WARTA IDAMAN
POLITIK
1. Pemadaman listrik bergilir di sejumlah kota di Pulau Jawa belakangan ini, kata Dirut PLN Darmawan Prasodjo akibat ada gangguan pada 2 pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), yang per hari ini sudah bisa diatasi. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut ada masalah pada pasokan batu bara, yang menjadi bahan bakar PLTU.
Menurut peneliti INDEF Green Transition Initiative (GTI) Andry Satrio, pemadaman listrik itu bersumber pada masalah struktural ketenagalistrikan dan tata kelola produksi batu bara. Kekurangan pasokan batu bara itu hanya akumulasi dari berbagai kebijakan yang tidak berjalan selaras, yakni antara kebijakan _Domestic Market Obligation_ (DMO) dengan kuota produksi batu bara.
DMO merupakan kebijakan pemerintah yang mewajibkan perusahaan tambang batu bara menjual sebagian produksinya untuk dalam negeri terutama untuk PLN, supaya dapat terjamin kelangsungan pasokan listrik dengan biaya yang terjangkau. Harga dipatok USD 70 per ton. Harga itu tak berubah sejak tahun 2018, sementara harga batu bara belakangan ini pada rentang USD 84 – 120 per ton. Pengusaha batu bara tentu saja lebih suka mengekspor, ketimbang memenuhi DMO.
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
Robbi zidnii 'ilman warzuqnii fahmaa.
Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan dan berilah aku pemahaman yang baik.
Baca Juga di WARTA IDAMAN (1)
- Tiga Tingkatan Himmah (Keinginan) pada Diri Manusia
- Ummu Syarik: Kebaikan Tidak Harus Menunggu Banyak Dukungan
- Hikmah ke-4 Kitab Al-Hikam tentang Tawakal dan Ketenangan Jiwa
- Ketika Suara Ranting Menjadi Ancaman: Belajar dari Kematian Seekor Rusa
- Jangan Simpan Kebaikan Hanya untuk Diri Sendiri
- Tips Tetap Istiqamah: Cara Menjaga Konsistensi Hijrah Sehari-hari
Masalah berikutnya, Kementerian ESDM menetapkan pengurangan produksi batu bara dari 790 juta ton pada tahun lalu, menjadi 600 juta ton tahun ini. Maksudnya supaya harga emas hitam itu naik di pasar dunia. Akibat pemangkasan ini, sejumlah perusahaan yang mendapat pengurangan kuota produksi mengaku tak mampu memenuhi DMO.
Problem struktural berikutnya adalah arus kas keuangan PLN mulai mengering. Andry Satrio mengutip laporan keuangan PLN 2025. Di situ disebut utang pemerintah kepada PLN sebanyak Rp 110,74 triliun.
Jumlah tersebut terdiri atas utang kompensasi sebesar Rp 84,86 triliun, utang subsidi Rp 12,26 triliun, dan utang diskon listrik Rp 13,60 triliun. Utang itu belum dibayar oleh pemerintah, sehingga kas PLN kembang kempis.
>>> ke Halaman 2
Baca Juga di WARTA IDAMAN (2)
- UNAS Gelar ICGI ke-3, Soroti Polycrisis Global dan Pentingnya Ketahanan Dunia Menuju 2030
- Alumni Madinah dan Saudi Arabia Kecam Keras Serangan terhadap Bandara Riyadh, Desak Perlindungan Jamaah Umrah dan WNI
- Pastikan Jemaah Umrah Indonesia Aman, Kemenhaj Imbau Tingkatkan Kewaspadaan di Tengah Situasi Timur Tengah
- Terima Kunjungan Dubes Yordania, Menhaj Bahas Peluang Wisata Jemaah Haji dan Umrah Indonesia
- UEA-Indonesia Perkuat Kemitraan Peradaban untuk Perdamaian dan Masa Depan
- Bekali Calon Mahasiswa ke Maroko, Kemenag Tekankan Integritas, Adaptasi, dan Semangat Membawa Nama Indonesia
- Al Washliyah Terima Tamu Palestina: Tegaskan Solidaritas dan Dukungan
Views: 16
