirnya Mentalitas “Wartawan Monggo Mas 86”

Istilah “Wartawan Monggo Mas 86” merupakan sebuah sindiran terhadap mentalitas segelintir oknum wartawan yang kehilangan keberanian bersikap kritis akibat terlalu bergantung kepada pihak yang memberikan fasilitas, bantuan, atau pembiayaan.

Akibatnya, apa pun kepentingan sponsor, sikapnya menjadi serba “monggo” saja. Apa pun kebijakan pihak yang membiayai, dianggap “silakan” saja. Sikap kritis pun berubah menjadi sungkan, daya investigasi menjadi tumpul, dan fakta yang tidak menyenangkan bagi sponsor berpotensi disimpan rapat di laci redaksi.

Inilah paradoks jurnalistik yang harus kita hindari bersama. Bagaimana mungkin seorang wartawan diharapkan menjadi penjaga kepentingan publik apabila keberanian mengungkap fakta justru dikalahkan oleh rasa sungkan terhadap pihak yang membiayai kegiatan profesinya?

Wartawan Bukan Juru Bicara Sponsor

Sesuai amanat undang-undang dan kode etik, wartawan memiliki tanggung jawab moral dan hukum kepada publik, bukan kepada sponsor. Independensi bukanlah sekadar tulisan normatif dalam Kode Etik Jurnalistik, melainkan keberanian nyata untuk mempertahankan jarak profesional dari tarikan kekuasaan, uang, serta kepentingan politik maupun ekonomi.

Oleh karena itu, wartawan harus tetap berani memberitakan fakta secara berimbang, termasuk fakta yang barangkali tidak disukai oleh pihak yang selama ini memberikan dukungan kepadanya. Jangan sampai sertifikat kompetensi hanya menjadi kebanggaan administratif semata, sementara keberanian jurnalistik justru mengalami kemunduran. Sebab, kompetensi teknis tanpa integritas moral hanya akan melahirkan profesionalisme yang kehilangan arah.

UKW Harus Menjaga Martabat Pers

Pada prinsipnya, penyelenggaraan UKW yang memperoleh dukungan sponsor tidak otomatis bermasalah secara etik maupun hukum. Dukungan pembiayaan dari mitra kerja sama justru dapat menjadi bagian positif dari upaya memperluas kesempatan bagi wartawan untuk mengikuti pengujian kompetensi. Namun, tetap harus ada garis batas yang tegas: pihak sponsor tidak boleh mengintervensi independensi lembaga penguji maupun kemandirian peserta setelah dinyatakan kompeten.

Dengan demikian, transparansi pembiayaan, independensi tim penguji, objektivitas penilaian, serta perlindungan terhadap kebebasan redaksional harus menjadi prinsip mutlak yang tidak bisa ditawar. Jangan sampai pelaksanaan UKW hanya sibuk mencetak wartawan bersertifikat secara massal, tetapi lupa membangun karakter wartawan yang berani menyuarakan kebenaran faktual.

Sebab, dunia pers tidak membutuhkan wartawan yang sekadar pandai menyenangkan hati sponsor. Sebaliknya, pers membutuhkan wartawan yang berani menyampaikan kebenaran kepada publik, sekalipun kebenaran itu membuat pihak sponsor, penguasa, dan pemilik modal merasa tidak nyaman. Pada akhirnya, sertifikat kelulusan memang boleh diberikan oleh lembaga penguji, tetapi kehormatan sejati seorang wartawan tetap ditentukan oleh integritasnya sendiri.

Ingat! Wartawan boleh saja mengikuti kegiatan yang disponsori, tetapi jangan pernah bersedia menjadi pesuruh sponsor. Karena ketika independensi sudah diperjualbelikan, pihak yang dirugikan bukan hanya martabat wartawan itu sendiri, melainkan juga hak konstitusional publik untuk memperoleh informasi yang akurat dan benar.

(-YH-)

*****

Tulisan ini merupakan artikel opini pribadi penulis. Seluruh isi, pandangan, dan gagasan yang tertuang sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis serta tidak mencerminkan sikap resmi redaksi.


Terima kasih telah membaca artikel ini. Dapatkan artikel menarik lainnya di sini.
Dukung terus WARTA IDAMAN – Berita Semesta "Syiar Hijrah".
Silakan berikan komentar yang membangun pada kolom di bawah ini.
Jangan lupa membagikan artikel ini ke media sosial Anda melalui tombol bagikan di bawah!

moan/ pjmi/ wi/ nf/ 191126: anthoni

Views: 2

Tag:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

INDONESIA CARE - NTT
DONASI TERBAIK MU MELALUI "I CARE"
BSI
7000555292
Yayasan Indonesia Cepat Aktif Responsif Empati
Mushaf Hapalan Al Qur'an Hifz
Mushaf Hapalan Al Qur'an Hifz

Social Icons

KATEGORI

STATISTIK

  • 0
  • 135
  • 85
  • 106
  • 87
  • 962
  • 7,635
  • 90,305
  • 90,305
  • 163,363
  • 2
  • 5,170
  • 272