Baca Juga di WARTA IDAMAN (6)
- Gugatan Pemadaman Listrik, Forkot Hadirkan Ahli dan Saksi di PTUN Banjarmasin
- Prihatin Karhutla Berkepanjangan, DPW KalSel & DPD Partai Ummat Banjarbaru Salurkan Voucher BBM dan Logistik untuk Relawan
- Krisis Kelistrikan Kalsel: Di Tengah Kabut Asap dan Air Macet, Janji Pemulihan PLN September 2026 Ditagih
- DPW Partai Ummat Kalsel & DPD Banjarbaru Menyampaikan Duka Cita Mendalam atas Wafatnya Mantan Gubernur H. Rudy Ariffin
- BREAKING NEWS: Mantan Gubernur Kalsel Rudy Ariffin Meninggal Dunia di Usia 73 Tahun
- “Gema Sholawat Bersama Haddad Alwi”, Perwakilan Pengurus DPD Partai Ummat Banjarbaru hadir
2. Perubahan Kebijakan Kolonial; Pada tahun 1901, Ratu Wilhelmina dalam pidato pembukaan Parlemen Belanda menyatakan bahwa pemerintah Belanda memiliki tanggung jawab moral untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di Hindia Belanda. Ini menandai perubahan signifikan dalam kebijakan kolonial Belanda dari eksploitasi ekonomi menuju pembangunan sosial.
3. Tekanan Internasional; Pada awal abad ke-20, ada tekanan internasional yang meningkat untuk memperlakukan koloni dengan lebih manusiawi dan adil. Belanda, seperti kekuatan kolonial lainnya, merasa perlu untuk menunjukkan bahwa mereka memperhatikan kesejahteraan rakyat di wilayah jajahannya.
4. Tujuan Pembangunan; Politik Etis mencakup tiga program utama: irigasi, edukasi, dan emigrasi. Program ini bertujuan untuk meningkatkan infrastruktur pertanian, memperluas akses pendidikan, dan mengatur transmigrasi untuk mengurangi kepadatan penduduk di beberapa daerah.
Baca Juga di WARTA IDAMAN (7)
- Kesempatan Masih Terbuka! Ayo Daftarkan Tim di Kejurda AFI 2026
- Tiket Film Pirunduk Cuma Rp25 Ribu di Banjarmasin dan Kuala Kapuas, Ini Cara Mendapatkannya
- AFI DKI Jakarta Perkuat Pembinaan Floorball, Libatkan 200 Atlet Pelajar
- AFI DKI Jakarta Gelar Floorball Creative Competition 2026
- PUISI: “KOPI”
- PUISI: “WORLD TOURISM DAY”
Meskipun niat awalnya baik, implementasi politik etis sering kali tidak sesuai harapan dan banyak mengalami penyimpangan. Namun, kebijakan ini tetap memberikan dampak positif dalam memperluas akses pendidikan dan meningkatkan kesadaran nasional di kalangan pribumi.
Meskipun demikian, di sisi lain, Dewi Sartika juga merasa sedih, karena dia melihat banyak perempuan seusianya, bahkan di atas usianya, yang tidak pernah mendapatkan pendidikan di sekolah, dan tentu saja tidak dapat membaca, menulis dan berhitung seperti dirinya, dikarenakan keadaan mereka yang bukan berasal dari golongan priyai atau bangsawan.
Rendahnya kedudukan perempuan dalam masyarakat Sunda dan mayoritas perempuan di tanah Jawa pada waktu itu, sejatinya disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:
>>> ke Halaman 4
Baca Juga di WARTA IDAMAN (1)
- Tiga Tingkatan Himmah (Keinginan) pada Diri Manusia
- Ummu Syarik: Kebaikan Tidak Harus Menunggu Banyak Dukungan
- Hikmah ke-4 Kitab Al-Hikam tentang Tawakal dan Ketenangan Jiwa
- Ketika Suara Ranting Menjadi Ancaman: Belajar dari Kematian Seekor Rusa
- Jangan Simpan Kebaikan Hanya untuk Diri Sendiri
- Tips Tetap Istiqamah: Cara Menjaga Konsistensi Hijrah Sehari-hari
Views: 24
