Beranda / KOLOM / Rilis Tanggapan atas Pidato Presiden yang Viral

Rilis Tanggapan atas Pidato Presiden yang Viral

2
Bukan hal yang mustahil menjalankan pendidikan gratis karena lebih separuhnya sudah selesai dijalankan oleh SBY 20 tahun yang lalu. Pendidikan gratis wajib belajar 12 tahun sudah dijalankan oleh menteri Bambang Sudibyo pada waktu itu. Negara memberikan biaya operasional sekolah kepada sekolah-sekolah, bahkan bukan hanya negeri tetapi juga swasta, seperti NU dan Muhammadiyah. Tetapi banyak sekolah swasta bisa membiayai sendiri lebih banyak dari bos yang bisa diberikan pemerintah sehingga keduanya bisa berjalan masing-masing untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Sudah 2 dekade SBY menjalankan pendidikan gratis 12 tahun ini tetapi kelanjutannya terbengkalai.

3
Sekarang Presiden Prabowo tinggal melanjutkan untuk wajib belajar 15 tahun, yakni pendidikan gratis untuk sekolah menegah atas negeri. Tidak sulit karena sudah separuh daerah melaksanakannya sendiri. Pemerintah DKI sudah menjalankan pendidikan gratis dari SD sampai SMA, bahkan juga untuk sebagian sekolah swasta dengan biaya ditanggung APBD. Propinsi Banten juga melakukan hal yang sama sampai SMA yang memberikan 250 ribu per siswa/bulan. Sekitar 800 sekolah masuk dalam program ini. Pemerintah Jawa Tengah, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Papua Barat dan banyak propinsi lainnya sudah sevara mandiri menjalankan pendidikangratis secara bertahap. Untuk pendidikan gratis sampai tingkat SMA akan semakin kuat jika pemeintah pusat mendukung pemerintah daerah. Jadi, gerakan baru Prabowo untuk pendikan gratis sampai SMA sudah mutlak dijalankan dan menteri Abdul Mu’ti (yang hadir bersama saya dalam pidato tersebut) harus mendeklarasikan wajib belajar 15 tahun.

4
Sekarang gerakan pendidikan gratis untuk PTN bagaimana memulainya? Pertama, perubahan kebijakan rejim yang lalu harus ditutup, yang meminta PTN mencari uang sebanyak-banyaknya karena negara tidak mempunyai anggaran. Maka dari itu jalur mandiri dibuka sampai PTN menjadi lembaga kursus massal dengan jumlah mahasiswa sampai 80 ribu di UNESA, 65 ribu di UB, 75 ribu di UGM, dan sebagainya. PTN mendapat otonomi seluas-luasnya, yang kemudian disalahgunakan sehingga membuka ruang korupsi, yang terjadi berulang di PTN-PTN tersebut. Kebiajaknregim sebelumnya demi menambah dengan otonomi luas, lalu seenaknya membebankan biaya tinggi kepada mahasiswa melalui jalur penerimaan tertentu. Jalur mandiri dikomersialkan oleh PTN karena otonomi dan keleluasaan mengatur seleksi sekaligus pungutannya. Tetapi kontrol pemerintah pusat minimal sekali sampai akhirnya KPK mencokok oknum-oknum.

5
Dengan adanya korupsi berulang dan adanya gerakan baru Presiden ini, maka jalur mandiri dan praktek komersialisasi penerimaan mahasiswa baru PTN harus dihentikan. Kebijakan pemerintah sebelumnya dan desain yang dirancang bebas di PTN-PTN tersebut dengan kewenangan luas dan bebas membuka ruang penyalahgunaan kekuasaan rektor dan petinggi-petinggi PTN. Hal ini berulang terjadi bukan hanya karena perilaku beberapa oknom, tetapi desain
penerimaan dengan kewenangan menentukan harga tiket masuk mahasiswa kemudian menjurus kepada
kepentingan finansial kampus, komersialisasi dan berujung pada korupsi.

Views: 2

Halaman: 1 2 3

Tag:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

INDONESIA CARE - NTT
DONASI TERBAIK MU MELALUI "I CARE"
BSI
7000555292
Yayasan Indonesia Cepat Aktif Responsif Empati

BERLANGGANAN GRATIS

Silahkan Ketik Email Anda, di bawah ini:
Mushaf Hapalan Al Qur'an Hifz
Mushaf Hapalan Al Qur'an Hifz

Social Icons

KATEGORI

STATISTIK

  • 1
  • 299
  • 252
  • 288
  • 222
  • 1,239
  • 13,573
  • 77,116
  • 77,116
  • 152,572
  • 2
  • 4,855
  • 270